Berita

MAGELANG - Hari keempat retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengikuti serangkaian kegiatan yang telah disusun panitia. Pukul 05.30 WIB, diawali  dengan senam pagi yang diikuti oleh seluruh kepala daerah peserta retreat. Dilanjutkan dengan apel pagi.

Setelah apel pagi, seluruh peserta retreat yang terbagi dalam tujuh kelompok berdasarkan wilayah, sarapan sekaligus berdiskusi sesama kepala daerah. 

“Dalam kelompok kelas kepala daerah se-Kalimantan, kami juga berdiskusi terkait masalah perbatasan,” sebutnya.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan pemaparan materi dari menteri-menteri terkait berbagai isu. Menurut Edi, dari pemaparan itu, materi yang disampaikan antara lain tentang Program Asta Cita, pengelolaan keuangan daerah dan terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta kewilayahan oleh Menteri Dalam Negeri. 

“Dalam paparan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu tentang pelaksanaan arahan Bapak Presiden dalam penindakan hukum,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memberikan pemaparan terkait program pembangunan nasional dan daerah. 

“Materi ini menjadi bagian penting dalam rangkaian retreat yang bertujuan menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah,” ungkapnya.

Edi menambahkan, retreat ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar kepala daerah dalam mengelola pemerintahan. Selain itu juga menjalin keakraban antar kepala daerah.

"Kami bisa saling bertukar pikiran tentang berbagai inovasi dan solusi dalam memajukan daerah masing-masing," katanya.

Kegiatan retreat yang berlangsung selama sepekan tersebut diisi dengan berbagai materi kepemimpinan, latihan fisik dan diskusi kelompok. Para kepala daerah juga berkesempatan mengenal lebih dekat kehidupan di Akmil.

"Semoga ilmu dan pengalaman yang kami dapat di sini bisa diterapkan untuk memajukan Kota Pontianak khususnya, dan daerah-daerah lain pada umumnya," pungkasnya. (prokopim)

Pemkot Gelar Bimtek Penyusunan LPj Pengelolaan Bantuan bagi Parpol

PONTIANAK - Partai politik (parpol), sesuai peraturan perundang-undangan, berhak menerima pendanaan dari APBN maupun APBD, tidak terkecuali parpol di Kota Pontianak. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak pengurus parpol untuk semakin menambah semangat, menunjukkan kualitas dan sikap profesional dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Keuangan Parpol.

“Saya juga mengapresiasi tahun-tahun sebelumnya bahwa semua LPj parpol Kota Pontianak selalu mencapai 100 persen dan tepat waktu,” katanya usai membuka Bimtek Penyusunan LPj parpol di Hotel Ibis, Senin (24/2/2025).

Bahasan berharap parpol mengelola bantuan dengan membagi porsi yakni 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional sekretariat. Ia menjelaskan, LPj masing-masing parpol akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat (Kalbar).

“Untuk membuat laporan yang baik perlu dukungan tertib administrasi yang lengkap serta memadai, dilakukan dengan terencana dan terorganisir. Kita harapkan LPj parpol tahun 2025 tidak ada catatan temuan oleh BPK,” pesannya, di hari pertama aktivitasnya setelah dilantik untuk periode kedua selaku Wakil Wali Kota Pontianak.

Apabila terdapat parpol penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan akan mendapatkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD atau APBN. Pada prinsipnya, lanjut Bahasan, bantuan keuangan ditujukan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan parpol melalui alokasi dana.

“Meskipun bantuan keuangan merupakan hak partai yang memperoleh kursi DPR atau DPRD, tetapi partai juga tetap bertanggung jawab menyerahkan laporan,” pungkas Wawako. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengeluarkan pengumuman terkait pembatasan operasional tempat hiburan selama bulan Ramadan 1446 Hijriyah atau tahun 2025. Aturan yang tertuang dalam lembar Pengumuman Wali Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2025 ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan, seluruh tempat usaha rekreasi dan hiburan diwajibkan tutup satu hari sebelum Ramadan dan baru diperbolehkan buka kembali pada hari kedua puasa.

"Khusus untuk diskotik dan klub malam, mereka harus tutup selama satu bulan penuh selama Ramadan dan dapat dibuka kembali pada hari ketiga setelah Idul Fitri," ujarnya, Senin (24/2/2025).

Dia menambahkan, ada beberapa jenis usaha yang dibatasi waktu operasionalnya, seperti games station, tidak termasuk yang berada di pusat perbelanjaan, kafe dengan live music, baik yang berdiri sendiri maupun yang menyatu dengan operasional hotel, karaoke, permainan biliar yang bukan merupakan pusat pelatihan olahraga daerah dan warung internet.

"Untuk jenis usaha tersebut hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 21.00 WIB sampai sesuai jam operasional dalam izin usaha yang dimiliki, dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum," jelasnya.

Terkait tradisi permainan rakyat meriam karbit, Bahasan menyampaikan bahwa aktivitas tersebut hanya diizinkan pada tiga hari sebelum dan tiga hari setelah Idul Fitri.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan kepada aparat berwenang jika menemukan situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman selama bulan Ramadan," pungkasnya. (prokopim)

Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang

MAGELANG - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retreat itu telah memasuki hari ketiga, Minggu (23/2/2025).

Edi menyebut, selama mengikuti retreat, banyak hal positif yang diperolehnya dari pembekalan di Akmil. Mulai dari materi kepemimpinan, wawasan kebangsaan hingga ketahanan nasional. Konsep retret dikemas menyerupai pelatihan militer, mencakup latihan fisik serta pembelajaran strategi pemerintahan, lengkap dengan seragam loreng.

"Kegiatan ini sangat positif untuk membangun karakter dan jiwa kepemimpinan para kepala daerah," ujarnya.

Menurutnya, pelatihan di Akmil memberikan pengalaman berharga tentang kedisiplinan dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Para peserta mendapat materi tentang strategi kepemimpinan dan manajemen pemerintahan dari para instruktur TNI AD.

"Di sini kami digembleng secara fisik dan mental. Setiap pagi kami mengikuti apel dan kegiatan fisik seperti yang dilakukan taruna Akmil," jelasnya.

Edi menambahkan, retreat ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar kepala daerah dalam mengelola pemerintahan. Selain itu juga menjalin keakraban antar kepala daerah.

"Kami bisa saling bertukar pikiran tentang berbagai inovasi dan solusi dalam memajukan daerah masing-masing," katanya.

Kegiatan retreat yang berlangsung selama sepekan tersebut diisi dengan berbagai materi kepemimpinan, latihan fisik dan diskusi kelompok. Para kepala daerah juga berkesempatan mengenal lebih dekat kehidupan di Akmil.

"Semoga ilmu dan pengalaman yang kami dapat di sini bisa diterapkan untuk memajukan Kota Pontianak khususnya, dan daerah-daerah lain pada umumnya," harap Edi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa pelaksanaan retreat kepala daerah di Magelang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kegiatan retreat ini merupakan wadah strategis untuk membangun kebersamaan dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah," imbuhnya.

Bima menjelaskan, selain diisi dengan diskusi dan pemaparan kebijakan, retreat tersebut juga menghadirkan berbagai aktivitas yang mendorong kebersamaan para peserta.

"Melalui berbagai kegiatan ini, kami berharap dapat terbangun komunikasi yang lebih baik dan pemahaman bersama tentang arah kebijakan pembangunan nasional," pungkasnya. 

Kegiatan retreat ini merupakan bagian dari program penguatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan TNI AD. Retreat ini berlangsung mulai 21 - 28 Februari 2025. (prokopim)