Berita

Percepatan P3DN Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

PONTIANAK - Sebagai upaya untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Workshop Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bagi UMKM dan Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Harris Pontianak, Kamis (20/10/2022).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Oleh sebab itu, pentingnya digelarnya workshop ini sebagai bentuk sosialisasi bagi pelaku usaha yang selama ini melakukan kerjasama dengan pemerintah. 

"Tahun depan akan diwajibkan untuk pemesanan produk pengadaan dilakukan melalui e-katalog, bahkan sudah ada beberapa instansi yang mulai menggunakannya," ujarnya.

Penggunaan e-katalog ini diprioritaskan pada katalog sektoral atau katalog lokal dari UMKM. Sosialisasi Peningkatan P3DN ini tidak hanya menyasar pada pelaku usaha, tetapi juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan pejabat pengadaan yang ada di lingkup Pemkot Pontianak.

"Tujuannya agar ada sinkronisasi antara pengguna dan penyedia pengadaan," tutur Mulyadi.

Sekda menambahkan, agar peserta workshop lebih memahami secara komprehensif penerapannya, maka dilakukan simulasi atau tutorial berkaitan dengan proses penginputan dan penggunaan e-katalog. 

"Saya harap pada kesempatan ini para peserta menjadikan pembelajaran ini untuk menggali dan mendalami serta mengaplikasikan sistem ini sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan dengan program-program pengadaan yang ada di pemerintah," ungkapnya. (prokopim)

Pontianak Target Turunkan Prevalensi Stunting Balita Hingga 14 persen di 2024

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Upaya itu antara lain mulai dari sisi regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, tersusunnya rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting, pembentukan tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kota hingga kelurahan, sampai pada pembuatan sistem manajemen data stunting dalam bentuk digital.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, persoalan stunting pada balita mengindikasikan bahwa terjadinya masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, di mana pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum maksimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah intervensi spesifik. 

"Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak, hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita," ujarnya saat pemaparan komitmennya dalam Aksi Nyata Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (19/10/2022).

Selain intervensi spesifik, lanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Intervensi sensitif yang dilakukan antara lain penanganan daerah rawan pangan, berupa pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi. Perbaikan sarana sanitasi dan rumah tak layak huni juga menjadi bagian penting dalam intervensi sensitif menurunkan angka stunting. Termasuk sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting. 

"Keberhasilan pencegahan stunting hanya dapat dilakukan dengan kerja keras, inovasi dan dukungan dari semua pihak," ungkap Edi.

Dukungan berbagai pihak dibutuhkan untuk program-program dengan  sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat, PKK, Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, media massa hingga akademisi. Masalah stunting balita harus segera ditangani demi mewujudkan visi sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya. Ia menyebut, mengacu pada araha Presiden RI yang dituangkan pada RPJMN 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada 2024.

"RPJMD Pemerintah Kota Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen pada tahun 2024," pungkasnya. (prokopim)

Kerjasama TP PKK dan Untan Luncurkan Aplikasi Layanan Kesehatan

PONTIANAK - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura (Untan) mengembangkan sebuah aplikasi berbasis website ‘Monalisa’. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi pengawasan kepatuhan Lansia yang mengidap sakit diabetes dan hipertensi dalam penggunaan obat. Beberapa fitur seperti pengingat untuk mengkonsumsi obat serta berisi artikel kesehatan terkait diabetes dan hipertensi terangkum dalam aplikasi ini. Untuk sementara waktu, layanan aplikasi Monalisa hanya dapat digunakan di fasilitas kesehatan UPT Puskesmas Purnama.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan ungkapan terima kasih kepada TP-PKK Kota Pontianak dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untan. Dijelaskannya, mengacu pada standar yang diberikan BKKBN, terdapat beberapa kategori lansia. Mulai dari lansia muda dengan rentang umur 60-69 tahun, lansia madya 70-79 tahun sampai lansia tua di atas 80 tahun. Di Kota Pontianak sendiri terdapat sejumlah 23.854 lansia yang berada di rentang usia 60-64 tahun dan 16.179 orang di usia 65-59 tahun, 10.358 orang usia 70-79 dan 10.864 orang usia di atas 80 tahun.

“Artinya jika melihat data Disdukcapil ini, ada hampir 70 ribu masyarakat Kota Pontianak adalah lansia,” paparnya usai launching aplikasi Monalisa, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (18/10/2022).

Dari angka itu, Edi menilai Kota Pontianak sebagai kota yang produktif karena tidak sedikit lansia yang dilihatnya kian energik dengan memberikan sumbangsih serta kontribusi meningkatkan perekonomian kota. Disadarinya memang penyakit yang lebih sering menyasar lansia adalah diabetes dan hipertensi. 

“Saya harap dengan diluncurkannya aplikasi tersebut dapat mengurangi angka penderita diabetes dan hipertensi terhadap lansia,” ungkapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie berharap melalui aplikasi Monalisa, penggunaan obat lebih terkendali. Agar bisa segera digunakan secara luas, dirinya akan menggelar sosialisasi kepada seluruh kader PKK di Kota Pontianak.

“Kami berharap dari UPT Puskesmas Purnama juga terus melanjutkan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Lansia tentang aplikasi ini,” ujarnya.

Rektor Untan, Garuda Wiko menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak dan TP-PKK Kota Pontianak atas inisiasi ide pengembangan dan riset aplikasi layanan kesehatan ini. Pihaknya menginginkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di daerah tetap berjalan mengingat peran akademisi yang turut melengkapi pengabdian kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota menjadi salah satu media kerjasama kami untuk memperkenalkan banyak riset namun memang beberapa di antaranya belum dikenalkan,” imbuhnya. (prokopim/kominfo)

Kadis LH: Inovasi Tawarkan Jasa Pembuangan bagi Pelaku Usaha

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak berupaya membenahi pengelolaan limbah di Kota Pontianak lewat inovasi terbaru jemput bola pengangkutan sampah. Kepala DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan, layanan ini diperuntukkan bagi tempat-tempat usaha seperti perhotelan, restoran, kafe dan lainnya dengan mendatangi lokasi tersebut untuk mengumpulkan dan menawarkan jasa pembuangan sampah.

“Sehingga mereka tidak terbebani di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) masing-masing sekaligus membantu pelaku usaha membuang sampah karena secara aturan mereka wajib untuk membuang ke TPA di Batu Layang,” jelasnya, Selasa (18/10/2022).

Usmulyono menyebut, dengan program jemput bola ini pihaknya ingin mengurangi beban TPS yang dimiliki Pemkot Pontianak, dalam hal ini DLH. Ide tersebut juga sejalan dengan amanat pemerintah pusat untuk mengurangi sampah di TPS dan TPA sebanyak 30 persen di tahun 2023.

Kadis yang baru dilantik beberapa waktu lalu itu mengatakan, rencana tersebut masih menunggu persetujuan kepala daerah. Menjalankan upaya itu akan dimulainya dengan menambah armada pengangkut sampah. Kedepan, lanjut Usmulyono, dirinya ingin melibatkan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah.

“Tenaganya akan disiapkan tersendiri karena anggarannya dikhususkan, hal ini dilakukan agar sampah tidak terlalu lama di TPS sebab akan mengganggu dari sisi kesehatan selain itu sampah juga berpotensi merusak lingkungan,” paparnya.

Dirinya optimis jika program jemput bola ini akan disambut baik masyarakat melihat permintaan pengelolaan limbah yang tinggi. Apalagi menurutnya, angka pembuangan limbah domestik rumah tangga di Kota Pontianak lebih besar ketimbang limbah industri.

“Namun ada aturannya nanti karena akan menjalin kerjasama, selain juga membuat terfokus juga tak menambah beban di TPS. Saya yakin mereka mau keluarkan biaya karena untuk membuang ke TPA juga memerlukan tenaga yang tidak sedikit, jadi kita akan bantu di situ,” ucapnya.

Berbagai upaya, mulai dari mengajak masyarakat memilah dan mengolah sampah, dengan menerapkan konsep 3R, pengadaan tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle dengan teknologi pencacah hingga pengaktifan bank sampah juga akan terus dilanjutkan.

Usmulyono menuturkan, TPA Batu Layang terbebani dengan angka sampah per hari yang bisa mencapai 300-400 ton. Dengan konsep 3R sendiri dinilainya bisa mengurangi beban TPA, ditambah jika masyarakat mau, menukarnya di bank sampah.

“Sampah juga memiliki nilai ekonomis kalau dikelola, didaur ulang atau dijadikan seni kriya. Bahkan juga menjadi emas nantinya,” pungkasnya. (kominfo)