Berita

Kampung Donor Darah di Kelurahan Saigon Bisa Jadi Role Model

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan pencanangan Kampung Donor Darah di Jalan Padat Karya Komplek Didis Permai RT 03 RW 15 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Minggu (28/3/2021). Pencanangan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan donor darah yang diikuti sebanyak 105 pendonor dengan jumlah 95 kantong darah yang berhasil terkumpul.

Dicanangkannya Kampung Donor Darah ini, Edi berharap bisa menjadi percontohan bagi kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Pontianak. "Kita berharap masing-masing wilayah membentuk kampung donor darah sebagai wujud kepedulian sosial," ujarnya.

Menurutnya, di Kota Pontianak kebutuhan darah setiap harinya mencapai sekitar 150 kantong darah. Jumlah tersebut tidak bisa dipenuhi keseluruhan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak yang hanya mampu menyediakan sekitar 70 hingga 80 kantong darah. "Darah ini tidak bisa diproduksi dengan mesin, melainkan hanya dari tubuh manusia. Oleh sebab itu kita terus mensosialisasikan kepada siapapun untuk mendonorkan darahnya demi kemanusiaan," tuturnya.

Edi menambahkan, bagi mereka yang telah mendonorkan darahnya akan didata dalam database pendonor. Sehingga ketika dibutuhkan, para pendonor tersebut bisa dihubungi untuk kesediaan mendonorkan darahnya. "Karena setiap orang yang mendonorkan darahnya tidak bisa dilakukan setiap hari, tetapi harus ada rentang waktu antara 3-4 bulan," terangnya.

Lurah Saigon, Yuspriati menuturkan, keberadaan Kampung Donor Darah ini akan semakin memudahkan, tersistematis dan mendekatkan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan ini. Para pegiat dan relawan kampung donor diharapkan tidak hanya semata mendonorkan darah saja, tetapi juga menjalin komunikasi dan terorganisasi untuk mengajak, mengedukasi dan mensosialisasikan manfaat donor darah kepada masyarakat di lingkungannya. "Mengingat darah sangat dibutuhkan sebagian masyarakat untuk transfusi darah, sehingga kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya sangat penting dalam menolong nyawa orang lain," pungkasnya. (prokopim)

Vaksinasi di Pontianak Tercatat Pernah Tembus Hampir 2 Ribu Orang Perhari

PONTIANAK - Program vaksinasi masih terus berjalan. Kali ini menyasar pelayan publik, pegiat agama dan organisasi keagamaan berjumlah sekitar 300 orang di Rumah Sakit Umum (RSU) St Antonius, Senin (29/3/2021). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, pihaknya terus memperluas program vaksinasi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Vaksinasi yang dilaksanakan di RS St Antonius ini dalam rangka mempercepat vaksinasi bagi mereka yang sering kontak langsung dengan masyarakat. "Namun karena keterbatasan vaksin sehingga ada prioritas-prioritas yang mendapat vaksin," ujarnya.

Adapun tahapan prioritas vaksin ditujukan bagi tenaga kesehatan, orang lanjut usia (lansia), pelayanan publik termasuk tenaga guru, TNI dan Polri. Sementara itu, untuk ketersediaan stok vaksin Covid-19 dikatakannya masih mencukupi. Pengiriman vaksin dari pemerintah pusat sudah ada kuota yang dialokasikan untuk ASN, TNI, Polri, pelayanan publik dan lansia. "Sehingga persentase akan mengikuti kesiapan vaksinasi," kata Edi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidig Handanu menjelaskan, RSU St Antonius menjadi satu diantara jejaring pos pelayanan vaksinasi yang sudah ada. Bahkan dari awal berjalannya program vaksinasi, rumah sakit tersebut sudah melaksanakan vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan. Dimana tahap pertama menyasar tenaga kesehatan, tahap kedua lansia dan pelayan publik yang memberikan pelayanan vaksin bagi mereka yang mendaftarkan diri di rumah sakit itu. "Ini salah satu bentuk partisipasi dari sektor swasta dalam memberikan pelayanan vaksinasi," terangnya.

Menurutnya, vaksinasi ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Oleh sebab itu partisipasi swasta dan lainnya dibutuhkan dalam rangka percepatan capaian program vaksinasi Covid-19 ini.  

Sidig memaparkan, akibat penambahan beberapa sentra pelayanan vaksinasi di Kota Pontianak juga berdampak pada tingginya animo masyarakat dalam mendapatkan vaksin serta terkait ketersediaan vaksin. Kalau dicermati dari awal Maret 2021, dalam sehari jumlah yang divaksin berkisar 1.100 orang. Meskipun dikatakannya setiap hari jumlah tersebut fluktuatif. Saat ini jumlah vaksinasi sudah mendekati 1.600 hingga 2.000 perhari. Bahkan sudah ada yang tercatat hampir tembus 2.000 orang yang divaksin dalam sehari. "Jadi memang ada dampak peningkatan jumlah cakupan vaksinasi dengan adanya sentra pelayanan vaksinasi ini," pungkasnya. (prokopim)

Menkop Kunjungi Gedung UMKM Center Pontianak

PONTIANAK - Menteri Koperasi (menkop) dan UKM Teten Masduki melakukan kunjungan kerja ke Gedung UMKM Center Pontianak, Minggu (28/3/2021). Kunjungan kerjanya di Pontianak dalam rangka memetakan koperasi dan UMKM yang bisa didorong untuk naik kelas. UMKM yang eksisting maupun rintisan menjadi target untuk didorong naik kelas melalui pendekatan inkubasi. "Kalbar memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dengan berbasis koperasi dan UMKM," sebut Teten.

Masa pandemi Covid-19 dinilainya telah berdampak terhadap UMKM. Bahkan Asian Development Bank (ADB) memperkirakan hampir 50 persen UMKM akan mati. Namun pada kenyataannya kekuatiran tersebut tidak terjadi sebab pemerintah memiliki kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar. "Dengan program restrukturisasi pinjaman termasuk hibah modal kerja bagi usaha mikro," imbuhnya.

Teten mengatakan, dari hasil survei, hal tersebut cukup membantu program pemulihan ekonomi nasional sehingga UMKM bisa bertahan. Program vaksinasi yang masih berjalan diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian. Meskipun pada kuartal pertama dan kedua masih belum normal. "Kunci pemulihan ekonomi ada pada program vaksinasi Covid-19," tuturnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya mendorong sektor UMKM agar naik kelas. UMKM juga digenjot supaya bisa beraktivitas lebih produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan sinergisitas supaya UMKM bisa bergerak optimal di tengah pandemi. "Sebab keberadaan UMKM juga membuka banyak peluang kerja," ungkapnya.

Ia berharap UMKM melakukan kreativitas dan inovasi terhadap produk unggulannya di tengah pandemi Covid-19. Dengan demikian hasil kreasi dan inovasi produk atau dagangan tersebut akan menjadi incaran konsumen. Tak kalah pentingnya, kualitas sebuah produk dengan packaging atau kemasan yang menarik juga menjadi nilai tambah terhadap produk itu sendiri. "Untuk pemasarannya bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan perangkat IT maupun offline," terang Edi.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono mengatakan, dalam kunjungan Menkop dan UKM ini pihaknya juga menyampaikan katalog produk UMKM yang dibuat di masa pandemi. Hal itu bertujuan menyemangati pelaku kriya di Kota Pontianak. "Walaupun terpuruk karena pandemi Covid-19 tetapi harus tetap semangat untuk berproduksi," ucapnya. 

Saat ini Dekranasda telah melakukan kluster terhadap pelaku UMKM. Ada 60 pelaku kriya di Kota Pontianak. Peran Dekranasda Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas dari produk pelaku kriya sehingga bisa terus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. "Kita dari Dekranasda wajib membantu untuk memasarkan, maka kita buat katalog dengan tujuan agar produk mereka bisa tembus internasional," pungkasnya. (prokopim)

Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan

PONTIANAK - Rapat kerja (raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan dibuka secara resmi Gubernur Kalbar Sutarmidji di Hotel Aston Pontianak, Kamis (25/3/2021). Sebanyak sembilan wali kota se-Kalimantan hadir pada raker tersebut, yakni Wali Kota Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, Balikpapan, Banjarbaru, Tarakan, Samarinda, Palangkaraya dan Bontang.

Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto menyebut, hampir sebagian besar pemerintah daerah mengalami kendala dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). "Karena daerah-daerah belum siap dan sistem terlalu kaku, serta tidak fleksibel," ujarnya. 

Ia menambahkan, ketika ada persoalan teknis maka hal itu tidak memberikan ruang gerak terhadap inovasi daerah. Tujuan SIPD ini dinilainya baik, hanya menurutnya mesti diiringi dengan kesiapan pemerintah daerah. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah pusat untuk bisa memberikan atensi lebih dalam melakukan bimbingan kepada pemerintah daerah. "Karena ini akan mempengaruhi semua agenda pembangunan," ungkap Bima.

Selain persoalan SIPD, penyederhanaan birokrasi juga menjadi sorotan peserta raker Apeksi. Dalam hal ini, bagaimana melihat struktur serta potensi keunikan wilayah. "Lalu menimbang faktor lain sehingga jangan sampai penyederhanaan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak realistis," sebutnya.

Bima berharap seluruh anggota Apeksi bersama-sama mengembangkan potensi seluruh anggota sehingga terjadinya akselerasi dalam pemulihan ekonomi. Seperti di Kota Pontianak di mana ekonomi tetap berdenyut tetapi kasus Covid-19 tetap bisa dikendalikan. "Saya kira ini merupakan satu contoh yang baik, ada ketegasan dari pemerintah," tukasnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan raker kali ini menitikberatkan pada permasalahan kota di tengah pandemi Covid-19 serta pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam peraturan dalam negeri tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). "Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," katanya.

Raker Apeksi Regional Kalimantan ini membahas berbagai persoalan diantaranya SIPD, adanya struktur organisasi baru yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019. "Tentu dengan adanya penyesuaian-penyesuaian ini menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota," ungkap Edi.

Pemkot Pontianak telah melakukan penyelarasan program dengan kegiatan dan perubahan terhadap peraturan wali kota serta pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah sebanyak sembilan perangkat daerah. Dengan penyederhanaan birokrasi peralihan jabatan struktural ke fungsional menjadi permasalahan yang ditemui. "Karena jumlah jabatan yang masih terbatas," terang dia.

Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Apeksi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor, Bima Arya, bisa maju pesat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan tata kelola pemerintahan. "Kita harus sampaikan apa yang harus kita sampaikan, kita harus lakukan yang harus kita lakukan," pungkasnya. (prokopim)