Berita

Wali Kota Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020

PONTIANAK - Refocusing dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama capaian target pembangunan tahun 2020. Refocusing dan realokasi anggaran bertujuan untuk percepatan penanganan Covid-19. Imbas dari pandemi Covid-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan terkendala. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, ada beberapa target yang harus disesuaikan, baik yang tercapai dan melebihi target maupun yang tidak mencapai target. Pembangunan infrastruktur saat ini masih terus berjalan meskipun ada beberapa penundaan akibat pemotongan anggaran atau target yang tidak tercapai. "Sehingga terjadi penundaan terhadap program yang sudah dialokasikan," ujarnya usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota (LKPJ) tahun anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (29/3/2021).

Penyesuaian ini berdampak pula pada kinerja terutama tingkat pengangguran terbuka yang meningkat. Angka pengangguran di Kota Pontianak sebelumnya tercatat di angka 9,2 persen, naik menjadi 12,3 persen. Hal tersebut dinilainya mempengaruhi investasi akibat melemahnya daya beli masyarakat. Namun demikian, dari sisi tingkat kemiskinan di Kota Pontianak justru terjadi penurunan. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,49, tertinggi di Provinsi Kalbar. Sementara angka harapan hidup juga meningkat menjadi 72,68.

Edi memaparkan, kondisi keuangan daerah tergantung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah pusat, termasuk transfer daerah lainnya serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan PAD dari beberapa sektor memang terjadi penurunan akibat adanya pembatasan di masa pandemi. Misalnya pajak hotel dan restoran, jasa dan hiburan. "Tentunya hal itu berdampak menurunnya target PAD kita," ungkap dia.

Kondisi keuangan daerah juga tidak terlepas dari adanya pemotongan DAU pusat yang dilakukan oleh kementerian untuk alokasi penanganan pandemi Covid-19 sebesar 8 persen. Hal ini pula berdampak pada program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak secara keseluruhan. "Akibat adanya pemotongan dan perhitungan ulang termasuk defisit," terangnya.

Untuk mengoreksi program dan anggaran, Pemkot Pontianak melakukan pemotongan anggaran di lingkup OPD dengan nilai bervariasi antara 5 hingga 25 persen. Sehingga kebijakan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian pada APBD Perubahan. "Perubahan ini sifatnya penyempurnaan dan penyesuaian," tuturnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menambahkan, DPRD Kota Pontianak akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2020. Pembentukan pansus tersebut dalam rangka menilai kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran. "Mana yang sudah tercapai dan mana yang belum, akan kami telaah selama satu bulan ini," ucapnya.

Pihaknya juga akan meminta Wali Kota untuk menyampaikan data-data capaian target yang sudah mencapai 100 persen maupun yang belum tercapai. Setelah itu pansus akan mengeluarkan rekomendasi. Namun sebelum itu, pihaknya akan menanyakan terkait rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun anggaran 2019 lalu. "Apakah sudah dilaksanakan atau belum, hal itu menjadi penting karena rekomendasi ini akan menjadi satu kesatuan," pungkasnya. (prokopim)

Vaksinasi di Pontianak Tercatat Pernah Tembus Hampir 2 Ribu Orang Perhari

PONTIANAK - Program vaksinasi masih terus berjalan. Kali ini menyasar pelayan publik, pegiat agama dan organisasi keagamaan berjumlah sekitar 300 orang di Rumah Sakit Umum (RSU) St Antonius, Senin (29/3/2021). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, pihaknya terus memperluas program vaksinasi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Vaksinasi yang dilaksanakan di RS St Antonius ini dalam rangka mempercepat vaksinasi bagi mereka yang sering kontak langsung dengan masyarakat. "Namun karena keterbatasan vaksin sehingga ada prioritas-prioritas yang mendapat vaksin," ujarnya.

Adapun tahapan prioritas vaksin ditujukan bagi tenaga kesehatan, orang lanjut usia (lansia), pelayanan publik termasuk tenaga guru, TNI dan Polri. Sementara itu, untuk ketersediaan stok vaksin Covid-19 dikatakannya masih mencukupi. Pengiriman vaksin dari pemerintah pusat sudah ada kuota yang dialokasikan untuk ASN, TNI, Polri, pelayanan publik dan lansia. "Sehingga persentase akan mengikuti kesiapan vaksinasi," kata Edi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidig Handanu menjelaskan, RSU St Antonius menjadi satu diantara jejaring pos pelayanan vaksinasi yang sudah ada. Bahkan dari awal berjalannya program vaksinasi, rumah sakit tersebut sudah melaksanakan vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan. Dimana tahap pertama menyasar tenaga kesehatan, tahap kedua lansia dan pelayan publik yang memberikan pelayanan vaksin bagi mereka yang mendaftarkan diri di rumah sakit itu. "Ini salah satu bentuk partisipasi dari sektor swasta dalam memberikan pelayanan vaksinasi," terangnya.

Menurutnya, vaksinasi ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Oleh sebab itu partisipasi swasta dan lainnya dibutuhkan dalam rangka percepatan capaian program vaksinasi Covid-19 ini.  

Sidig memaparkan, akibat penambahan beberapa sentra pelayanan vaksinasi di Kota Pontianak juga berdampak pada tingginya animo masyarakat dalam mendapatkan vaksin serta terkait ketersediaan vaksin. Kalau dicermati dari awal Maret 2021, dalam sehari jumlah yang divaksin berkisar 1.100 orang. Meskipun dikatakannya setiap hari jumlah tersebut fluktuatif. Saat ini jumlah vaksinasi sudah mendekati 1.600 hingga 2.000 perhari. Bahkan sudah ada yang tercatat hampir tembus 2.000 orang yang divaksin dalam sehari. "Jadi memang ada dampak peningkatan jumlah cakupan vaksinasi dengan adanya sentra pelayanan vaksinasi ini," pungkasnya. (prokopim)

Kampung Donor Darah di Kelurahan Saigon Bisa Jadi Role Model

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan pencanangan Kampung Donor Darah di Jalan Padat Karya Komplek Didis Permai RT 03 RW 15 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Minggu (28/3/2021). Pencanangan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan donor darah yang diikuti sebanyak 105 pendonor dengan jumlah 95 kantong darah yang berhasil terkumpul.

Dicanangkannya Kampung Donor Darah ini, Edi berharap bisa menjadi percontohan bagi kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Pontianak. "Kita berharap masing-masing wilayah membentuk kampung donor darah sebagai wujud kepedulian sosial," ujarnya.

Menurutnya, di Kota Pontianak kebutuhan darah setiap harinya mencapai sekitar 150 kantong darah. Jumlah tersebut tidak bisa dipenuhi keseluruhan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak yang hanya mampu menyediakan sekitar 70 hingga 80 kantong darah. "Darah ini tidak bisa diproduksi dengan mesin, melainkan hanya dari tubuh manusia. Oleh sebab itu kita terus mensosialisasikan kepada siapapun untuk mendonorkan darahnya demi kemanusiaan," tuturnya.

Edi menambahkan, bagi mereka yang telah mendonorkan darahnya akan didata dalam database pendonor. Sehingga ketika dibutuhkan, para pendonor tersebut bisa dihubungi untuk kesediaan mendonorkan darahnya. "Karena setiap orang yang mendonorkan darahnya tidak bisa dilakukan setiap hari, tetapi harus ada rentang waktu antara 3-4 bulan," terangnya.

Lurah Saigon, Yuspriati menuturkan, keberadaan Kampung Donor Darah ini akan semakin memudahkan, tersistematis dan mendekatkan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan ini. Para pegiat dan relawan kampung donor diharapkan tidak hanya semata mendonorkan darah saja, tetapi juga menjalin komunikasi dan terorganisasi untuk mengajak, mengedukasi dan mensosialisasikan manfaat donor darah kepada masyarakat di lingkungannya. "Mengingat darah sangat dibutuhkan sebagian masyarakat untuk transfusi darah, sehingga kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya sangat penting dalam menolong nyawa orang lain," pungkasnya. (prokopim)

Menkop Kunjungi Gedung UMKM Center Pontianak

PONTIANAK - Menteri Koperasi (menkop) dan UKM Teten Masduki melakukan kunjungan kerja ke Gedung UMKM Center Pontianak, Minggu (28/3/2021). Kunjungan kerjanya di Pontianak dalam rangka memetakan koperasi dan UMKM yang bisa didorong untuk naik kelas. UMKM yang eksisting maupun rintisan menjadi target untuk didorong naik kelas melalui pendekatan inkubasi. "Kalbar memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dengan berbasis koperasi dan UMKM," sebut Teten.

Masa pandemi Covid-19 dinilainya telah berdampak terhadap UMKM. Bahkan Asian Development Bank (ADB) memperkirakan hampir 50 persen UMKM akan mati. Namun pada kenyataannya kekuatiran tersebut tidak terjadi sebab pemerintah memiliki kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar. "Dengan program restrukturisasi pinjaman termasuk hibah modal kerja bagi usaha mikro," imbuhnya.

Teten mengatakan, dari hasil survei, hal tersebut cukup membantu program pemulihan ekonomi nasional sehingga UMKM bisa bertahan. Program vaksinasi yang masih berjalan diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian. Meskipun pada kuartal pertama dan kedua masih belum normal. "Kunci pemulihan ekonomi ada pada program vaksinasi Covid-19," tuturnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya mendorong sektor UMKM agar naik kelas. UMKM juga digenjot supaya bisa beraktivitas lebih produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan sinergisitas supaya UMKM bisa bergerak optimal di tengah pandemi. "Sebab keberadaan UMKM juga membuka banyak peluang kerja," ungkapnya.

Ia berharap UMKM melakukan kreativitas dan inovasi terhadap produk unggulannya di tengah pandemi Covid-19. Dengan demikian hasil kreasi dan inovasi produk atau dagangan tersebut akan menjadi incaran konsumen. Tak kalah pentingnya, kualitas sebuah produk dengan packaging atau kemasan yang menarik juga menjadi nilai tambah terhadap produk itu sendiri. "Untuk pemasarannya bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan perangkat IT maupun offline," terang Edi.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono mengatakan, dalam kunjungan Menkop dan UKM ini pihaknya juga menyampaikan katalog produk UMKM yang dibuat di masa pandemi. Hal itu bertujuan menyemangati pelaku kriya di Kota Pontianak. "Walaupun terpuruk karena pandemi Covid-19 tetapi harus tetap semangat untuk berproduksi," ucapnya. 

Saat ini Dekranasda telah melakukan kluster terhadap pelaku UMKM. Ada 60 pelaku kriya di Kota Pontianak. Peran Dekranasda Kota Pontianak terus berupaya meningkatkan kualitas dari produk pelaku kriya sehingga bisa terus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. "Kita dari Dekranasda wajib membantu untuk memasarkan, maka kita buat katalog dengan tujuan agar produk mereka bisa tembus internasional," pungkasnya. (prokopim)