Berita

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Zulkarnain beserta jajaran menerima kunjungan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan aksi intervensi serentak stunting, di Posyandu Anggrek, Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (11/6/2024).

Zulkarnain mengatakan, kedatangan TPPS Pusat ini menjadi angin segar untuk penurunan stunting di Kota Pontianak. Mengingat angka stunting di Kota Pontianak yang turun secara signifikan dalam tiga tahun terakhir.

“Kami optimis dapat mencapai target nasional 14 persen pada akhir tahun. Sekarang angka stunting berada pada 16,7 persen, di tahun 2022 itu 19,7 persen dan pada 2021 ada pada angka 24 persen. Ini penurunan yang sangat signifikan,” jelasnya, yang juga selaku Ketua TPPS Kota Pontianak.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mencanangkan Intervensi Serentak Stunting dan Jambore Kader Posyandu sebagai bentuk komitmen bersama melaksanakan sepuluh aksi intervensi serentak stunting atas arahan TPPS Pusat. Zulkarnain menjelaskan, kedatangan TPPS Pusat untuk melihat kondisi riil di lapangan.

“Jadi dari perwakilan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) datang untuk melihat langsung, kami siapkan apa adanya, jadi perwakilan Setwapres mengetahui inilah rutinitas posyandu di Kota Pontianak,” imbuhnya.

Posyandu Anggrek tergabung sebagai Integrasi Layanan Primer (ILP), yang merupakan bagian penting dalam transformasi sistem kesehatan di layanan primer. ILP berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan; perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kelurahan dan pedukuhan; serta memperkuat pemantauan wilayah setempat.

“Pelayanan termasuk posyandu remaja dan lansia, yang datang bukan hanya balita. Ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan,” papar Pj Sekda.

Asisten Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres RI Maria Selly menyampaikan, pihaknya menjadi penanggungjawab pemantau pelaksanaan intervensi serentak penurunan stunting.

Ada lima kabupaten dan kota yang dimonitoring di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Landak, Mempawah, Kubu Raya, Kota Pontianak dan Singkawang.

“Kami memantau bagaimana posyandu dari meja 1 sampai meja 5, bagaimana caranya sesuai standar yang diberikan, dari datanya kami laporkan ke pusat,” paparnya.

Secara umum, menurut Maria, pelayanan di Posyandu Anggrek sudah sangat baik dengan didukung pemerintah daerah, baik dari kota maupun provinsi. Antusias masyarakat lansia sangat tinggi.

“Mereka sangat antusias dan kader-kader dari posyandu juga mendukung hal ini. Posyandu di sini bukan hanya untuk ibu hamil dan balita, ini jadi hal yang positif,” terangnya.

Intervensi Serentak Stunting ini dilaksanakan untuk membangun komitmen setiap pihak, bukan hanya dari kader posyandu, tetapi juga para sasaran. Maria berharap, apabila ada perkembangan sasaran yang kurang baik, agar segera ditindaklanjuti.

“Sebenarnya tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencegah stunting baru, kalau semua perhatian terhadap sasaran, maka upaya yang harus dilakukan adalah pencegahannya,” pungkasnya.

Selain ke Posyandu Anggrek, TPPS Pusat juga akan melaksanakan monitoring ke Posyandu Surya Sehat di Jalan Parit Haji Husin I. Lokasi itu sebelumnya juga telah didatangi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Ia menilai Posyandu Surya Sehat perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut. (kominfo)

PONTIANAK – Menjelang Hari Raya Iduladha, angka inflasi Kota Pontianak menyentuh angka 2,65 persen. Hal itu diungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) melalui zoom meeting, di Ruang Pontive Center, Senin (10/6/2024).

“Menjelang Iduladha kami melaksanakan operasi pasar, nanti kami juga akan menyalurkan hewan kurban, mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati,” paparnya.

Dari hasil peninjauan dinas terkait, harga pangan relatif stabil, dengan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Tetapi beberapa komoditas lainnya mengalami penurunan.

“Khusus untuk beras, karena Harga Eceran Tertinggi (HET) dinaikkan pemerintah pusat, jadi berdampak kepada harga di daerah-daerah,” sebutnya.

Pemantauan di pusat perbelanjaan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pj Wali Kota menambahkan, usai HLM pihaknya akan menggelar rapat internal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi lonjakan harga sebelum dan sesudah Iduladha.

“Ada beberapa komoditas yang turun tetapi ada juga yang naik. Pemantauan terus dilakukan, hari ini kami rakor inflasi untuk menekan harga yang cukup mahal,” jelasnya.

Adapun komoditas yang mengalami penurunan, terang Ani Sofian, di antaranya telur ayam, cabai rawit, ikan kembung dan wortel. Sedangkan untuk komoditas penyumbang inflasi adalah sayur-mayur, daging ayam dan udang basah.

“Berdasarkan rasio produksi, Kota Pontianak merupakan daerah konsumsi atau defisit pangan. Namun ketahanan pangan melalui ketersediaan dari daerah lain cukup terpenuhi,” imbuhnya.

Selain memastikan harga barang tetap terkendali, Pemkot Pontianak melalui Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan selalu mengawasi stok pangan di gudang-gudang beras sampai pemasok komoditas lainnya.

“Tujuannya agar informasi tentang harga segera diperbaharui, sehingga masyarakat mengetahui harga di pasaran. Dinas terkait juga siap melakukan intervensi jika mengalami lonjakan harga,” lanjutnya.

Ani Sofian tak hentinya mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Jika terjadi kenaikan, itu adalah hal wajar karena respon pasar terhadap kebutuhan masyarakat.

“Harga itu bisa turun dan naik tergantung permintaan, pemerintah akan melakukan pengawasan sampai intervensi apabila terjadi lonjakan, tetapi kita berharap tidak sampai terjadi, kemudian biasanya kita gelar operasi pasar murah dengan memberikan subsidi kepada warga,” pungkasnya. (kominfo)

Sosialisasi dan Bimtek PPDB Bagi Satuan Pendidikan 

PONTIANAK - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 akan dimulai. Untuk mempersiapkan pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) PPDB bagi Satuan Pendidikan di Hotel Transera, Senin (10/6/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan sosialisasi dan bimtek ini digelar agar panitia PPDB memahami sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam penyelenggaraan PPDB. Pelaksanaan PPDB tahun ini diharapkan berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Apabila terdapat kendala dalam proses PPDB, pihak terkait dapat langsung menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Dalam upaya mendukung siswa-siswi kurang mampu, Ani Sofian menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak telah menyiapkan bantuan untuk keperluan sekolah mereka. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui mekanisme tertentu, di antaranya melalui proses verifikasi agar bantuan tersebut tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang secara layak membutuhkan.

“Kita berharap bantuan yang disiapkan untuk siswa kurang mampu dapat memberikan manfaat yang optimal serta mendukung terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas di Kota Pontianak,” tuturnya.

Menurutnya, dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa daya tampung sekolah di Kota Pontianak sangat mencukupi untuk menerima peserta didik, baik yang melalui jalur zonasi, prestasi maupun jalur perpindahan orang tua. Pj Wali Kota menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan PPDB. Selain itu calon siswa yang akan mendaftar juga harus memenuhi semua persyaratan tanpa terkecuali.

"Dalam lingkungan kita, tidak boleh ada satupun anak yang terlewatkan dari kesempatan untuk bersekolah. Semua warga harus memiliki akses pendidikan, tak peduli apa pun kondisinya," ungkap Ani Sofian.

Peran serta semua pihak amat diperlukan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Kota Pontianak telah mencapai angka 81,63, melebihi rerata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Pontianak telah berjalan dengan baik.

“Kita akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 3.350 KK penerima, yang diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian. Ia menerangkan, setiap KK menerima uang tunai sejumlah Rp600 ribu.

“Jika ditotalkan dari tahun 2024, kita menganggarkan Rp2 miliar, saya harap dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat,” sebutnya, usai kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial dan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial Uang Tunai, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Senin (10/6/2024).

Persoalan sosial harus segera diselesaikan agar pendapatan masyarakat meningkat. Ani Sofian mengajak para penerima untuk terus semangat menjalani aktivitas dengan produktif. Menurutnya, kemampuan daerah untuk memberi bantuan, tergantung kepada pendapatan masyarakatnya.

“Produktivitas masyarakat akan memberi dampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan begitu kita akan mampu memberi nominal lebih banyak. Tujuan akhirnya tentu kita ingin kemiskinan dihapuskan,” papar Pj Wali Kota.

Berbagai upaya Pemkot Pontianak untuk meringankan beban perekonomian masyarakat telah dilaksanakan ke dalam berbagai program. Salah satunya penyaluran bansos ini, setelah sebelumnya dilaksanakan penyaluran beras, operasi pasar murah, bantuan stunting, penyaluran uang operasional RT dan RW, dan lainnya.

“Kita patut syukuri karena program ini tidak dilakukan di kabupaten kota lain di Kalimantan Barat, mohon doa kepada para penerima, mudah-mudahan Kota Pontianak menjadi kota yang maju, sejahtera, terjaga dengan baik,” imbuh Ani Sofian.

Trisnawati, Kadinsos Kota Pontianak menuturkan, penyaluran bansos uang tunai di tahun ini merupakan kali kedua dilakukan pihaknya, setelah sebelumnya pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023 dengan jumlah 2.965 KK.

“Penerima bertambah di tahun 2024, dengan besaran yang sama. Tahun ini kami telah melaksanakan verifikasi kependudukan masyarakat miskin di Kota Pontianak dengan aplikasi D’Master,” paparnya. (kominfo)