Berita

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini disampaikan usai penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai Kota Pontianak yang digelar di Hotel Aston, Rabu (25/9/2024).

"Pilkada adalah awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan potensi isu yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada harapan besar dari rakyat agar Pilkada terselenggara dengan penuh integritas," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam pemahaman akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam Pilkada. Oleh sebab itu dirinya mengajak masyarakat untuk menjaga dan menjunjung tinggi integritas guna mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

"Masyarakat harus selektif, mengedukasi, dan memilih sesuai hati nurani, yang terpenting jangan sampai golput," katanya.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Ani Sofian mengimbau agar proses kampanye yang sudah dimulai dapat berjalan dengan lancar dan aman.

"Siapapun yang menjadi pemenang, itulah pilihan rakyat. Kita sebagai warga Kota Pontianak hanya menjalankan tugas untuk melakukan pemilihan. Siapapun yang terpilih menjadi Wali Kota harus kita dukung demi kemajuan Kota Pontianak," tutur Ani Sofian.

Ia berpesan kepada tim sukses dan partai pendukung pasangan calon untuk tetap menjaga kondusifitas Kota Pontianak. Ani Sofian berharap masyarakat dapat memilih pemimpin berdasarkan program kerja terbaik yang dapat mewujudkan Kota Pontianak yang lebih baik.

"Silakan pasang calon memberikan pemahaman  seluas-luasnya untuk masyarakat Kota Pontianak. Silakan memberikan edukasi sebaik-baiknya untuk melakukan pemilihan terhadap pemimpin kita lima tahun ke depan," tutup Pj Wali Kota. (kominfo)

Perubahan Perwa tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Hal ini disampaikan usai kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait perubahan Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perwa Pontianak Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianakbyang digelar di Aula Syarif Abdurrahman, Selasa (24/9/2024).

"Forum ini menjadi wadah esensial untuk mempertemukan berbagai pandangan, ide, dan saran dari masyarakat. Partisipasi aktif dan transparansi dalam mengambil kebijakan menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan inklusif," katanya.

Amirullah menekankan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Melalui forum tersebut, masyarakat memiliki kesempatan memberikan aspirasi, masukan, bahkan kritik yang konstruktif.

Menurutnya, forum serupa memberi ruang bagi pemerintah untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Ini memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kegiatan yang dihasilkan bukan hanya top-down, tetapi juga hasil proses dialog dua arah," katanya.

Amirullah menyebut, meski terdapat perbedaan pendapat atau kritik yang keras, semua itu adalah bagian dari demokrasi. Ia pun mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi secara aktif dalam forum ini. 

"Mohon sampaikan pendapat dan saran bapak ibu dengan jelas, terbuka. Semangat dalam mencari solusi yang diperlukan bersama. Setiap masukan dan kritik sangat kami harapkan dan akan kami jadikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan," katanya.

Pemkot Pontianak berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik ini. Amirullah memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan akan ditelaah dengan sungguh-sungguh dan menjadi bagian dari dasar dalam mengambil kebijakan. 

Ia berharap, forum ini menghasilkan hasil yang maksimal dan membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi semua pihak.

"Saya yakin dengan semangat bersama dan kerjasama yang kuat, kita dapat menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat, tidak hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi untuk masa depan kita semua," tutup Sekda. (kominfo)

Upaya Pemkot Pontianak Kikis Angka Pengangguran

PONTIANAK - Dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan memfasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak menggelar penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi para pencari kerja (pencaker) di Gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi Kalbar, Kamis (19/9/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, Pemkot Pontianak terus berupaya membuka lapangan kerja baru melalui berbagai program dan kebijakan, seperti perluasan kesempatan kerja berupa tenaga kerja mandiri maupun padat karya. Melalui penyuluhan dan bimbingan yang digelar Disnaker Kota Pontianak, ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

“Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi diri dan mengembangkan usaha,” ujarnya.

Ani Sofian menekankan pentingnya program ini bagi masyarakat Pontianak. Penyuluhan dan bimbingan jabatan ini diharapkan dapat membantu para pencaker di Kota Pontianak untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

“Sehingga para pencaker lebih siap menghadapi dunia kerja," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota menjelaskan bahwa program ini juga bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Pontianak. Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja baru dan mempertemukan para pencaker dengan peluang yang ada. Ani Sofian juga menyoroti pentingnya penyusunan RTK Mikro. 

"RTK Mikro akan membantu kita dalam merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia di tingkat mikro, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," jelasnya.

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Disnaker, pelaku usaha dan lembaga pendidikan. Diharapkan melalui kolaborasi ini, tingkat pengangguran di Kota Pontianak dapat ditekan dan kualitas tenaga kerja lokal dapat ditingkatkan.

"Mari kita bersama-sama membangun Kota Pontianak menjadi kota yang maju dengan sumber daya manusia yang berkualitas," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Zulkarnain mengajak unsur pimpinan di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hal demikian menurutnya bertujuan dalam proses menciptakan pemahaman bersama antara masyarakat dan pemerintah.

“Sehingga sosialisasi kebijakan berjalan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Jika ada perbedaan pendapat wajar karena kita menganut sistem demokrasi sehingga utamakan musyawarah,” katanya usai membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede) di Aula Muis Amin Bappeda Kota Pontianak, Kamis (19/9/2024).

Zulkarnain menilai, perlu pendekatan untuk menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada masyarakat. Satu di antara upaya menyampaikan kebijakan tersebut adalah dengan Sipede.

Seperti diketahui, Sipede adalah sosialisasi gaya baru inovasi dari Diskominfo Kota Pontianak dengan menyisir seluruh kecamatan dengan mendatangkan narasumber untuk membahas isu terkini di wilayah masing-masing.

“Ini kali keempat Sipede digelar, setelahnya akan ke Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, kita ingin meluruskan informasi yang bersinggungan dengan kebijakan Pemkot Pontianak, serta berdiskusi secara langsung ke akar rumput,” kata Zulkarnain.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pontianak Kota Endang Rusmawati menyampaikan apresiasinya dengan program Sipede. Di wilayahnya, banyak anak muda potensial yang harus dibekali wawasan terkini untuk menunjang kehidupan mereka ke depan.

“Semakin meningkat zaman teknologi, informasi digital ini memang sangat penting bagi kita untuk menyesuaikan masyarakat, pengguna banyak juga untuk usaha terutama UMKM. Namun sebagian mungkin belum merasakan fungsi dari digitalisasi,” sambungnya.

Endang menilai, tidak jarang anak-anak termakan hoax. Reaksi remaja dalam menanggapi berita harus dikendalikan.

“Di sini banyak remaja yang ikut sosialisasi, semoga bisa diikuti remaja lainnya di wilayah lain, bahwa anak-anak harus bijak menanggapi berita negatif, lawan dengan kegiatan positif,” tutupnya. (kominfo)