Berita

Pj Wali Kota Pontianak Hadiri Rakornas Stunting

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen dalam mempercepat penurunan stunting. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (4/9/2024). 

Rakornas Stunting sendiri merupakan pertemuan koordinasi tahunan untuk membahas program percepatan penurunan stunting pada tingkat nasional yang melibatkan peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ani Sofian mengatakan, sebagaimana disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rakornas, mengupas berbagai kemajuan yang telah ditunjukkan dalam upaya penurunan stunting di tanah air. Wapres bilang, selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting lima tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan. Di Kota Pontianak, penurunan stunting menunjukkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 2021 angka stunting berada di 24,4 persen, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Kemudian tahun 2023 angka stunting berhasil ditekan menjadi 16,7 persen.

“Mudah-mudahan target 14 persen di akhir 2024 bisa terealisasi, apalagi Kota Pontianak sempat mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (5/9/2024).

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak terus berupaya menurunkan angka stunting sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada tahun 2024. Sebagaimana RPJMN tersebut, Pemkot Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen di tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah yang dilakukan pihaknya.

“Antara lain ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi penurunan stunting,” paparnya.

Lebih lanjut Ani Sofian menjelaskan, TPPS dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, rembuk stunting tingkat kota dan kecamatan rutin digelar. Tim pendamping keluarga juga dikerahkan ke lapangan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Tak kalah pentingnya, program-program dengan sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat seperti PKK, CSR perusahaan, media massa dan akademisi,” ucapnya.

Selain upaya tersebut di atas, Pemkot Pontianak juga menginisiasi hadirnya inovasi intervensi spesifik yang dikembangkan dalam rangka penurunan stunting. Intervensi spesifik ini mencakup antara lain pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin, pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader dengan pemberian beras Fortivit dan sebagainya. 

Selanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya penanganan daerah rawan pangan dengan pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi, perbaikan sanitasi dan rumah tak layak huni, sambungan air bersih serta kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

“Kita juga sudah memiliki sistem manajemen data stunting digital bersifat mobile dan dapat diakses oleh berbagai perangkat, yakni Pontianak Zero Stunting (PAZTI),” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

460 Siswa Tampil di Pentas GSMS

PONTIANAK - Sebanyak 460 siswa yang berasal dari 23 sekolah, tingkat SD dan SMP se-Kota Pontianak menampilkan pementasan dan pameran Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Kamis (5/9/2024). GSMS ini menjadi wadah bagi siswa dalam mengembangkan bakat dan potensi di bidang seni dan budaya. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menilai, selain berfungsi sebagai pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, juga sebagai media pembentukan karakter berbudi luhur dan mandiri. Selain itu, kegiatan semacam ini juga sebagai wujud penghargaan dan kecintaan terhadap budaya warisan leluhur. 

“Harapannya agar para siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan terhindar dari hal-hal yang negatif,” ujarnya.

Ia mengaku bangga atas prestasi yang ditampilkan para siswa. Prestasi ini tidak hanya mendorong semangat anak-anak, tetapi juga pihak sekolah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang juga memiliki tantangan tersendiri dalam membina generasi muda.

“Kepada anak-anak peserta GSMS, saya ucapkan selamat memberikan penampilan yang terbaik dari pembelajaran GSMS, jaga terus rasa cinta terhadap seni,” ucap Ani Sofian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiharti menerangkan, pelaksanaan GSMS ini dilaksanakan selama dua hari, tanggal 4 - 5 September 2024 di Gedung PCC dengan melibatkan 23 sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Pontianak. Tujuan GSMS ini untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik di bidang seni budaya dengan menjalin kerja sama dan sinergi antara sekolah dengan seniman. 

“Tak kalah pentingnya adalah untuk membentuk karakter dan membangun sikap kreatif, apresiatif dan inovatif peserta didik,” tutupnya. (prokopim)

Pj Wako : Permudah Perizinan bagi Pelaku UMKM

PONTIANAK - Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Kalbar memfasilitasi melalui Program Pendampingan Perizinan Usaha Gratis bagi 1.000 UMKM di Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Bank Kalbar atas kerja sama menyelenggarakan program tersebut.

“Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan edukasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan dan melalui proses pengurusan yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha,” ujarnya saat peluncuran Program Pendampingan Perizinan Usaha Gratis bagi 1.000 UMKM di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kehadiran UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Melalui program ini diharapkan mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku UMKM.

“Dengan demikian, UMKM di Kota Pontianak dapat semakin berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Disamping itu, lanjutnya Ani Sofian, pendampingan juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak. Manfaat pertama, dengan memperoleh izin usaha, pelaku UMKM dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari potensi masalah hukum di masa depan. Kedua, dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses perizinan, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

“Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM. Kami akan terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM,” ungkap Ani Sofian.

Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi menuturkan, program ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses layanan perizinan usaha khususnya bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Pontianak sehingga diharapkan semakin banyak pelaku usaha mikro mampu mengakses permodalan usaha.

“Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing serta lahirnya usaha mikro kreatif dan inovatif dalam rangka menjawab perubahan  perkembangan zaman,” pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Jadi Tujuan Penelitian Inklusivitas

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal itu tertuang dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2024-2026, yaitu ‘Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan."

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 sebelumnya, Pemkot telah menggarisbawahi pentingnya isu-isu disabilitas. Amirullah juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong inklusi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal.

"Pemkot telah meratifikasi hak orang dengan disabilitas melalui Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagai komitmen pemda dalam meningkatkan mutu kehidupan penyandang disalibitas ke arah yang lebih baik," ujar Sekda saat membuka FGD di Aula Rohana Muthalib Bappeda Pontianak tersebut, Kamis (5/9/2024).

FGD ini diharapkan membantu Pemkot Pontianak dalam merumuskan roadmap kebijakan pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Roadmap ini akan berfungsi sebagai panduan dalam memastikan seluruh program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas berjalan efektif dan tepat sasaran.

Amirullah menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis Pemkot Pontianak adalah memperkuat layanan dasar bagi penyandang disabilitas. Hal ini termasuk peningkatan kualitas hidup melalui akses program kesejahteraan, jaminan sosial, serta kesempatan untuk penghidupan berkelanjutan.

Tantangan utamanya adalah pengumpulan data akurat tentang penyandang disabilitas. Data tersebut diperlukan sebagai dasar perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Selain itu, pemerintah telah menyediakan layanan terapi gratis sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pemerintah Kota Pontianak berharap upaya ini dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas," katanya. 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bappeda Kota Pontianak dengan Universitas Sebelas Maret. Ketua Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Joko Yuwono menjelaskan Pontianak jadi satu dari lima wilayah di Indonesia yang didatangi Pusat Studi Disabilitas untuk merangkum masukan dan praktik baik penyelenggaraan inklusivitas di daerah. Mereka bekerja sama dengan Kemendikbud perihal riset tersebut.

"Kami hadir untuk mendiskusikan apa yang terjadi di sini, praktik baik apa yang bisa digunakan di daerah lain. Kami ingin belajar dari apa yang sudah bapak ibu lakukan," katanya.

Dia menjelaskan terpilihnya Pontianak lantaran perhatian Pemkot Pontianak yang begitu tinggi terhadap isu inklusivitas. Testimoni beberapa lembaga terhadap Pontianak juga baik.

"Karena informasi yang kami terima, bahwa isu inklusivitas di Pontianak jadi bagian yang diperhatikan," katanya. (kominfo/bappeda)