Berita

PONTIANAK - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat memaparkan hasil evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional maupun daerah, terutama terkait program pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pariwisata dan UMKM di Aula Bappeda Kota Pontianak, Kamis (28/12/2023).

Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidiq Handanu menjelaskan, tujuan evaluasi ini untuk melihat keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibuat dengan rencana strategi masing-masing perangkat daerah.

“Keselarasannya itu mencakup dari aspek sasaran dan indikator kemudian juga kualitas dari indikatornya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Sidiq, sangat penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak karena tahun 2024 Bappeda akan menyusun RPJMD, juga RPJPD dan juga untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. 

"Ini tentu akan menjadi konsep kita agar perencanaan-perencanaan itu nantinya menghasilkan belanja-belanja daerah yang lebih fokus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, arahnya adalah pada outcome," jelasnya.

Menurutnya, kemiskinan dan stunting menjadi program prioritas nasional. Targetnya tahun 2024 persoalan terkait program prioritas harus diselesaikan atau target penurunan pada titik tertentu. Misalnya angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim pada 2024 ditargetkan harus 0 dan angka stunting harus dibawah 14 persen.

Demikian pula UMKM, pariwisata dan ketahanan pangan juga merupakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat atau ekonomi kerakyatan. Fokus sasaran tersebut harus terukur serta memperhatikan indikator-indikator sebelumnya juga harus arahnya ke arah perbaikan. 

“Itu yang jadi hasil evaluasi dan menjadi masukan kita terutama dari dalam perencanaan-perencanaan,” tuturnya.

Sementara itu, dari ekonomi makro semua indikator menuju arah yang positif atau perbaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah mencapai angka 81,6, angka kemiskinan ksudah di angka 4 persenan. Ia juga memastikan angka stunting on the track, jika tahun 2022 angkanya di kisaran 19,7 pada tahun 2023 ia berharap bisa di angka 16 persen.

"2024 mudah-mudahan, usaha terus agar bisa turun ke bawah 14 persen,” sebutnya.

Setiap program, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah, tetapi harus didukung perangkat daerah lainnya yang terlibat.

“Kita ingin melihat perangkat daerah untuk fokus pada program-program yang sudah kita tentukan bersama, contoh pariwisata, tidak bisa Dinas Pariwisata saja, infrastrukturnya pastilah dari Perkim, PU atau Dishub," pungkasnya. (prokopim)

Wali Kota Resmikan Soft Launching Mal Pelayanan Publik

PONTIANAK – Pasar Kapuas Indah adalah pasar modern pertama di Kalimantan Barat. Sejak tahun 1975 setelah diresmikannya oleh Presiden Soeharto, Pasar Kapuas Indah bertransformasi menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Kota Pontianak khususnya. Transformasi itu terus berlanjut hingga kini, yang dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai tiga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap, fungsi MPP dapat mengembalikan kejayaan tepian Sungai Kapuas yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat.

"Di sini (MPP) bukan hanya urusan administrasi, tapi juga tersedia ruang investasi untuk business matching dan cafetaria," sebutnya setelah soft launching MPP Kota Pontianak dengan menandatangani prasasti, di Gedung MPP Jalan Kapten Marsan, Jumat (22/12/2023) pagi.

Menurut Edi, selain menyediakan 21 jenis pelayanan publik, MPP juga menandai dimulainya penataan waterfront dengan lebih lengkap. Artinya, penyempurnaan wajah baru Kota Pontianak terus berjalan. Tepat sehari sebelum berakhirnya masa jabatan Edi sebagai Wali Kota, dirinya menaruh impian besar terhadap fungsi MPP, maupun keberlanjutan penataan waterfront. 

"Keberadaan MPP ini akan memberikan nuansa baru di kawasan waterfront sehingga aktivitas perekonomian di sini kembali bergeliat," katanya.

Didampingi Forkopimda Kota Pontianak beserta Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, Edi menyusur satu persatu ruangan di MPP. Katanya, MPP akan berada di bawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak.

"Gedung DPMPTSP juga akan pindah di sini, menyatu dengan MPP,”paparnya.

Hidayati, Kepala DPMPTSP menambahkan, MPP direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 24 Januari 2024 sekaligus menjalani masa uji coba dalam kurun waktu enam bulan. Pada bulan Juni, MPP akan diresmikan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“MPP adalah amanat Permenpan RB, agar pelayanan publik lebih terintegrasi,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Jalan Kapten Marsan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember lusa. Sebanyak 21 jenis pelayanan publik akan menandatangani perjanjian kerjasama di bawah administrasi MPP Kota Pontianak. Ia menerangkan, proses pembangunan MPP sudah mencapai 98,4 persen.

"Kita ingin dikebut pembangunannya, agar akhir tahun sudah beroperasi. Semakin cepat untuk melayani kebutuhan administrasi masyarakat,” katanya usai syukuran MPP, Rabu (20/12/2023) sore.

MPP akan bertempat di lantai tiga gedung pasar Kapuas Indah. Di dalam gedung tersedia berbagai ruangan pelayanan. Tidak hanya itu, coffee shop juga turut menambah fasilitas MPP.

"Mudah-mudahan menyelesaikan persoalan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat sejahtera," sebut Edi.

Menjelang akhir masa jabatan Wali Kota Edi dan Wakil Wali Kota Bahasan, seluruh target pembangunan telah tercapai. Edi berharap, pembangunan dapat dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota. 

"Banyak impian saya untuk pembangunan Kota Pontianak, seperti IPALT-D dan fasilitas olahraga," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Target Akhir Desember 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kapuas Indah, Selasa (12/12/2023). Gedung yang berlokasi menghadap Sungai Kapuas ini akan menjadi sebuah sentral pelayanan publik di Kota Pontianak. Dari hasil pengamatannya, pembangunan gedung ini sudah mencapai 80 persen, hanya tinggal dilakukan finishing.

“Saya minta hingga akhir Desember tahun ini harus sudah selesai sehingga bisa mulai dilaksanakan soft launching,” ujarnya.

Dari peninjauan yang dilakukannya, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pelaksana proyek terhadap pengerjaan fisik bangunan, terutama kerentanan terhadap hujan dan cuaca.  Pekerjaan bangunan harus dilakukan secara serius dan teliti. 

“Jangan sampai ada yang bocor supaya fungsi bangunan ini berusia lebih panjang,” sebutnya.

Menurutnya, MPP ini ditargetkan akhir Desember tahun ini rampung. Persiapan sarana dan prasarana gedung terus dilakukan, mulai dari penyediaan jaringan internet, jaringan listrik dan fasilitas pendukung lainnya.

“Akan ada 21 unit layanan dari berbagai instansi yang menempati Mal Pelayanan Publik, baik itu OPD-OPD lingkup Pemerintah Kota Pontianak, kelembagaan maupun kementerian,” imbuh Edi.

MPP merupakan gedung pelayanan publik yang terintegrasi untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Lokasinya menghadap waterfront Sungai Kapuas sebagai wajah depan bangunan tersebut. Di dalamnya, selain loket-loket pelayanan, terdapat pula ruang bisnis meeting, ruang VIP, kafe dan sebagainya.

“Jadi keberadaan gedung ini selain berfungsi sebagai tempat pelayanan publik, juga bisa memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya,” pungkasnya. (prokopim)