Berita

Monev Penyelenggaraan JKN-KIS dengan Stakeholders

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan meminta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat dimaksimalkan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dirinya menyarankan beberapa hal. Di antaranya optimalisasi pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Ia menekankan pentingnya ketersediaan obat termasuk seluruh fasilitas kesehatan dan penyediaan sarana intensif seperti ICU, ICCU, PICU dan NICU.

“Implementasikan registrasi online, sediakan display tempat tidur serta menyediakan antrian Tindakan Medis Operatif (TMO),” ungkapnya usai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan JKN bersama stakeholders di Kota Pontianak, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (31/8/2022).

Adanya stigma negatif di masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dinilainya perlu terus dikikis. Dia mengajak pihak terkait untuk menjadikan keluhan tersebut sebagai introspeksi dan motivasi.

“Jangan sampai hal itu terjadi lagi sebab ketika masyarakat sakit, mereka memerlukan pelayanan prima, maksimal, cepat dan tepat. Tapi saya yakin petugas medis sudah terlatih dan disumpah untuk melayani siapapun yang sakit tanpa melihat latar belakang,” ucap Bahasan.

Kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes), dirinya berharap agar memiliki kelapangan dada saat menghadapi berbagai jenis perilaku masyarakat, terlebih dengan kondisi sosial yang majemuk di Kota Pontianak. 

“Wajar apabila masyarakat mengeluh, marah yang mungkin akan menyakitkan hati kita. Tapi kalau kita membalas, berarti kita belum professional. Jangan pernah menyalahkan masyarakat, tapi berikan edukasi serta pemahaman dengan pendekatan yang bijak,” tuturnya.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022, sudah 73,27 persen masyarakat Kota Pontianak terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dari data tersebut lebih rinci dijelaskan, segmen peserta tertinggi adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu 33,09 persen disusul Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (BP) yaitu 20,20 persen. Sisanya adalah Penerima Bantuan Iuran APBN (PBI APBN) sebanyak 16,77 persen dan PBI APBD 3,22 persen.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelayanan JKN, evaluasi dan monitoring program JKN terus dilakukan, tidak terkecuali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Bahasan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memanipulasi data dengan tujuan mendapatkan pelayanan gratis, meski sebenarnya tergolong mampu bahkan menengah ke atas. Pihaknya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak akan melakukan pengecekan serta verifikasi data di lapangan.

“Kalau betul tidak mampu ya wajar, tapi terkadang ada oknum masyarakat
yang nakal memanipulasi data agar mendapatkan PBI JKN,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Job Fair BSI Diginofest 2022

PONTIANAK - Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak menggelar Job Fair BSI Diginofest 2022. Event bursa kerja ini melibatkan berbagai perusahaan yang membuka kesempatan bagi para pencari kerja (pencaker). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai Job Fair BSI Diginofest ini sangat tepat digelar saat ini yang memasuki masa pemulihan setelah dihantam pandemi.

"Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pencaker untuk mendapatkan pekerjaan dan bermanfaat bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang handal untuk mengisi pekerjaan yang lowong di perusahaannya," ujarnya, Rabu (24/8/2022).

Para pencaker rerata mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa, dibutuhkan inovasi-inovasi bagaimana masyarakat atau generasi muda bisa merebut peluang kerja yang tersedia atau bahkan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

"BSI salah satu universitas yang berbasis teknologi informasi sangat tepat dimana kebutuhan SDM di bidang teknologi informasi sangat tinggi dalam setiap aktivitas," ungkapnya.

Edi menyebut, pandemi Covid-19 lalu mengakibatkan terdampaknya berbagai sektor, termasuk indeks pengangguran terbuka. Hal ini akibat dari penutupan perusahaan-perusahaan maupun adanya pengurangan karyawan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Apalagi Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa sangat terdampak dengan pandemi Covid-19. 

"Lowongan kerja juga semakin sedikit yang tersedia karena adanya efisiensi yang diterapkan perusahaan," tuturnya.

Keberadaan Universitas BSI ini dinilainya memberikan arti dalam meningkatkan kualitas SDM terutama bagi warga Pontianak dan sekitarnya. Hal ini akan memberikan nilai tambah dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak. Kota Pontianak cukup maju dan tidak sedikit developer aplikasi yang mendulang sukses secara nasional. Kreativitas anak muda dengan bimbingan para dosen dan pengajar akan memberikan manfaat yang sangat positif untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga IT.

"Ini sejalan dengan telah ditetapkannya Pontianak sebagai smart city dari 100 kota di Indonesia," kata Edi.

Ketua Panitia BSI Diginofest 2022, Reza Maulana menerangkan, perusahaan yang bergabung pada Job Fair sebanyak 107 perusahaan, dimana dihadiri secara offline sebanyak 25 perusahaan dan 82 perusahaan secara online.

"Pencaker yang sudah mendaftar di website BSI Diginofest sebanyak 523 peserta. Sementara untuk lowongan kerja yang tersedia 11.889 lowongan dari 243 posisi," terangnya.

Event yang digelar BSI secara serentak se-Indonesia ini rencananya akan menjadi event tahunan. 

"Ini merupakan prestasi awal dari BSI Diginofest, semoga kedepannya lebih baik lagi karena event ini akan dibuat menjadi event tahunan," pungkasnya. (prokopim)

Rakor Persiapan Pemkot Pontianak Menjelang Event Pariwisata Pesona Kulminasi

PONTIANAK - Menjelang momen kulminasi yang jatuh tiap tanggal 21-23 September, Pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan rangkaian acara untuk memeriahkan Pesona Kulminasi yang masuk ke dalam kalender event nasional dan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Atraksi mendirikan telur, peragaan busana multi etnis, dragon boat, lomba model anak hingga penampilan musik akustik nantinya juga turut menyemarakkan agenda.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan, secara umum Pemkot Pontianak siap melaksanakan rangkaian acara maupun menyambut Menparekraf. Tak kalah penting menurut dia adalah partisipasi masyarakat untuk meramaikan event fenomena alam yang langka ini.

"Tahun ini akan lebih meriah, telurnya akan diperbanyak, rangkaian acara diperbanyak, harus spektakuler, agar perayaan titik kulminasi benar-benar menjadi magnet terhadap pariwisata di Kalimantan Barat,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Pesona Kulminasi bersama OPD terkait di Ruang Wakil Wali Kota, Rabu (24/8/2022).

Setelah tahun-tahun sebelumnya diadakan secara sederhana akibat pandemi, Bahasan menyebut perlunya sinyal pemulihan dan kebangkitan ekonomi lewat event pariwisata yang masuk ke dalam 100 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2022  dan mendapat pendampingan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut. Beberapa persiapan seperti perbaikan infrastruktur, rundown acara dan keamanan juga sudah dilakukan.

“Untuk sementara, pengelolaan lahan baru diserahkan dari TNI kepada Pemkot Pontianak, dan kini masih tahapan lelang, tapi tentu diusahakan untuk diperbaiki” ujar dia.

Dengan keterbatasan yang ada, Bahasan yakin dan optimis agenda Pesona Kulminasi akan mendunia. Selain karena fenomena alam, perpaduan suku dan budaya serta kemeriahan acara dinilainya mampu menarik wisatawan, baik domestik hingga internasional. 

“Semoga sesuai harapan kita, acaranya lancar tanpa halangan. Intinya kita ingin acara ini lebih meriah dan semarak,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Hasil survei tim peneliti Asian Development Bank (ADB) menunjukkan Kota Pontianak memiliki modal kuat untuk semakin layak huni. Dari empat dimensi yang jadi fokus, penilaian 1.643 responden warga Pontianak berada di atas rata-rata. 

Hal ini berbanding lurus dengan upaya Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana visi Wali dan Wakil Wali Kota Pontianak, menjadikan 'Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat'.

"Kami sangat terbuka terhadap bantuan dari luar untuk membantu mewujudkan Kota Pontianak yang lebih layak dan siap dalam menjadikan kota yang semakin layak huni," ujar Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi ketika membacakan sambutan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dalam Paparan Hasil Survei Kota Layak Huni Pontianak oleh Tim Peneliti ADB di Pontive Center, Selasa (23/8/2022).

Dari riset yang dikoordinir ADB bersama Bidang Litbang Bappeda Pontianak ini, modal sosial menjadi paling tinggi nilainya. Keberagaman agama dan etnis, ditambah penerimaan dan kohesi sosial, diikuti rasa aman dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat nilai tertinggi dalam penelitian yang dilakukan di 10 kelurahan di Kota Pontianak tersebut.

"Perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak saat ini terhadap kondisi jalur pejalan kaki, ruang publik, dan pepohonan di jalan-jalan kota dapat lebih menguatkan modal sosial di kota ini, bahkan berpotensi menjadi fondasi bagi kota yang lebih layak huni," ujar tim peneliti ADB, Rina Wulandari.

Dimensi dengan nilai tertinggi kedua adalah modal manusia. Dimensi ini meliputi indikator pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Dari indikator tersebut, perihal Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan perlu perbaikan.

Urutan selanjutnya adalah dimensi Modal Fisik Kota. Dimensi ini meliputi indikator infrastruktur dasar dan penghubung. Sistem transportasi massal masih menjadi catatan. 

Sedang urutan terakhir, adalah modal alam. Dimensi ini meliputi indikator untuk adaptasi iklim, pengelolaan risiko bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk urusan ini, saat ini Pemkot Pontianak tengah menyusun Rencana Aksi Perubahan Iklim dengan pendampingan Global Covenant of Mayors (GCoM) for Climate & Energy.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menilai survei yang dilakukan cukup mewakili kondisi Pontianak. Variabel yang memiliki nilai rendah akan jadi fokus perencanaan pembangunan ke depan. 

"Survei ini bisa menjadi dasar bantuan masuk dan Kota Pontianak sedang melakukan perbaikan proses bisnis rencana pembangunan dan beberapa variabel di sini bisa dijadikan acuan," jelasnya.

Akan tetapi ada beberapa variabel yang bisa ditarik ke level regional. Seperti bencana kabut asap yang bukan hanya kewenangan Pemkot.

"Soal peringatan dini, terkait pra bencana perlu diperhatikan. Namun, kota sudah menyiapkan sarana saat bencana dan pasca bencana. Baik dari sistem informasi hingga bantuan untuk masyarakat," jelasnya.

Sementara untuk sanitasi kota, saat ini tengah berjalan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Dari hasil analisis spasial, investasi sanitasi yang dibangun di kawasan Nipah Kuning dan Martapura ini dapat melayani 41.500 populasi rentan di lima kelurahan, termasuk penduduk kawasan kumuh dan penerima bantuan sosial di daerah padat.

"Saat ini kita belum merasakan tentang SPALD, tapi kalau tidak diatasi dari sekarang akan jadi masalah di tahun-tahun mendatang. Sanitasi yang buruk itu faktor paling berdampak terhadap kesehatan masyarakat," ujar Handanu.

Sebagai informasi, survei yang berlangsung sejak 15 Mei sampai 11 Juni 2022 ini melibatkan 1.643 responsen. Sedang prosesnya dimulai sejak Februari 2022 dan dikoordinir Bidang Litbang Bappeda Kota Pontianak. Responden penelitian berasal dari 10 kelurahan. Yaitu kelurahan Tambelan Sampit, Kota Baru, Sungai Beliung, Batu Layang, Banjar Serasan, Sungai Jawi, Siantan Hilir, Bansir Laut, Siantan Tengah dan Benua Melayu Darat. Penelitian tersebut membawa tiga hal dasar sebagai pertanyaan. Pertama perihal bidang-bidang layak huni yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan. Kedua, bagaimana analisis sistematis terhadap potensi investasi bersama pemangku kebijakan. Ketiga, populasi rentan mana saja yang mendapat manfaat dari program investasi sanitasi. (kominfo)