,
menampilkan: hasil
Kolaborasi Tentukan Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota
PONTIANAK - Para pelaku ekonomi kreatif, akademisi, komunitas, media massa dan Pemkot Pontianak berkolaborasi menentukan sub sektor ekonomi kreatif kota. Mereka berkumpul dan berdiskusi dalam FGD Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (28/8/2024).
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan pertemuan tersebut penting untuk menentukan arah ekonomi kreatif kota ke depan. Dengan memiliki sub sektor ekonomi kreatif unggulan, fokus pengembangan akan lebih jelas. Dengan demikian dapat dipetakan pula pola pengembangan sub sektor ekonomi kreatif lainnya sebagai dampak lanjutan.
"Hasil tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait langkah-langkah strategis yang perlu kita tempuh ke depan," katanya Ketika membuka FGD tersebut.
Saat ini Pontianak memang tengah mengajukan diri sebagai bagian dari kota kreatif Indonesia. Prosesnya dimulai sejak 2023 dan tim pusat telah dating untuk uji petik awal pekan ini. Meski prosesnya tak mudah, Ani Sofian optimis kolaborasi yang terjalin dari semua aktor akan mendapatkan hasil yang optimal.
"Kami yakin dengan komitmen, dedikasi dan kolaborasi bersama, kita dapat membangun Pontianak sebagai kota yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga kancah internasional," katanya.
Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Oneng Setya Harini mengatakan pemerintah terus mendorong upaya pengembangan kabupaten/kota kreatif untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif. Usaha itu dilakukan lewat Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I).
"Pontianak merupakan kota ke 82 di Indonesia," katanya.
Kemenparekraf berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional. Untuk mendorong hal tersebut, mereka melibatkan banyak pihak, termasuk pemda untuk ambil bagian.
Memang, ada 17 sub sector ekonomi kreatif. Akan tetapi tak mungkin mengembangkannya secara bersamaan. Butuh focus agar hasilnya maksimal.
"Karenanya kami mendampingi dalam pemetaan untuk menetapkan sub sektor unggulan demi mendorong seluruh ekonomi kreatif kota," katanya.
Sejak dua hari terakhir, tim sudah berkeliling di 21 lokasi untuk melaksanakan uji petik. Kunjungan terdiri dari 15 pelaku kuliner, dua seni pertunjukan, dan dua lokasi kriya. Termasuk satu lokasi untuk mengulik sejarah perkampungan di Pontianak.
Dalam pertemuan kali ini, tim memandu seluruh stakeholder untuk menetapkan sub sektor unggulan Kota Pontianak. Oneng berpesan, kolaborasi yang sudah terjalin harus diteruskan. Seluruh aktor mesti terlibat.
"Saya berharap apapun yang diputuskan (sebagai sub sektor ekonomi kreatif) itu adalah hasil yang kita putuskan bersama-sama. Kami melihat komitmen dan sinerginya sudah bagus," katanya.
Oneng pun mengapresiasi Pemerintah Kota Pontianak lantaran memfasilitasi penuh gerak mereka. Di banyak daerah, mereka berbagi anggaran, bahkan ada yang dipenuhi kementerian 100 persen.
"Kami apresiasi Pemkot Pontianak yang sudah berkomitmen menetapkan sub sektor unggulan. Ini pertama kali kabupaten kota memfasilitasi secara keseluruhan prosesnya. Target kami sebenarnya hanya dua kabupaten kota tahun ini, tapi mudah-mudahan ada lima yang bisa kami capai," tutupnya. (*)
Rancang Roadmap Pengendalian Inflasi 5 Tahun ke Depan
Capacity Building Anggota TPID Kota Pontianak
PONTIANAK – Untuk memastikan kesinambungan dan sinkronisasi upaya mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak menggelar capacity building bagi anggotanya. Hal ini sekaligus menetapkan peta jalan pengendali inflasi lima tahun ke depan.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mendorong penyusunan peta jalan fokus kepada kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah dengan pencegahan lonjakan harga pada komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi.
“Penyusunan peta jalan pengendalian inflasi ini penting sebagai pedoman bagi perangkat darah maupun instansi terkait dalam pengendalian inflasi daerah,” paparnya, usai membuka kegiatan di Kantor Wali Kota, Kamis (22/8/2024).
Tantangan global maupun domestik memerlukan strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Ani Sofian meminta perangkat daerah anggota TPID agar menajamkan program dan kegiatan mengatasi lonjakan inflasi.
“Di samping itu, pembiayaan implementasi strategi kebijakan 4K juga perlu menjadi perhatian, sebagai komitmen memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi Kota Pontianak menuju ketahanan pangan daerah berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagaimana tercatat, angka inflasi Kota Pontianak per bulan Juli sudah terkendali. Bahkan merupakan capaian terendah se-Kalimantan Barat (Kalbar). Ani Sofian mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak mitra strategis seperti Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, BPS Kota Pontianak, Perum Bulog Kalbar, Kejaksaan Negeri Pontianak dan akademisi Universitas Tanjungpura.
“Serta pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu, terima kasih atas dukungan dan pendampingan giat lapangan sebagai perwujudan komunikasi efektif bersama TPID Kota Pontianak,” tutup Pj Wako. (kominfo/prokopim)
Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tingkatkan Investasi
PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian meminta dinas terkait untuk segera mempercepat perizinan usaha sebagai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong investasi. Dengan demikian, menurutnya, pertumbuhan ekonomi segera tercapai.
“Target pemerintah pusat dari arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan investasi,” ungkapnya, usai membuka kegiatan FGD Finalisasi Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Pontianak di Hotel Maestro, Kamis (15/8/2024).
Sebagai Ibu Kota Provinsi, Pontianak menjadi pusat perekonomian Kalimantan Barat. Ani Sofian menyebut, sumber daya alam yang minim menjadi tantangan tersendiri dalam menyiasati pendapatan daerah.
“Kita bisa memaksimalkan potensi jasa dengan industri kreatif, hiburan seperti kuliner, event-event budaya dan lainnya,” ungkapnya.
Ani Sofian menambahkan, dalam mengeluarkan perizinan juga harus berhati-hati di tengah wilayah Kota Pontianak yang kian terbatas. Sebab ada aturan yang harus dipedomani untuk menerbitkan perizinan.
“Persyaratan perizinan juga harus dilengkapi oleh pelaku usaha, jadi saling mengupayakan yang terbaik. Pemerintah memberikan izin cepat, dan pihak yang meminta izin melengkapi setiap unsur persyaratan dengan baik,” papar Pj Wali Kota.
Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pontianak Hidayati menjelaskan, peserta FGD datang dari berbagai kalangan, seperti perangkat daerah, instansi vertikal sampai pelaku usaha dengan total jumlah 60 orang.
“FGD ini sebagai koordinasi antar pihak terlibat sehingga peta investasi bisa dijalankan dengan konsisten dan mencari prioritas arah investasi di Kota Pontianak,” ucapnya. (kominfo/prokopim)
Dorong Percepatan Realisasi APBD
Arahan Presiden Jokowi kepada Seluruh Kepala Daerah
IKN - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengundang seluruh kepala daerah se-Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang HUT ke-79 RI. Sebagaimana diketahui, upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2024 ini akan dipusatkan di dua tempat, yakni di IKN Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta.
Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian hadir bersama kepala daerah se-Indonesia di Istana Garuda IKN Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Ani Sofian bilang, arahan Presiden RI pada pertemuan tersebut antara lain meminta kepada seluruh kepala daerah meningkatkan daya beli masyarakat dengan mempercepat realisasi belanja. Apalagi, rerata realisasi belanja APBD kabupaten/kota seluruh Indonesia masih cukup rendah, yakni di angka 31 persen.
“Untuk Kota Pontianak realisasi belanja per 13 Agustus 2024 sudah mencapai 51,19 persen, sementara realisasi pendapatan 61,93 persen,” ujarnya.
Meski angka realisasi APBD Kota Pontianak di atas rerata nasional, pihaknya akan terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan. Dengan meningkatkan realisasi tersebut, ia berharap uang yang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga daya beli masyarakat ikut meningkat.
“Sedangkan dari sisi pendapatan dengan melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah, mempermudah pelayanan dan memperbaiki aturan penerimaan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Ani Sofian menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah proses perizinan bagi para investor sebagaimana arahan Presiden Jokowi.
“ Kita tentunya mendukung apa yang disampaikan Bapak Presiden karena investasi itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Terkait pengendalian inflasi, Pj Wali Kota menyatakan bahwa pihaknya berkoordinasi intens dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Satgas Ketahanan Pangan untuk memantau dan menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok di Kota Pontianak.
“Kita juga secara berkala melakukan pemantauan stok dan harga pangan di pasar, pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin serta menggelar pasar murah, Semua itu upaya dalam menjaga inflasi tetap terkendali,” tutupnya. (kominfo/prokopim)
