Berita

TP-PKK Pontianak Gelar Inovasi SEPEDA PKK Serentak se-Pontianak

PONTIANAK - Untuk menerapkan semangat gotong royong yang merupakan bagian dari 10 Nilai  Pokok PKK, dibentuk sebuah program inovasi terintegrasi yang dilaksanakan di semua kecamatan dan kelurahan se-Kota Pontianak. Inovasi tersebut diberi nama Setia Peduli Daerah (SEPEDA) Bersama PKK yang digelar serentak di seluruh kecamatan se Kota Pontianak, Sabtu (26/4/2025). 

SEPEDA PKK merupakan bentuk bakti dan peduli serta semangat gotong royong yang di prakarsai oleh kader pengurus TP-PKK dalam beberapa bentuk kegiatan berupa senam bersama, gotong royong lingkungan, bakti sosial, pengecekan kesehatan rutin, gerak cepat tanggap bencana dan kegiatan kepedulian lainnya bersama masyarakat. 

Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan Inovasi SEPEDA juga merupakan bagian dari program 100 Hari Kerja TP-PKK Kota Pontianak yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan ketangguhan lansia di Kota Pontianak. 

"Dengan inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan ketangguhan lansia. Dengan demikian, diharapkan lansia di Kota Pontianak dapat hidup sehat, bahagia, dan produktif,” ujarnya saat menggelar Program SEPEDA PKK Halaman Kantor Camat Pontianak Selatan.

TP-PKK Kota Pontianak melalui beragam kegiatannya terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan berfokus pada pemberdayaan lansia dan semangat gotong royong. 

"Kita menginginkan Lansia di Kota Pontianak selalu sehat dan mandiri sehingga turut berkontribusi bagi Kota Pontianak," harapnya.

Masnah (71), salah satu lansia yang mengikuti senam dan gotong royong bersama di Kecamatan Pontianak Selatan mengaku senang turut selalu dilibatkan dalam kegiatan kecamatan. 

"Biarpun lansia saya tetap semangat untuk ikut senam pagi ini, setelah itu lanjut gotong royong," ucapnya.

Dia menuturkan setiap bulan dirinya juga rutin mengikuti kegiatan yang dilakukan kader PKK seperti pemeriksaan kesehatan di posyandu lansia. 

"Banyak manfaatnya bagi kami ada pemeriksaan kesehatan gratis, sosialiasi, pelatihan dan kegiatan lainnya," pungkasnya. (humas-pkkpontianak)

Wakil Wali Kota Tanam Padi Serentak Dukung Swasembada Pangan

PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi satu di antara 14 provinsi dipilihnya lokasi penanaman padi secara serentak nasional yang digagas pemerintah pusat. Di Kota Pontianak, kegiatan ini dipusatkan di lahan sawah Jalan Nipah Kuning Dalam, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, turut serta dalam penanaman tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Cita-cita pemerintah pusat ini menjadi angin segar bagi para petani, termasuk di Kota Pontianak. Teruslah menjadi petani terbaik dan hasilkan panen yang melimpah,” pesan Bahasan, Rabu (23/4/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 184 hektare dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 160 hektare yang tersebar di empat kecamatan. Lahan-lahan tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sejak 2023.

Dengan menggunakan sistem tanam salibu—yakni teknik budidaya padi dengan memanfaatkan rumpun sisa panen untuk menumbuhkan tunas baru—pihaknya menargetkan produksi 10 hingga 15 ton padi per hektare setiap tahun.

“Metode salibu ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, karena menghemat biaya dan waktu tanam,” terangnya.

Menurut Bahasan, prioritas pemerintah pusat dalam swasembada pangan menjadi langkah antisipatif menghadapi krisis global akibat perang wilayah, perang dagang, serta perubahan iklim ekstrem.

“Wacana ini perlu didukung sepenuhnya, terlebih di situasi dunia yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin mengatakan, pihaknya juga berfokus pada pembinaan kelompok tani. Bantuan berupa alat pertanian dan bibit akan terus disalurkan secara rutin.

“Sesuai arahan Bapak Wakil Wali Kota, kita akan memperkuat dukungan sarana dan prasarana sektor pertanian, terutama untuk mendukung ketahanan pangan,” ungkap Yamin.

Dengan asumsi 200 hektare panen, Kota Pontianak ditargetkan mampu memproduksi hingga 800 ton padi per tahun. Yamin juga mengajak seluruh elemen masyarakat serta instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk turut serta mendukung program ini.

“Selain mendukung swasembada, program ini juga berpengaruh terhadap stabilitas inflasi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak akan fokus ke beberapa isu strategis yang akan menjadi acuan kebijakan dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Diskominfo Kota Pontianak Edy Purwanto, saat menghadiri Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Pihaknya mengatakan mengundang berbagai pihak baik dari perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Media Partner, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), hingga para narasumber seperti Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalbar, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak untuk duduk bersama berdiskusi terkait berbagai isu strategis tersebut.

“Kita berharap adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun terkait isu strategis yang akan menjadi amanah bagi kami untuk dikerjakan di tahun 2025 hingga 2029. Ketika sesi pemaparan dan diskusi sangat antusias sekali dan di akhir acara kita mengadakan sesi penandatanganan Berita Acara terkait kesepakatan apa saja yang menjadi isu strategis,” jelasnya di Ruang Rapat Diskominfo Kota Pontianak, Selasa (22/4/2025). 

Edy menambahkan, ada beberapa isu strategis yang menjadi fokus pihaknya pada penyusunan Renstra ini. Beberapa diantaranya adalah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hingga Statistik Sektoral. Ia mengaku bahwa isu strategis ini juga merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

“SPBE ini juga bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat dimana kita dapat mengurangi penggunaan kertas, contohnya adalah penggunaan aplikasi Srikandi yang sudah kita galakkan. Indeks SPBE ini juga menjadi barometer terkait implementasi pemanfaatan teknologi digital di pemerintah kabupaten dan kota. Ini merupakan kolaborasi antar semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak. Kita wajibkan ini kepada seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk kolaborasi, meskipun leading sectornya adalah Diskominfo,” terang Edy.

Selain SPBE, Edy mengatakan pihaknya juga fokus terkait isu KIP. Untuk itu, pada kegiatan ini juga membahas terkait hal seperti Informasi yang Dikecualikan hingga dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi. Isu seputar Statistik Sektoral juga masuk dalam poin yang dibahas pada diskusi. Ia ingin berbagai isu strategis nantinya dapat benar-benar dijalankan programmnya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. 

“Terkait dengan Data Statistik Sektoral, ini setiap tahun ada penilaiannya yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Kalau KIP ada penilaiannya yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Kalau di SPBE Namanya Indeks SPBE. Insya allah kita optimis dalam kolaborasi ini. Karena hasil dari kolaborasi yang sudah berjalan juga sudah baik sejauh ini,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Satpol PP Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota, Selasa (22/4/2025) pagi. 16 lapak yang diamankan terdiri dari 12 unit meja dan kursi, 3 unit tenda sebuah gerobak.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menerangkan, penertiban ini merupakan kegiatan rutin yang menyasar para PKL yang berjualan di bahu jalan maupun fasilitas umum (fasum). 

“Berjualan di bahu jalan tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan,” tuturnya.

Ia memaparkan, penertiban ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2021. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pedagang di jalan-jalan utama Kota Pontianak, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menghargai hak pengguna jalan lainnya.

“Penertiban ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keindahan kota,” kata Sudiantoro.

Menurutnya, para pedagang telah diberikan peringatan sebelumnya agar tidak berjualan di lokasi tersebut karena mengganggu ketertiban umum dan estetika kawasan.

"Kami minta para pedagang dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku demi kepentingan umum,” imbuhnya.

Pihaknya secara rutin akan melakukan penertiban PKL yang melanggar aturan untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Pontianak. 

“Mari kita jaga ketertiban dan kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama," imbaunya. (prokopim)