Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, melepas 19 atlet bela diri asal Kota Pontianak yang mewakili Kalimantan Barat dalam kompetisi Pekan Olahraga Nasional (PON) II Atlet Bela Diri di Kudus, Jawa Tengah. Adapun cabang-cabang yang diikuti antara lain tarung derajat, taekwondo, judo, wushu dan silat.

Selain itu, turut mendampingi lima pelatih yang terdiri atas tiga pelatih tarung derajat, satu pelatih taekwondo, dan satu pelatih judo.

Wali Kota Edi menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih yang akan berlaga. Ia menilai keikutsertaan atlet Kota Pontianak menjadi bukti pembinaan olahraga di daerah terus berkembang positif.

“Harapan kita tentu mereka bisa berprestasi dan meraih medali emas, atau medali apa pun yang dapat menjadi semangat bagi Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Kami ingin para atlet ini tidak hanya berprestasi, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk terus mengharumkan nama kota,” ujarnya setelah melepas secara simbolis di Kantor Wali Kota, Rabu (8/10/2025).

Edi juga berpesan agar seluruh atlet menjaga kesehatan, kekompakan, dan sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, semangat dan mental juara menjadi kunci dalam setiap kompetisi.

“Jaga kondisi, fokus, dan terus optimalkan kemampuan teknik serta fisik. Kami percaya atlet Kota Pontianak mampu menunjukkan performa terbaik,” pesannya.

Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, turut mendukung keikutsertaan atlet melalui fasilitas, pembinaan, serta bantuan transportasi, akomodasi, dan uang saku yang disalurkan melalui KONI.

Ketua KONI Kota Pontianak Nanang Setia Budi menyebut para atlet telah menjalani persiapan sejak Februari 2025. Latihan tersebut awalnya difokuskan untuk menghadapi Porprov 2026, namun kesiapan atlet dimanfaatkan untuk tampil di ajang PON II cabang bela diri.

“Kami bersyukur atlet Kota Pontianak siap berlaga di Kudus. Total ada 19 atlet dan lima pelatih, serta tiga ofisial pendamping yang ikut dalam kontingen ini,” terangnya.

Nanang menambahkan, sembilan atlet bersama dua pelatih dan pendamping dibiayai oleh KONI Kota Pontianak, sementara sisanya mendapat dukungan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Pontianak atas dukungan pembinaan olahraga yang terus berkelanjutan.

Nanang juga menyebut beberapa cabang memiliki peluang besar, seperti taekwondo, judo, dan silat, yang sebagian atletnya telah berpengalaman di tingkat nasional. Ia berharap para atlet dapat mempersembahkan prestasi terbaik bagi Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.

“Kami menargetkan dua medali emas, lima perak, dan lima perunggu. Tahun lalu kami meraih dua medali emas, mudah-mudahan tahun ini hasilnya lebih baik,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pontianak Siap Dukung Hari Pantun Dunia dan Nasional 2025

PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tengah bersiap menjadi tuan rumah Hari Pantun Dunia (Harpandu) dan Hari Pantun Nasional (Hartunas) yang akan digelar pada 16–17 Desember 2025 mendatang. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya pantun sebagai warisan budaya takbenda yang telah diakui UNESCO.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan perayaan tersebut. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, mengatakan pantun merupakan bagian dari budaya masyarakat Pontianak yang telah mengakar kuat dan terus berkembang di berbagai lapisan masyarakat.

“Kota Pontianak akan mendukung penuh kegiatan ini. Pantun sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Ke depan, kita akan terus mengembangkannya agar tetap hidup dan lestari,” ujarnya usai menghadiri Sosialiasi Harpandu dan Hartunas 2025 melalui zoom meeting di Ruang Pontive Center, Selasa (7/10/2025).

Edi menambahkan, Pemkot Pontianak berencana mendorong pelestarian pantun melalui kegiatan edukatif di lingkungan sekolah. Budaya berpantun dikenalkan sejak dini kepada anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 

“Ini bisa dimasukkan dalam kegiatan tambahan atau pelatihan agar mereka semakin mencintai dan bangga dengan tradisi pantun,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai daerah serumpun juga menjadi bukti bahwa pantun merupakan tradisi lintas budaya yang memperkuat persaudaraan masyarakat Melayu. 

“Tidak hanya dari Kota Pontianak, kegiatan ini juga diikuti peserta dari Lahad Datu serta berbagai daerah di Kalimantan Barat dan kawasan Serumpun Melayu,” jelasnya.

Pantun selama ini digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari acara pernikahan, lamaran, hingga sambutan resmi. Selain menjadi media komunikasi yang santun, pantun juga memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang mudah dipahami masyarakat.

“Pantun ini kan pesan yang sangat cair dan mudah diterima. Biasanya disampaikan dalam acara-acara resmi atau tradisi seperti pernikahan dan lamaran. Ini bagian dari cara kita menjaga budaya tetap hidup,” tutur Edi.

Dengan ditetapkannya Kalimantan Barat sebagai tuan rumah Harpandu dan Hartunas 2025, diharapkan semangat berpantun semakin tumbuh di masyarakat serta menjadi kebanggaan budaya bangsa yang diwariskan kepada generasi muda. (prokopim)

JAKARTA - Pemerintah akan memulai pengenalan Sekolah Garuda pada Rabu, 8 Oktober 2025 secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia. Sekolah Garuda merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pendidikan unggulan di seluruh pelosok Indonesia.

Sekolah Garuda hadir untuk memperluas kesempatan agar semakin banyak anak Indonesia  dari seluruh pelosok negeri bisa menembus kampus-kampus terbaik dunia.

"Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan," kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Selasa (7/10/2025)

Stella mengatakan Sekolah Garuda merupakan realisasi dari visi besar Presiden Prabowo untuk membawa anak Indonesia, dari seluruh pelosok negeri, menuju kampus terbaik dunia. Sekolah Garuda menjadi bagian transformasi pendidikan Indonesia untuk menyiapkan generasi emas 2045.

"Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif. Meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi dari penjuru negeri," kata Stella.

Sekolah Garuda diharapkan melahirkan generasi emas yang cerdas, berdaya saing global, berjiwa kepemimpinan, berhati pelayanan, dan berkomitmen mengabdi untuk kemajuan Indonesia.

Pengenalan serentak Sekolah Garuda yang akan dimulai Rabu, terdiri atas 12 titik Sekolah Garuda Transformasi dan 4 titik lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.

Sebanyak 12 Sekolah Garuda Transformasi meliputi SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh; SMA Unggul Del, Sumatera Utara; MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan; SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta; SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat; SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah; SMA Pradita Dirgantara, Jawa Tengah; SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur; SMAN Banua BBS, Kalimantan Selatan; MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo; SMAN Siwalima Ambon, Maluku; dan SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya.

Dan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru yang juga turut dikenalkan terdapat di Belitung Timur; Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur; Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; dan Bulungan, Kalimantan Utara.

Hingga 2029, pemerintah menargetkan membina 80 sekolah untuk Sekolah Garuda Transformasi. Sedangkan untuk Sekolah Garuda Baru, target yang dicanangkan adalah membangun 20 sekolah hingga 2029.

Stella mengatakan Sekolah Garuda ini ditopang oleh tiga pilar. Pertama sebagai penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan untuk berprestasi. Kedua, inkubator pemimpin. Sekolah Garuda diharapkan membentuk karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045.

Dan ketiga, meningkatkan prestasi akademik siswa serta membangun jiwa pengabdian masyarakat. Selain berprestasi, siswa juga tidak lupa untuk mengabdi setelah melanglang buana mencari ilmu.

Keberadaan Sekolah Garuda menjadi penting untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Human Capital Index menunjukkan, rata-rata siswa Indonesia baru memanfaatkan 54 persen dari potensi utuh mereka, sehingga inilah tantangan sekaligus peluang besar untuk terus ditingkatkan.

Akses menuju perguruan tinggi terbaik dunia pun terus diupayakan. Pada 2024, sebanyak 143 lulusan SMA penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) telah berkuliah di 100 perguruan tinggi terbaik dunia. (*)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana merevisi Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 48 Tahun 2016 tentang jam operasional kendaraan angkutan berat. Revisi ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap meningkatnya volume kendaraan dan kebutuhan distribusi logistik, terutama barang pokok dan kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak serta wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembahasan revisi tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait, antara lain asosiasi angkutan ALFI, ILFA, Asperindo, Aptrindo, KSOP, serta jajaran Dirlantas Polda Kalbar, Kapolresta Pontianak, Denpom AL-AD, dan Dinas Perhubungan Provinsi serta Kota Pontianak.

“Jam operasional ini penting karena berhubungan langsung dengan kelancaran distribusi barang, terutama sandang dan pangan yang berdampak pada perekonomian daerah,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi pembahasan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pontianak di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Selasa (7/10/2025).

Selain membahas revisi aturan, rapat juga mengevaluasi kondisi transportasi angkutan berat seperti trailer, kontainer, dan truk yang beroperasi di wilayah Kota Pontianak, termasuk masalah antrean panjang kendaraan di SPBU yang kerap menyebabkan kemacetan.

Dari hasil pembahasan, Pemkot meminta asosiasi angkutan agar mengimbau para pemilik kendaraan untuk memastikan armadanya layak jalan, mulai dari kelengkapan rambu kendaraan, kondisi ban, pengaman kolong, hingga aspek keselamatan lainnya.

Pemkot Pontianak juga akan menertibkan titik-titik parkir kendaraan berat yang dianggap mengganggu arus lalu lintas. Menurut Edi, lahan parkir di Pontianak sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan adanya parkir liar di tepi jalan.

Terkait antrean di SPBU, Pemkot akan berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, serta pengelola SPBU untuk mengatur jam pelayanan agar tidak menimbulkan kemacetan dan potensi kecelakaan.

“Supir-supir angkutan juga akan terus kami pantau. Kami akan melakukan razia secara berkala untuk memastikan ketertiban, kecepatan, serta pengetahuan mereka terhadap aturan lalu lintas,” jelas Edi.

Lebih lanjut, Edi menekankan bahwa faktor keselamatan dan keamanan di jalan raya sangat bergantung pada perilaku pengendara itu sendiri. 

“Faktor penentu utama keselamatan di jalan adalah manusianya. Kalau semua taat aturan, disiplin, sabar dan memiliki kelengkapan seperti SIM serta perlengkapan kendaraan yang dipersyaratkan, tentu akan aman di jalan,” ujarnya.

Menurutnya, banyak kecelakaan terjadi bukan karena kondisi jalan atau kendaraan, melainkan akibat kelalaian pengemudi. 

“Masalahnya, kadang pengendara tidak sabar, buru-buru, dan lengah. Sekarang sering juga kita temukan pengemudi yang sambil menggunakan ponsel, bukan hanya menelepon, tapi juga berkirim pesan melalui WhatsApp. Hal-hal seperti ini tanpa disadari bisa menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim menegaskan bahwa evaluasi terhadap Perwa Nomor 48 Tahun 2016 memang sudah mendesak dilakukan. Pasalnya, aturan tersebut sudah berlaku hampir satu dekade tanpa penyesuaian terhadap dinamika transportasi kota yang terus berkembang.

“Tadi dalam forum, semua saran dan masukan kami akomodasi. Perwa Nomor 48 Tahun 2016 ini sudah hampir 10 tahun, jadi memang sudah waktunya dievaluasi,” katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Korlantas, jumlah kendaraan di Kota Pontianak kini mencapai sekitar 926 ribu unit, dengan pertumbuhan kendaraan roda dua mencapai 3.000 unit per bulan. “Hampir 70 persen kendaraan di Kalbar itu ada di Kota Pontianak. Sementara pertumbuhan jalan tidak bertambah, karena lahan terbatas dan tidak bisa dilebarkan,” jelasnya.

Menurut Trisna,kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan baru agar lalu lintas tetap tertib tanpa menghambat aktivitas ekonomi. 

“Kita tidak bisa mengabaikan peran pengusaha transportasi, karena mereka berkontribusi besar dalam distribusi sandang dan pangan. Kalau distribusi tidak lancar, dampaknya bisa luas,” pungkasnya. (prokopim)