Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui strategi digitalisasi dan inovasi layanan. Upaya ini dipaparkan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi (KI) 2025 yang digelar di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat. 

“Transparansi informasi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Kami berupaya menghadirkan layanan yang efisien dan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas,” ujarnya usai memaparkan Inovasi dan Strategi Keterbukaan Informasi Pemkot Pontianak, Rabu (24/9/2025).

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari penyediaan kanal informasi berbasis digital, pengembangan portal Jendela Pontianak (Jepin), hingga optimalisasi Portal Satu Data. Pemkot juga menyiapkan server berkapasitas besar serta membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) guna memperkuat keamanan data.

Selain itu, masyarakat turut dilibatkan dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan rancangan peraturan daerah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota menambahkan, sinergi dengan komunitas informasi masyarakat dan publikasi melalui berbagai media menjadi bagian dari strategi memperluas akses informasi. 

“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud pelayanan publik yang akuntabel,” katanya.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Pontianak berharap kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Zulkarnain,  

menjelaskan kinerja Pemkot dalam keterbukaan informasi mengalami tren positif dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2023 Kota Pontianak berada di peringkat ke-6 dengan predikat informatif. Setahun kemudian, peringkat naik ke posisi ke-4 dan berhasil meraih predikat yang sama serta ditetapkan sebagai juara umum.

“Komitmen itu terlihat dari program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat melalui kanal resmi, seperti media sosial, email, dan telepon pengaduan. Tahun ini kami targetkan ada peningkatan dari penilaian,” ujarnya setelah mendampingi Wawako Bahasan.

Menurutnya, target tersebut realistis dicapai dengan dukungan seluruh OPD. Ia menilai keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak publik yang harus dijamin.

“Kami telah dorong semua perangkat daerah memaksimalkan pengelolaan informasi, memperkuat dokumentasi, serta menyerahkan bukti dukung yang diminta Komisi Informasi,” paparnya.

Komisi Informasi Kalbar menggunakan sejumlah indikator dalam penilaian, seperti komitmen kelembagaan, ketersediaan informasi publik, pelayanan informasi, dan pengembangan website resmi. Penilaian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Zulkarnain menyebut, keterbukaan informasi sejalan dengan visi Kota Pontianak, yaitu Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Visi tersebut memberi ruang bagi setiap warga kota untuk dilibatkan secara aktif dalam pembangunan melalui akses informasi yang merata.

“Dengan arah pembangunan yang inklusif, transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Karena itu, kami optimistis target bisa diraih,” tutupnya. (kominfo)

JAKARTA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2025 di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).

Rakernas dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Ananda Gibran, yang ditandai dengan pemukulan gong. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.

Yanieta mengatakan, terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan para narasumber Rakernas. Salah satunya instruksi kepada seluruh Ketua Dekranasda untuk menyelaraskan program kerja Dekranas tahun 2025 dengan kegiatan di daerah pada 2026. Selain itu, turut dibahas mengenai sumber anggaran Dekranasda yang dipaparkan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.

“Sebetulnya banyak program kerja dan kegiatan menarik yang tadi disampaikan. Kami berharap kegiatan tersebut bisa sampai ke daerah, seperti inovasi dan strategi pengembangan produk kerajinan berbasis potensi lokal untuk pasar global maupun sosialisasi UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi (BISA) Ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menembus pasar global bukanlah hal mudah bagi perajin kriya. Produk kerajinan harus memenuhi standar ekspor dan berbagai persyaratan khusus. Karena itu, kolaborasi antara Dekranas pusat, Dekranasda provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting.

“Kolaborasi ini akan memastikan perajin Pontianak siap bersaing di pasar global,” imbuhnya.

Namun, Yanieta mengakui adanya keterbatasan anggaran Dekranasda Kota Pontianak untuk menjalankan sinkronisasi program sebagaimana arahan Dekranas pusat, misalnya kerja sama dengan desainer terkemuka untuk membuka potensi pasar industri fesyen.

“Kerja sama tersebut membutuhkan biaya besar. Apalagi di tengah kondisi efisiensi yang harus dilakukan pemerintah daerah, sehingga kami berharap bisa difasilitasi Dekranas pusat,” jelasnya.

Meski begitu, Yanieta optimistis bahwa program pengembangan UMKM akan tetap diminati. Ia menyebut beberapa kegiatan bisa dilaksanakan secara hybrid atau daring, mengingat sebagian UMKM binaan Dekranasda Kota Pontianak sebenarnya sudah layak ekspor, namun belum memiliki jejaring pasar global.

“Dekranasda Pontianak sangat berterima kasih kepada Dekranas pusat dan Dekranasda Provinsi Kalbar atas dukungan yang telah diberikan. Kami terbuka untuk terus berkolaborasi memajukan UMKM di Kota Pontianak,” pungkasnya. (Publikasi Dekranasda Pontianak 2025)

PONTIANAK – Rombongan dari Aliansi Program Doktor Manajemen Indonesia (APDMI) mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Sebelumnya, di hari yang sama, rombongan sempat menghadiri Kulminasi Matahari tadi siang. Para tamu undangan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini memenuhi undangan jamuan makan malam dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (23/9/2025).

Ketua APDMI, Tanti Hendriyana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pemkot Pontianak. Ia menilai penyelenggaraan acara berjalan dengan baik berkat dukungan penuh dari panitia dan pemerintah daerah.

“Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pontianak yang dalam hal ini diwakilkan Bapak Sekda beserta jajaran yang telah menerima kami dengan hangat, menyediakan ruangan yang nyaman, serta hidangan yang istimewa. Kami merasa disambut sebagai keluarga besar di Pontianak,” ucapnya.

Tanti juga mengungkapkan bahwa APDMI akan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional bersama pekerja migran di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Ia menyebut, kegiatan itu menjadi bagian dari kontribusi APDMI untuk masyarakat.

“Hal ini menjadi bagian penting dari kontribusi akademisi untuk masyarakat luas “ sebutnya.

Selain itu, ia menyinggung pengalaman unik mengikuti atraksi titik kulminasi matahari di Pontianak, termasuk tradisi mendirikan telur. 

“Saya sudah dua kali mencoba mendirikan telur saat kulminasi, tapi belum berhasil. Jadi, insya Allah saya harus datang lagi ke Pontianak untuk mencoba yang ketiga kalinya,” tuturnya disambut tawa para tamu undangan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan APDMI. Ia juga memperkenalkan sekilas tentang sejarah dan karakteristik Kota Pontianak. Pontianak berdiri sejak 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al Qadri. Kini luas wilayahnya 118 kilometer persegi, terbagi menjadi enam kecamatan dan 29 kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 690 ribu jiwa. 

“Kota ini multi-etnis, ada Melayu, Tionghoa, Dayak, Jawa, Bugis, Madura, dan lainnya, namun hidup rukun berdampingan,” imbuhnya.

Amirullah menambahkan, Pontianak tidak hanya dikenal dengan keberagaman budayanya, tetapi juga memiliki daya tarik wisata sejarah dan fenomena alam titik kulminasi matahari. 

“Kami berharap kehadiran APDMI membawa energi positif serta memperkuat jejaring akademik yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

Wako Serahkan Bantuan Sandang Pangan dari Kemensos

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau pembangunan rumah milik Norma, warga Gang Alpokat Indah Jalur V, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, yang sebelumnya masuk kategori Rumah Tak Layak Huni (RTLH). 

Edi mengatakan, progres pembangunan rumah sudah mencapai sekitar 80 persen. Ia berharap pembangunan bisa segera rampung sehingga Norma sekeluarga dapat segera menempati rumah yang layak huni.

“Targetnya satu bulan ini harus selesai. Kita ingin memastikan rumah ini benar-benar layak ditempati. Selain itu, jalan di sekitar lokasi juga akan kita perbaiki dengan pengecoran,” ujarnya usai meninjau perbaikan rumah Norma, Selasa (23/9/2025).

Selain meninjau pembangunan rumah, Edi juga menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran kepada warga. Menurutnya, dokumen kependudukan menjadi bagian penting untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat.

“Kami juga menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa sandang dan pangan untuk kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, bantuan yang diberikan merupakan hasil asesmen langsung tim pekerja sosial di lapangan. Bantuan dari Kemensos melalui Antasena tersebut meliputi kebutuhan sandang dan pangan, perlengkapan sekolah, tempat tidur, lemari, hingga kebutuhan bayi.

“Yang paling penting adalah penerbitan dokumen kependudukan, yaitu akta kelahiran dan KIA. Keluarga Ibu Norma terdiri dari tiga keluarga yang tinggal bersama, ada nenek beserta lima cucu yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar kota. Alhamdulillah, mereka juga sudah menerima bantuan pangan non-tunai serta PKH dari Kementerian Sosial,” jelasnya.

Menurut Trisnawati, bedah rumah yang tengah berlangsung merupakan program Pemerintah Kota Pontianak dengan dukungan Wali Kota beserta sejumlah pihak lainnya. Ia berharap, akhir bulan depan rumah ini sudah selesai dan dapat dihuni tujuh orang anggota keluarga.

“Kalau kita lihat, progres pembangunan cukup baik dan luas rumahnya sudah memenuhi kriteria sebagai rumah layak huni. Mudah-mudahan bisa segera selesai sehingga keluarga ini dapat hidup lebih layak,” tambahnya.

Norma (59), pemilik rumah, mengaku sangat bersyukur atas perhatian pemerintah. Menurutnya, bantuan yang diterima telah meringankan beban hidup keluarganya.

“Rasanya senang sekali, apalagi cucu-cucu saya juga mendapat kebutuhan sekolah dan perlengkapan sehari-hari. Saya banyak berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membantu. Semoga selalu diberi kesehatan,” ucapnya.

Norma menuturkan, sebelum menerima bantuan, ia kerap berjualan kecil-kecilan untuk menafkahi cucu-cucunya. Mulai dari menjual ikan asin, ayam, hingga mencuci pakaian orang lain.

“Yang penting bisa lepas kebutuhan sehari-hari. Kalau ada rezeki lebih, bisa isi bensin motor untuk antar cucu ke sekolah. Alhamdulillah sekarang lebih ringan. Rumah ini akan saya jaga baik-baik supaya layak dihuni, karena ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk anak dan cucu,” ungkapnya haru. (prokopim)