Berita

Pontianak Jadi Tujuan Penelitian Inklusivitas

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal itu tertuang dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2024-2026, yaitu ‘Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan."

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 sebelumnya, Pemkot telah menggarisbawahi pentingnya isu-isu disabilitas. Amirullah juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong inklusi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal.

"Pemkot telah meratifikasi hak orang dengan disabilitas melalui Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagai komitmen pemda dalam meningkatkan mutu kehidupan penyandang disalibitas ke arah yang lebih baik," ujar Sekda saat membuka FGD di Aula Rohana Muthalib Bappeda Pontianak tersebut, Kamis (5/9/2024).

FGD ini diharapkan membantu Pemkot Pontianak dalam merumuskan roadmap kebijakan pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Roadmap ini akan berfungsi sebagai panduan dalam memastikan seluruh program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas berjalan efektif dan tepat sasaran.

Amirullah menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis Pemkot Pontianak adalah memperkuat layanan dasar bagi penyandang disabilitas. Hal ini termasuk peningkatan kualitas hidup melalui akses program kesejahteraan, jaminan sosial, serta kesempatan untuk penghidupan berkelanjutan.

Tantangan utamanya adalah pengumpulan data akurat tentang penyandang disabilitas. Data tersebut diperlukan sebagai dasar perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Selain itu, pemerintah telah menyediakan layanan terapi gratis sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pemerintah Kota Pontianak berharap upaya ini dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas," katanya. 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bappeda Kota Pontianak dengan Universitas Sebelas Maret. Ketua Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Joko Yuwono menjelaskan Pontianak jadi satu dari lima wilayah di Indonesia yang didatangi Pusat Studi Disabilitas untuk merangkum masukan dan praktik baik penyelenggaraan inklusivitas di daerah. Mereka bekerja sama dengan Kemendikbud perihal riset tersebut.

"Kami hadir untuk mendiskusikan apa yang terjadi di sini, praktik baik apa yang bisa digunakan di daerah lain. Kami ingin belajar dari apa yang sudah bapak ibu lakukan," katanya.

Dia menjelaskan terpilihnya Pontianak lantaran perhatian Pemkot Pontianak yang begitu tinggi terhadap isu inklusivitas. Testimoni beberapa lembaga terhadap Pontianak juga baik.

"Karena informasi yang kami terima, bahwa isu inklusivitas di Pontianak jadi bagian yang diperhatikan," katanya. (kominfo/bappeda)

Pontianak Dinilai Konsisten Turunkan Stunting

PONTIANAK – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sambas melakukan studi tiru ke TPPS Kota Pontianak. Keberhasilan penurunan stunting di ibu kota provinsi Kalbar ini menarik perhatian, sebab penurunannya konsisten dari 24,4 persen (2021), menjadi 19,7 persen (2022), dan 16,7 persen di tahun 2023. Target 14 persen di akhir 2024 pun kian realistis. Apalagi Kota Pontianak sempat diganjar insentif fiskal dari Pemerintah Pusat. Hal ini pula yang menarik bagi TPPS Kabupaten Sambas datang.

“Hal-hal yang menyebabkan Kota Pontianak penurunan stuntingnya itu konsisten, salah satunya adalah penerapan 8 aksi konvergensi,” kata Kepala Bappeda Pontianak, Sidig Handanu Widoyono yang menerima rombongan TPPS Kabupaten Sambas, Selasa (3/9/2024).

Sidig Handanu menjelaskan, kolaborasi lintas sektor dalam aksi konvergensi tersebut berjalan baik.  Wali Kota Pontianak hingga seluruh perangkat daerah, Camat, Lurah, memiliki fokus yang sama. Mulai dari upaya spesifik seperti pemberian bantuan makanan, hingga dari aspek sanitasi dan air bersih yang layak. Di beberapa daerah, akses sanitasi, dan air bersih yang layak masih rendah.

“Untuk Kota Pontianak kebetulan sangat tinggi dan itu berdampak kepada percepatan penurunan stunting,” sebutnya.

Di sisi lain, peran swasta dan instansi vertikal turut membantu percepatan penurunan stunting di Pontianak. Akses yang mudah dan pelayanan publik yang baik, membuat konsistensi pada penurunan stunting terjaga. Dalam kerangka makro, upaya Pemkot Pontianak dalam penurunan angka kemiskinan, dan mengendalikan inflasi membuat daya beli masyarakat bisa terjaga.

“Semua itu berperan karena stunting ini kaitannya dengan makan dan minum. Ketika masyarakat belanjanya cukup, maka kebutuhan untuk rumah tangganya cukup dan untuk anak-anaknya cukup,” kata Sidig Handanu.

Kepala Bidang Pembangunan Sektoral Bappeda Pontianak, Barsuni menambahkan salah satu pendukung penurunan stunting adalah Sistem Informasi Penurunan Stunting (SMART) di Kota Pontianak. Ketersediaan data yang baik, membuat intervensi tepat sasaran. Sistem sudah dilengkapi dengan berbagai data pelengkap seperti titik lokasi, dokumentasi bangunan rumah, sanitasi, dan sebagainya.

“Mereka (TPPS Sambas) sepakat akan mereplikasi alat kerja atau Sistem Informasi Penurunan Stunting di Kota Pontianak untuk diterapkan di Kabupaten Sambas, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di sana,” sebut Barsuni.

Manajemen data jadi salah satu perhatian. TPPS Sambas ingin mengetahui bagaimana teknis TPPS Pontianak bisa mendapatkan data-data tersebut.

Barsuni mengatakan, ke depan data dalam SMART semakin lengkap. Tidak hanya berisi data keluarga stunting, tetapi juga keluarga berisiko stunting dan data lainnya.

“Pelaksanaan Sistem Informasi Penurunan Sunting (SMART) Berbasis Geospasial di Kota Pontianak juga telah mendapat dukungan dan apresiasi dari Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat. Dia berharap Kota Pontianak menjadi pionir dalam penurunan angka Stunting dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat dapat melakukan replikasinya. Sehingga dapat mewujudkan Kalimantan Barat zero stunting dimasa yang akan datang,” tutupnya. (kominfo)

Upaya Pemkot Pontianak Kikis Angka Pengangguran

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya menekan angka pengangguran di Kota Pontianak. Saat ini angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak tercatat 8,92 persen. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pelatihan, pemberian bantuan peralatan kerja hingga kemudahan dalam memperoleh modal usaha.

Seperti halnya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak dengan menggelar pelatihan vokasi bagi masyarakat. Berbagai jenis pelatihan vokasi yang menyasar usia angkatan kerja, mulai dari pelatihan barista, membuat kukis, pangkas rambut, desain grafis, menjahit, Make Up Artist (MUA) hingga pelatihan satpam.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi Disnaker Kota Pontianak yang telah menginisiasi program pelatihan vokasi bagi masyarakat Kota Pontianak. Pelatihan ini diharapkan memberikan keterampilan bagi masyarakat Kota Pontianak supaya mempunyai keahlian dalam menggeluti pekerjaan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Terlebih, keikutsertaan para peserta ini atas kemauan sendiri dengan mendaftarkan diri sesuai dengan jenis pelatihan vokasi yang diminati. 

“Biasanya, kalau seseorang senang dengan pekerjaan yang digelutinya, maka dia akan betah menekuni pekerjaan itu,” ujarnya usai membuka kegiatan Pelatihan Vokasi Tahap Kedua di Aula Kantor Terpadu Sutoyo, Jumat (30/8/2024).

Dia menilai digelarnya pelatihan vokasi ini sebagai langkah yang tepat dalam mengurangi angka pengangguran sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Ia berharap para peserta yang nanti sudah dibekali dengan kompetensi dan kapasitas sesuai bidang masing-masing, tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi bagaimana mereka justru yang menciptakan lapangan kerja baru sehingga banyak angkatan kerja yang terserap.

"Tentunya dengan demikian angka pengangguran terbuka juga ikut berkurang," kata Ani Sofian.

Kepala Disnaker Kota Pontianak Ismail menjelaskan, tujuan pelatihan vokasi ini untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas angkatan kerja di Kota Pontianak. Dengan  peningkatan kompetensi dan kapasitas ini, diharapkan dapat membantu calon-calon tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka lapangan kerja baru. Sebagaimana diketahui, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak berada di angka 8,92 persen. Angka ini jika dikonversikan dengan jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak berkisar 28 ribu angka tenaga kerja di Kota Pontianak.

“Dengan demikian diharapkan pula dapat menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak,” sebutnya.

Menurut Ismail, pelatihan ini terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama bulan Maret 2024 dan tahap kedua Agustus dan September 2024. Jenis pelatihan berupa vokasi dengan ketentuan batas Jam Pelatihan Langsung (JPL) menggunakan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) antara 45 hingga 120 JPL.

Jenis pelatihan tahap pertama terdiri dari pelatihan barista kopi 15 peserta, pangkas rambut 15 peserta, pembuatan kukis 13 peserta, pelatihan desain grafis 16 peserta.

Tahap kedua yakni pelatihan menjahit 20 peserta, pelatihan Make Up Artist (MUA) 15 peserta, pelatihan desain grafis 16 peserta dan pelatihan satpam 15 peserta.

“Semua pelatihan itu dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di bawah binaan Disnaker Kota Pontianak dan Balai Latihan Kerja Komunitas,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pelatihan vokasi ini untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja dan pencari kerja yang merupakan angkatan kerja dari aspirasi usulan Musrenbang. Di aplikasi milik Kemenaker juga tersedia aplikasi Siap Kerja yang salah satunya formulir AK1 untuk para pencaker. Dengan mengikuti pelatihan ini, peesrta akan mengantongi sertifikat untuk memudahkan mereka mencari pekerjaan. 

“Setelah mereka memiliki kompetensi dan kapasitas melalui pelatihan ini, nantinya sertifikat ini bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Kita dorong juga mereka menjadi Tenaga Kerja Mandiri (TKM),” ungkap Ismail.

Tidak hanya itu, setelah pelatihan selesai, pihaknya tetap memberikan pendampingan melalui bimbingan karir supaya mereka siap menghadapi kompetisi dan berkreasi. Kemudian ada bantuan modal dari Kemenaker  dengan melalui seleksi yang dilakukan langsung oleh pihak kementerian.

“Selain itu, Disnaker Kota Pontiajak juga memberikan bantuan alat untuk menunjang keahlian mereka,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Posyandu Ananda Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur menerima kunjungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Sorong serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Sorong dan disambut TP-PKK Provinsi Kalbar. Tujuan kunjungan ini untuk studi banding inovasi dari Posyandu Ananda dalam pengembangan peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Camat Pontianak Timur M Akif menerangkan, dirinya menyambut baik kunjungan TP-PKK daerah lain ke Posyandu Ananda. Hal ini menandakan suksesnya peran posyandu dalam meningkatkan kesehatan warga.

“Terima kasih atas kunjungannya, mudah-mudahan dengan kunjungan ini, Posyandu Ananda dapat meningkatkan kegiatan dalam mengajak masyarakat untuk bersama tumbuh dan maju dalam mensejahterakan keluarga yang sehat dan makmur serta terus membuat inovasi,” ucapnya, usai acara di Posyandu Ananda, Rabu (28/8/2024).

Kedatangan TP-PKK Kota Sorong ke Posyandu Ananda disambut dengan berbagai kegiatan, seperti demo masak pembuatan makanan tambahan untuk anak bayi dua tahun (baduta). Selain itu mereka juga mendengar pemaparan program kerja Posyandu Ananda. Akif  turut menjelaskan inovasi bank sampah dan kelompok tani di Kelurahan Parit Mayor.

“Kegiatannya demo masak makanan tambahan untuk anak baduta, berbahan dasar ikan yang diolah menjadi makanan sehat dan menarik untuk dimakan anak-anak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Posyandu Ananda dinobatkan sebagai posyandu terbaik tingkat Kota Pontianak untuk tahun 2024. Akif berharap, kunjungan ini tidak hanya sebatas acara seremonial, tetapi dapat menjadi momentum untuk memulai program kolaboratif antara Kota Pontianak dan Kota Sorong di bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Kunjungan TP-PKK Kota Sorong ke Posyandu Ananda  memperkuat kerjasama antara kedua daerah, membawa manfaat langsung bagi masyarakat serta menciptakan sinergi dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

“Semoga langkah positif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam upaya pengembangan program-program serupa. Kunjungan ini merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar pengalaman dan belajar dari praktik terbaik yang telah diterapkan di daerah lain,” tutup Camat Pontianak Timur. (kominfo)