Berita

Anggota DPRD Pontianak Ikuti Bimtek Keluarga Berintegritas KPK RI

PONTIANAK – Sebagai bentuk komitmen pencegahan perilaku korupsi di lingkungan pejabat publik, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegrasi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Harris Jalan Gajah Mada, Kamis (3/10/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mendukung upaya tersebut. Ia menyebut, dari rilis data oleh KPK, sudah ada 1.648 tersangka tindak pidana korupsi sejak berdirinya KPK sampai bulan September 2023.

“Banyak perilaku korupsi salah satunya karena pengaruh keluarga serta melibatkan istri, anak dan sebagainya. Oleh sebab itu keluarga memiliki peran penting untuk saling mengingatkan dan mencegah tindak pidana korupsi,” katanya usai membuka Bimtek.

Ia mengingatkan kepada setiap pejabat publik agar belajar dari contoh kasus yang ada. Tidak sedikit persoalan yang timbul pasca kehilangan posisi salah satu anggota keluarga karena harus mendekam di penjara.

Ia memaparkan, dari data KPK, hanya 4 persen orang tua yang mampu mengajarkan kejujuran pada anak-anak. Melalui Bimtek Keluarga Berintegritas tersebut, Ani Sofian berharap dapat membentuk karakter antikorupsi.

“Di kantor kalau posisi kosong bisa diganti orang lain dan berjalan normal kembali, tetapi jika keluarga akan merasakan kehilangan dari keberadaan sosok apakah itu suami, istri, orang tua atau anak, efek dominonya panjang,” ungkapnya.

David Sepriwasa, Fungsional Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menjelaskan, program ini adalah yang ketiga kalinya digelar. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman kepada para anggota dewan tentang tindak pidana korupsi, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

"Yang pertama dulu 2022 di Pemprov Kalbar untuk kepala dinas, 2023 itu di Pemkot juga untuk kepala dinas, terus sekarang untuk DPRD yang baru dilantik, karena tema 'Keluarga Berintegritas', kami berharap pasangan bisa mendukung suaminya untuk bisa menerapkan nilai-nilai integritas," imbuhnya.

David mendorong pentingnya dukungan keluarga dalam mencegah korupsi. Ia menyoroti fenomena fleksing atau pamer kekayaan yang sering dilakukan oleh pasangan pejabat.

Pentingnya pola hidup sederhana bagi pejabat negara juga ditekankan dalam program ini. David menambahkan bahwa gaya hidup mewah pejabat publik dan pasangannya bisa berdampak negatif. Harapan akhir dari program ini adalah agar para anggota dewan dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan tenang.

"Banyak sekarang budaya-budaya fleksing yang notabene banyak dilakukan oleh pasangannya, sehingga itu berbuntut ke pegawai negeri atau penyelenggara negaranya dan bisa kena kasus seperti itu," sebutnya.

Ketua Sementara DPRD Kota Pontianak Satarudin menilai pentingnya momen tersebut bagi para anggota dewan, baik yang lama maupun yang baru.

"Momen ini merupakan kesempatan yang langka dan sangat berharga buat kami, baik dewan lama maupun bagi dewan yang baru," terangnya.

Satar–sapaan karibnya, juga menganggap pentingnya nilai-nilai anti korupsi yang dapat dipelajari selama kunjungan tersebut, terutama dari aspek nilai budaya anti korupsi melalui unsur terkecil yaitu keluarga.

"Harapannya bahwa kunjungan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kami baik aspek pengembangan ataupun keluarga," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Sebanyak 210 pelaku usaha mengikuti workshop yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak. Kepala Diskumdag Kota Pontianak Ibrahim menerangkan, workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri. 

“Ada tiga kategori UMKM, pertama sektor pangan olahan, sektor pertanian dan perikanan kemudian sektor kerajinan kriya,” ujarnya, usai kegiatan di Hotel Gajahmada, Rabu (2/10/2024).

Ibrahim menjelaskan, workshop bertujuan untuk mengakrabkan pelaku usaha dengan teknologi serta cara-cara pemasaran maupun pengiklanan terkini. Pihaknya mengundang para ahli untuk menyampaikan materi dan berbagi pengalaman.

“Keterampilan UMKM harus didorong ke kelas yang lebih tinggi, baik skala lokal maupun nasional,” katanya.

Mentarie Resthu Putri, Konten Kreator Kota Pontianak, menjadi satu di antara narasumber yang diundang. Ia berbagi pengalamannya di bidang pemasaran media sosial.

“Peserta antusias, banyak ibu-ibu yang bertanya dan aktif diskusi, saya mendapat banyak cerita juga dari para pelaku usaha,” ungkapnya.

Kepada para pelaku UMKM, Mentarie berpesan untuk konsisten memasarkan produk di berbagai platform media sosial. Hal itu menurutnya penting dalam upaya meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk yang dijual.

“Memanfaatkan media sosial dengan optimal, konsisten posting serta tidak lupa berinovasi,” imbuhnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, adanya pelaksanaan ini diharapkan wawasan para pelaku UMKM semakin berkembang serta dapat meningkatkan dan memanfaatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, sehingga rantai produksi saling mendukung dan bersinergi.

"Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Pontianak diharapkan bukan hanya dari peran pemerintah saja, namun juga membutuhkan peran dari berbagai pemangku kebijakan," ucapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan ini merupakan rangkaian upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang juga berpengaruh terhadap variabel inflasi dan bermuara pada pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Untuk itu mari kita bersama-sama saling bahu membahu dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM di Kota Pontianak," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun atas Transformasi dan Keterpaduan Layanan Publik Berbasis Digital 2024 yang diikuti seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalbar.

Kadiskominfo Kota Pontianak Zulkarnain menjadi satu di antara tiga narasumber. Ia memaparkan beberapa hal, terutama tentang upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Indeks SPBE Pontianak tertinggi untuk tingkat kabupaten kota, indeks kita berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Tujuan utama meningkatkan nilai SPBE untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien,” katanya, usai menjadi narasumber di Kantor BPKP Kalbar Jalan Ahmad Yani, Rabu (2/10/2024).

Lewat sharing session tersebut, Zulkarnain optimis nilai indeks SPBE di kabupaten lain di Kalbar ikut meningkat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien. 

"Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Kadiskominfo juga membagikan pengalaman Kota Pontianak dalam menerapkan berbagai aplikasi dan platform digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Ia menyebutkan beberapa inovasi yang telah diterapkan, seperti aplikasi pengaduan online dan sistem informasi pelayanan yang transparan.

Ia juga menyampaikan tentang implementasi sistem absen pegawai menggunakan QR code, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data kehadiran. Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pengawasan serta mendukung transformasi digital di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Presensi absen menggunakan aplikasi Hadir, sekarang sedang dalam tahap uji coba pengembangan dengan QR code sebagai langkah meningkatkan kedisiplinan pegawai,” pungkas Zulkarnain. (kominfo)

PONTIANAK - Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pengembangan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak menggelar workshop promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, adanya pelaksanaan ini diharapkan wawasan para pelaku UMKM semakin berkembang serta dapat meningkatkan dan memanfaatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, sehingga rantai produksi saling mendukung dan bersinergi.

"Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Pontianak diharapkan bukan hanya dari peran pemerintah saja, namun juga membutuhkan peran dari berbagai pemangku kebijakan," ujarnya saat membuka Workshop Promosi Pemasaran di Ballroom Hotel Gajahmada, Rabu (2/10/24).

Ia menambahkan, pelaksanaan ini merupakan rangkaian upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang juga berpengaruh terhadap variabel inflasi dan bermuara pada pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Untuk itu mari kita bersama-sama saling bahu membahu dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM di Kota Pontianak," pesannya.

Kepala Diskumdag Kota Pontianak Ibrahim menerangkan, pelaksanaan workshop ini dilaksanakan selama sehari bertempat di Ballroom Hotel Gajamada dengan melibatkan 210 peserta dari para pelaku UMKM di Kota Pontianak.

"Saya berharap pelaksanaan workshop ini dapat membantu menambah wawasan bagi para pelaku UMKM," tutupnya. (prokopim)