Berita

PONTIANAK - Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak menyerahkan sebanyak 11 sertipikat hak pakai bidang tanah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang diterima secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Ia mengapresiasi kinerja seluruh pihak khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengamankan kepastian hukum secara administrasi.

“Sekarang kita menerima 11 sertipikat, sisanya ada sekitar 30 sertipikat sedang diproses, diperkirakan awal Januari diterima,” tuturnya usai menerima sertipikat di Kantor Wali Kota, Jumat (27/12/2024).

Adapun tugas Pemkot Pontianak ke depan setelah mendapat kepastian hukum, menurut Edi, adalah pengamanan fisik lewat pengelolaan aset. Ia menerangkan proses sertifikasi berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan.

“Alhamdulillah secara umum tidak ada kendala karena kerjasama dengan baik, kalaupun ada hal yang harus dilengkapi maka secara bertahap diselesaikan,” ungkapnya.

Saat ini masih terdapat beberapa aset Pemkot Pontianak yang berada di bawah pengelolaan pihak lain. Edi ingin di masa mendatang seluruh aset harus dikelola secara langsung oleh Pemkot Pontianak.

“Sebenarnya ada beberapa yang dimanfaatkan pihak lain dan legalitasnya belum lengkap, masyarakat yang menggunakan aset Pemkot Pontianak untuk sama-sama lengkapi legalitasnya supaya jelas penggunaannya,” terangnya.

Dengan sinergitas yang baik antara Pemkot Pontianak dan Kantah Kota Pontianak, Edi optimis proses sertifikasi aset Pemkot Pontianak dapat berlangsung lancar. Tidak hanya itu, dirinya berharap masyarakat turut merasakan manfaat dari aset tersebut.

“Kita apresiasi seluruh pihak, dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kemudian juga Kantah Kota Pontianak, mudah-mudahan menjadi langkah mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Kanwil BPN Kalbar Andi Tenri Abeng menambahkan, penyerahan sertipikat diharapkan meningkatkan nilai dari aset milik Pemkot Pontianak. Ia menjelaskan, prosedur sertifikasi dimulai dari proses pengajuan.

“Kita proses mulai dari pengukuran, pemeriksaan tanah sampai mencetak sertipikat,” ucapnya usai berkunjung ke Kantor Wali Kota bersama jajaran BPN.

Secara umum, lanjutnya lagi, kendala di lapangan disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak tahu keberadaan tanah yang dimiliki. Katanya, apabila masyarakat paham akan pengelolaan tanah, ia yakin tidak akan ada masalah.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan tanahnya, itu yang menyulitkan. Kalau masyarakat tahu, menguasai, menempati dengan baik bidang tanahnya pasti tidak akan ada masalah,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Dalam rangka memastikan perayaan Natal berjalan aman dan kondusif, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Forkopimda Kota Pontianak melakukan pemantauan di sejumlah gereja di Kota Pontianak, Selasa (24/12/2025) malam. Rombongan yang terdiri dari Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, Pj Gubernur Kalbar Harisson, Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi dan Dandim 1207/Pontianak Letkol Arm Irwansyah, menuju lokasi pertama di Gereja HKBP yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir. Kemudian dilanjutkan meninjau pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang ada di depan Bundaran Kota Baru. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Gereja Katedral di Jalan Patimura untuk memantau pelaksanaan ibadah di sana. Dari Gereja Katedral, dilanjutkan memantau pos pengamanan yang berada di halaman Supermarket Kaisar.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, pemantauan yang ditujukan pada rumah ibadah umat Kristiani di Kota Pontianak ini dalam rangka memastikan pelaksanaan ibadah warga yang merayakan Natal berjalan kondusif dan tidak ada hambatan.

“Tujuan kami bersama-sama sekaligus melakukan pengecekan terhadap pos-pos untuk memantau kegiatan-kegiatan masyarakat dalam rangka Natal dan Tahun Baru yang ada di Pontianak dan seluruh jajaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal bagi seluruh umat Kristiani, dengan harapan Natal ini membawa kebahagiaan kepada semuanya.

“Kami harapkan bahwa kerjasama semua pihak ini mampu memberikan pelayanan dan mengawal kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Kalbar ini bisa berjalan dengan aman, damai, tertib, tanpa ada hambatan dan kendala,” ucapnya.

Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menuturkan, pengamanan perayaan Natal tahun ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah hingga masyarakat. Hasil pantauan pihaknya, sejauh ini perayaan Natal berjalan aman dan kondusif.

“Semuanya aman, terus terkendali dan juga tidak ada hal-hal yang perlu kita risaukan,” ungkapnya.

Edi mengajak seluruh masyarakat Pontianak untuk sama-sama saling menghargai, saling menjaga dan saling menghormati. Menurutnya, menjaga kerukunan antar umat beragama sangat penting sebagai landasan utama dalam membangun kota yang harmonis.

“Apalagi kita juga sadari bahwa kita terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, sehingga inilah bukti bahwa kita bisa bersatu untuk tetap menjaga persatuan dan kedamaian di seluruh Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah pusat tengah fokus melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dan selanjutnya. Arahan Presiden Prabowo lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau daerah-daerah melakukan hal serupa. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto turut berkomitmen melaksanakan penghematan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ia menegaskan apabila tidak ada relevansi kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka program tersebut akan dibatalkan atau dikurangi.

“Pemkot Pontianak lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekarang sedang mengevaluasi semua program. Kegiatan yang tidak relevan akan dihilangkan, atau kalau tidak penting kita kurangi,” tuturnya di Kantor Wali Kota, Selasa (24/12/2024).

Secara persentase, sudah dilakukan hampir 50 persen pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk tahun depan. Edi juga menekankan proses meritokrasi di internal Pemkot Pontianak selama ini telah berjalan baik sehingga berhasil mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Selama ini mekanisme pemilihan pejabat atau jajaran direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selalu lewat panitia seleksi dengan melibatkan banyak akademisi dan eksternal. Proses itu sudah berjalan sesuai aturan berlaku dan yang memilih pansel, sebagian kecil saja dari pemerintahan,” tegasnya, yang juga Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.

Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga terus berupaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimalisasi BUMD milik Kota Pontianak seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa. Target pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045 di mana daerah dapat mandiri secara anggaran dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Edi kemudian mengapresiasi peran BUMD Kota Pontianak yang telah luar biasa mendorong PAD.

“BUMD Kota Pontianak sudah luar biasa, saya apresiasi. Tetapi tentu kita terus terbuka terhadap potensi pendapatan lain,” tuturnya.

Berbagai inovasi turut diciptakan segenap ASN di lingkungan Pemkot Pontianak begitu pula dengan karyawan BUMD untuk menggali potensi pendapatan. Edi menyebut, salah satu contoh inovasi itu adalah dengan membangun hidran di pemukiman rawan kebakaran lahan.

“Pontianak ketika kemarau akan memicu kebakaran lahan, kita butuh hidran di titik rawan karhutla. Pemadam kebakaran sudah banyak tapi airnya dari mana, itu yang kita upayakan dan salah satu langkah memaksimalkan BUMD,” imbuhnya.

Edi pun mengajak segenap aparatur agar memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Dalam banyak kesempatan ia mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan murah. Menurutnya sudah seharusnya setiap abdi negara melaksanakan hal itu.

“Landasi pekerjaan dengan integritas, pahami aturan dan prioritaskan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan 100 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita stunting di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Senin (23/12/2024).

“Masing-masing kelurahan ada 25 balita stunting yang menerima paket PMT. Pemerintah bersama TNI-Polri akan terus membantu masyarakat untuk terhindar dari stunting, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak,” jelasnya usai penyerahan PMT.

Setiap paket berisi 10 butir telur, satu kotak susu, kacang hijau hingga roti. Edi berharap, bantuan ini menekan angka stunting di Kota Pontianak. Lebih penting dari itu menurutnya untuk mencegah kasus stunting baru.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan intervensi yang tepat, terutama bagi kelompok rentan seperti balita,” ujarnya.

Edi mengapresiasi peran aktif para kader posyandu dan tenaga kesehatan yang telah membantu mendata dan memastikan bantuan ini tepat sasaran. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya fokus pada bantuan langsung. Edukasi kepada masyarakat, terutama para orang tua, tentang pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi juga sangat diperlukan.

“Selain itu, kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar program ini memberikan hasil yang maksimal,” tambahnya.

Pj Wali Kota mengajak segenap pemangku kebijakan di Kota Pontianak untuk saling mengawasi proses penanganan stunting ini. Dengan kerja sama yang kuat, dirinya yakin dapat mencapai target penurunan angka stunting di Pontianak.

“Saya optimis, dengan kerja sama yang kuat, kita dapat mencapai target penurunan angka stunting di Pontianak. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita,” tutupnya. (kominfo/prokopim)