Berita

Kerja Sama dengan USAID Lewat Program IUWASH Tangguh

PONTIANAK - Pentingnya ketersediaan kualitas air yang aman bagi masyarakat Kota Pontianak terus menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Segenap rencana strategis telah disusun dan salah satunya melalui penandatanganan kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) beberapa waktu lalu.

Melanjutkan kerja sama itu, kedua pihak kemudian menggelar workshop yang ditujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal tersebut bertujuan mengevaluasi serta mengukur program yang telah berjalan.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menjelaskan, terdapat tiga strategi yang digunakan untuk mengukur pencapaian program dan kinerja dalam meningkatkan kualitas air di Kota Pontianak. Ketiga strategi itu adalah Governance Index, Sanitation Index dan APBD Tracking, yang biasa dikenal USAID IUWASH Tangguh.

“Dokumen (Governance dan Sanitation) Index ini merupakan alat ukur pencapaian program dan kinerja pemerintahan daerah yang mencakup beberapa indikator yang mencerminkan pelayanan Air Minum, pelayanan bidang Sanitasi (Air Limbah Domestik) dan Pengelolaan Sumber Daya Air,” terangnya usai workshop, di Hotel Aston Jalan Gajahmada, Rabu (14/12/2022).

Sidig mengatakan, pada langkah selanjutnya pihaknya fokus untuk membangun data dasar pelayanan WASH/WMR, mengukur Trend Kinerja pelayanan WASH/WRM oleh Pemerintah Daerah, dan mengatur prioritas tahapan pengelolaan WASH/WRM.

Selanjutnya adalah mengukur pengarusutamaan Gender dalam sektor WASH/WRM, menyusun strategi capaian air limbah domestik dalam mencapai akses aman hingga menentukan alat advokasi untuk Pemerintah Daerah.

“Indikator-indikator yang ada akan diisi dan disepakati sebagai data dasar (baseline) dalam pendampingan USAID IUWASH Tangguh di Kota Pontianak serta dapat dipantau perkembangannya setiap tahun selama periode dampingan program,” papanya.

Sidig berharap, melalui kerjasama antara pihaknya dengan USAID IUWASH dapat mendukung upaya pemerintah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya.

“Sehingga mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum dan sanitasi. Saya minta semua OPD yang terlibat hari ini berperan aktif dalam diskusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” tutupnya.

Dari segi teknis perencanaan, Investment Specialist USAID IUWASH, Enjang Hassanudin menerangkan, masing-masing strategi memiliki aspek yang harus dipenuhi. Seperti pada Governance Index, terdapat lima aspek yang diperlukan diantaranya responsif anggaran, akuntabilitas, inklusif, profesionalisme dan kerangka peraturan.

“Kemudian dari kelima aspek tersebut dibagi lagi menjadi ke beberapa indikator. Di sini kita mengukur pencapaian programnya, serta sebagai perencanaan kedepan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Sanitation Index, lanjut Enjang, terdapat lima aspek yang diperlukan, seperti institusi, regulasi, finance, cakupan sanitasi dan operasi.

“Dilakukan bersama multi OPD terkait pelayanan WASH/WRM, kita menyepakati nilai setiap Indikator dan sub-indikator sesuai kinerja pelayanan. Dilakukan secara periodik setiap setahun sekali,” pungkasnya. (kominfo)

Pemkot Gelar Rapat Persiapan Bersama PHRI

PONTIANAK – Untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mempersiapkan beberapa langkah maupun regulasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk dilaksanakan, dalam hal ini Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat.

Kepada penyedia jasa sewa penginapan seperti perhotelan dan pemilik kos yang ada di Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengimbau semua pihak untuk menjaga komitmen yang telah dibangun bersama guna menjaga nama baik Kota Pontianak. Hal itu diungkapnya usai menggelar rapat koordinasi bersama PHRI didampingi OPD terkait, mulai dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Pontianak dan lainnya. 

“Pada intinya tugas dan fungsi pemerintah adalah untuk terus mengevaluasi berjalannya aktivitas masyarakat, apakah sudah baik atau belum, dan diupayakan selalu ditingkatkan. Salah satunya juga menjelang Nataru yaitu berkoordinasi dengan pihak perhotelan, indekos, dan lainnya,” jelasnya di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Kamis (8/12/2022).

Bahasan menambahkan, Pemkot Pontianak sudah menyiapkan regulasi sebagai upaya antisipasi tindak pelanggaran asusila bagi perhotelan. Dia berharap, aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kepariwisataan segera ditindaklanjuti.

“Ini hasil rapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat usaha seperti hotel dan tempat kos,” ucapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan bersinergi bersama aparat kepolisian, khususnya saat Nataru beberapa waktu mendatang. Bahasan juga turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pontianak.

"Kami mengimbau warga dari semua golongan, tanpa terkecuali, bersama menjaga kondusifitas menjelang Nataru. Nanti kami juga akan bekerjasama bersama pihak kepolisian dengan Operasi Lilin," tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Mengisi akhir pekan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau pekerjaan pembangunan waterfront sesi Kapuas Indah - Pelabuhan Senghie. Berjalan menyusuri waterfront, Edi sempat berbincang dengan pekerja yang tengah mengerjakan penyelesaian waterfront. Ia ingin memastikan sudah berapa persen progres pembangunan waterfront.

"Pembangunan waterfront sesi Kapuas Indah-Senghie sudah mencapai 95 persen, hanya tersisa finishing dan tanaman pohon-pohon, lampu penerangan dan CCTV. Rencana saya ingin malam tahun baru peresmiannya," ujarnya, Sabtu (3/12/2022).

Meski seremoni peresmian waterfront itu akan digelar secara sederhana, namun yang terpenting, kata dia, masyarakat luas mengetahui bahwa waterfront yang baru selesai dibangun sudah bisa mereka nikmati.

"Saya pastikan kalau waterfront ini sudah jadi, pasti keren karena desainnya humanis dan menarik serta teduh disaat siang dan terang saat malam dengan lampu-lampu di sepanjang waterfront," ungkapnya.

Waterfront yang saat ini tengah dikerjakan dari Kapuas Indah hingga Senghie diperkirakan akan rampung tahun ini juga. Kawasan waterfront tersebut juga akan dilengkapi dengan patung orang berpakaian adat Melayu Pontianak, telok belanga dan baju kurung, dengan background Masjid Jami untuk spot foto. 

"Dengan demikian, diharapkan lanskap yang ada di tepian Sungai Kapuas ini menjadi salah satu destinasi yang bernuansa Instagramable di Pontianak," terangnya.

Edi menambahkan, penataan kawasan waterfront untuk menghapus kesan kumuh sehingga tidak boleh ada lagi pedagang yang berjualan di sepanjang promenade maupun permainan sepeda atau skuter listrik. Tujuannya supaya masyarakat yang ingin menikmati pemandangan atau suasana tepian sungai lebih leluasa, tenang dan aman saat berjalan di sepanjang promenade.

"Jadi hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki yang ingin menikmati suasana tepian Sungai Kapuas di waterfront," katanya.

Keinginannya untuk menata kawasan itu supaya daerah perdagangan tersebut tidak terkesan kumuh, namun terlihat rapi dan indah sebagai wajah Kota Pontianak. Terlebih letaknya yang strategis berada di tepian Sungai Kapuas.

"Jika ruko-ruko tersebut difungsikan untuk menghadap waterfront maka akan lebih bagus secara estetika," pungkasnya. (prokopim)

Berkedok Beri Bantuan ke Panti Asuhan, Ponpes, Rumah Tahfiz dan Rumah Ibadah

PONTIANAK - Akhir-akhir ini masyarakat resah dengan beredarnya modus penipuan yang mencatut nama sejumlah pejabat. Oknum penipu tersebut memanfaatkan jejaring media sosial (medsos) seperti Whatsapp (WA), Facebook, Instagram dan lainnya, sebagai media untuk melakukan modus penipuan. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menggunakan foto pejabat pada akun WA dan medsosnya dan berbicara seolah sebagai pejabat bersangkutan. 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Urai Abubakar menyatakan, belakangan banyak beredar luas penipuan berkedok memberikan bantuan kepada pondok pesantren, rumah tahfiz, panti asuhan hingga rumah ibadah dengan mengatasnamakan pejabat-pejabat di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Ada yang mengatasnamakan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono, Wakil Wali Kota Bahasan, Sekretaris Daerah (Sekda) Mulyadi hingga Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Yanieta Arbiastutie.

"Kami tegaskan kembali kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah mempercayai apabila ada yang menghubungi dengan mengatasnamakan pejabat atau ASN khususnya di Pemerintahan Kota Pontianak dengan tujuan memberikan bantuan sosial," ujarnya, Sabtu (3/12/2022).

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak dalam menyalurkan bantuan sosial dan lainnya melalui surat resmi dan berhubungan langsung dengan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Selain itu, pemberian bantuan sosial juga tidak dipungut biaya apapun. Masyarakat diminta untuk menanyakan langsung ke Pemkot Pontianak apabila ada yang menghubungi mengatasnamakan pejabat dan akan memberikan bantuan sosial. 

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila ada yang menghubungi dengan mengatasnamakan pejabat-pejabat Pemkot Pontianak untuk menyalurkan bantuan, ada baiknya mengecek terlebih dahulu untuk memastikan apakah itu modus penipuan atau bukan," ungkap Urai.

Kemajuan teknologi tak dipungkiri membuka kesempatan para pelaku penipuan untuk menjerat korbannya melalui perangkat teknologi seperti smartphone dan lainnya. Berbagai cara dilakukan untuk memperdaya korban yang masih awam dengan bermacam-macam modus penipuan. Bahkan beberapa di antaranya melampirkan bukti struk transfer ke rekening bank dengan sejumlah nominal uang yang sebenarnya adalah hasil editan. 

"Kami imbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada apabila ada yang mencoba untuk meminta atau menawarkan bantuan melalui perangkat telekomunikasi karena sudah banyak korban yang terkena. Apalagi mereka semakin canggih dalam meyakinkan korbannya," pungkasnya. 

Dari modus yang diketahui, ada di antaranya pelaku mengaku sebagai salah seorang pejabat di pemerintahan, kemudian menjelaskan bahwa bantuan sosial bagi lembaga tertentu, dalam hal ini korban, akan segera dicairkan. Kemudian, pelaku mengirim struk bukti transfer dari ATM atau screenshot dari transaksi mobile banking dengan nominal sejumlah uang, yang notabene merupakan hasil editan pelaku dan hasilnya persis seperti asli. Padahal pelaku tidak pernah melakukan transfer sejumlah uang untuk korban. Selanjutnya, pelaku menghubungi korban kembali dan mengatakan bahwa terdapat kesalahan transfer karena kelebihan nominal jumlah uang dan meminta korban mentransfer selisihnya. (prokopim)