Berita

PONTIANAK - Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian memaparkan perkembangan tingkat inflasi terkini di Kota Pontianak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), angka inflasi saat ini tercatat  -0,60 persen. Angka ini merupakan yang terendah se-Provinsi Kalbar. Sebelumnya, angka inflasi sempat menyentuh 1,98 persen.

“Berdasarkan data terbaru, inflasi Kota Pontianak per Juli 2024 berada di angka -0,60 persen. Ini merupakan capaian yang sangat baik, bahkan terendah se-Kalbar,” ujarnya, Jumat (2/8/2024).

Ani Sofian menjelaskan bahwa angka inflasi ini menunjukkan adanya penurunan harga rerata barang dan jasa di Kota Pontianak. Ia menyatakan hal ini sebagai indikator positif bagi perekonomian kota.

"Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak dalam mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi di Kota Pontianak," tambahnya.

Pj Wali Kota berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di bulan-bulan mendatang. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

"Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergi semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat yang bijak dalam berbelanja," tambah Ani Sofian.

Menurutnya, turunnya angka inflasi ini selain harga kebutuhan pokok yang stabil, juga menunjukkan daya beli masyarakat meningkat sehingga harga-harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.

“Dan ini tentu berdampak positif pada kesejahteraan warga Pontianak," jelasnya.

Ani Sofian menyatakan, stabilitas harga pangan itu dapat terjaga karena adanya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak melalui pemantauan harga serta ketersediaan stok pangan di pasar-pasar.

“Efektivitas program pengendalian inflasi itu melalui implementasi kebijakan yang tepat sasaran dalam mengendalikan laju inflasi,” imbuhnya.

Meski demikian, Ani Sofian mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global masih ada di depan mata. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap waspada dan terus bekerja keras mempertahankan stabilitas ekonomi kota.

"Kita tidak boleh lengah. Tantangan ekonomi global masih ada, dan kita harus terus berinovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi ekonomi yang kondusif di Kota Pontianak," tegasnya. (prokopim)

Imbau Warga Gunakan Hak Pilih dan Sukseskan Pilkada

PONTIANAK - Menjelang pelaksanaan Pilkada, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan beberapa pesan penting. Hal itu ia katakan saat menghadiri penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Jumat (2/8/2024).

“Ada 11 macam integritas, sebaiknya ditempel di dinding supaya kita baca dan melaksanakannya dengan baik," ujarnya.

Kepada PPK dan PPS Pilkada, Ani Sofian berpesan supaya tetap berkonsentrasi dan menjaga kesehatan. Sebab para petugas yang akan melaksanakan tugasnya nanti harus dalam kondisi fit agar tugas-tugas selama proses Pilkada berjalan lancar.

"Saya berpesan kepada rekan-rekan semua untuk tetap berkonsentrasi, jaga kesehatan, jangan sampai tidak sehat supaya bisa melaksanakan tugasnya selama Pilkada berlangsung,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada. ASN harus netral, tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon. Namun demikian, ASN tetap memiliki hak pilih dalam Pilkada. Bagi ASN yang melanggar aturan netralitas, hukuman disiplin telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

“Hukuman disiplin bagi ASN itu sudah jelas tertuang dalam aturan, ada ringan, sedang dan berat. Kalau berat itu bisa sampai pada pemecatan," imbuhnya.

Kepada masyarakat Kota Pontianak, Ani Sofian mengimbau agar menggunakan hak pilih mereka dalam Pilkada untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. 

"Ajak sanak saudara ke TPS-TPS untuk melakukan pemilihan kepala daerah, mari kita sukseskan Pilkada tahun ini, sebagaimana kesuksesan Pemilu yang baru saja kita laksanakan," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – World Health Organization (WHO) memprediksi populasi penderita tuli akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak Anita Ani Sofian mengatakan, tantangan utama dalam menghadapi masalah ini di Kota Pontianak adalah melakukan pemeriksaan dan pelayanan dengan optimal.

Gangguan pendengaran adalah salah satu gangguan kesehatan yang berisiko menurunkan produktivitas. Ia menyampaikan, gangguan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari kesulitan bicara, tetapi juga melalui kondisi fisiologis.

“Faktor seperti proses penuaan, kelainan bawaan, paparan suara yang keras dalam jangka panjang, komplikasi penyakit dan penggunaan obat-obatan dapat mempengaruhi efek samping di telinga,” ucapnya, usai membuka acara Seminar Skrining Gangguan Dengar pada Bayi, Anak dan Lansia, Jumat (2/8/2024).

Anita menekankan kadernya dalam memberikan pengetahuan dan membentuk perilaku sehat di masyarakat. Ia mengingatkan kembali, target derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak dapat terwujud melalui peran aktif para Kader PKK.

“Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, penting untuk melakukan promosi kesehatan, untuk menjaga kesehatan indera pendengaran dan berperilaku sehat dalam kehidupan sehari-sehari, sehingga masalah yang berkaitan dengan pendengaran tidak terjadi,” sambungnya.

Menjaga kesehatan indera pendengaran dan berperilaku sehat merupakan kunci agar gangguan tidak terjadi. Anita juga mengharapkan hasil peningkatan kesehatan yang baik melalui promosi yang dilakukan.

“Harapan saya, hasil dari sosialisasi dan promosi oleh Kader PKK serta Kader Kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat,” imbuhnya.

Eni Nuraeni, Ketua Mega Bakti Kesehatan Nasional (MBKN) menambahkan, alat bantu dengar memudahkan komunikasi antara penderita tuli.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kota Pontianak karena telah membantu seminar awal, kami minta maaf jika panitia ada kesalahan namun itu semua tidak mengurangi niat menyelenggarakan,” pungkasnya. (kominfo)

Pelantikan Sekda dan Pejabat Eselon Dua di Lingkup Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian melantik Amirullah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak. Amirullah sebelumnya telah mengikuti open bidding posisi Sekda definitif sejak bulan April.

Selain itu, Ani Sofian juga melantik tiga orang untuk posisi eselon dua, di antaranya Ruly Sadira sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ibrahim sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak serta Rifka sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

Ani Sofian menyebut, peran sekda memegang posisi sentral dalam pemerintahan. Ada begitu banyak peran yang menurutnya harus dilakukan untuk membantu kepala daerah. 

“Peran koordinator dan inspirator wajib dimiliki agar hubungan kelembagaan dan internalisasi di tingkat pegawai berhasil diwujudkan. Sementara peran regulator, fasilitator dan evaluator erat kaitannya dalam rangka perumusan kebijakan, penyelesaian masalah dan pengawasan,” sebutnya, usai melantik para pejabat di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (1/8/2024).

Selain itu, setiap surat yang naik kepada Pj Wali Kota nanti sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dari OPD terkait. Jadi, ketika sudah dihadapkan kepada dirinya, ia akan memilih keputusan akhir.

“Seperti contoh ketika ada surat kegiatan, sebelum naik ke saya sudah dipertimbangkan kepala OPD dan terakhir melalui pertimbangan Pj Sekda,” pesan Ani Sofian.

Berbagai pekerjaan rumah menanti para kepala OPD yang baru dilantik, khususnya Kepala Bapenda dan Kepala Diskumdag. Keduanya berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Ani Sofian meminta keduanya agar melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memprioritaskan program yang berdampak secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat.

“Kalau Diskumdag saya berikan target menertibkan pasar, terutama pedagang kaki lima yang di luar pasar segera dimasukan ke dalam pasar, mereka nanti bentuk tim untuk stand by menjaga agar pedagang tidak berdagang di luar area pasar. Kalau tidak mau masuk akan dilarang berdagang di luar,” tegasnya.

Sekda Kota Pontianak Amirullah menerangkan, ia akan fokus merancang formulasi kebijakan untuk diambil sebagai keputusan serta koordinasi dari seluruh kepala OPD. Posisi Sekda juga otomatis menjadikannya selaku kepala anggaran serta posisi lainnya.

“Jadi pada intinya kita tidak mengambil suatu kebijakan yang sifatnya definitif, kita perlu konsultasikan dengan Pj Wali Kota karena keputusan akhir berada di tangan Pj Wali Kota,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Pj Wali Kota, Amirullah ingin sebelum keputusan diambil, ia terlebih dahulu berdiskusi dengan kepala OPD terkait. Ada tiga program prioritas Pj Wali Kota sejak dilantik, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim serta menekan angka stunting. Ia pun berkomitmen untuk membantu seluruh program prioritas Pj Wali Kota.

“Setelah ini kami akan diskusi mencari solusi terbaik seluruh OPD,” tutupnya. (kominfo/prokopim)