Berita

Warga Kampung Caping Bangun Teras Terapung

PONTIANAK - Caping merupakan benda yang tak asing lagi bagi hampir sebagian masyarakat di Indonesia hingga Asia Tenggara. Berbentuk bundar dengan bagian atasnya berkerucut, caping yang terbuat dari daun mengkuang digunakan sebagai tudung peneduh dari terik sinar matahari. Caping banyak digunakan oleh petani, nelayan hingga masyarakat lainnya. Di Pontianak, sentra pembuatan caping berada di tepian Sungai Kapuas, tepatnya di Gang Mendawai Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Kampung Caping nama tempat itu. Membuat caping menjadi andalan warga sekitar dalam menunjang perekonomiannya. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melihat langsung aktivitas di Kampung Caping dan berbaur bersama warga sekitar. Melihat anak-anak bermain kano di Sungai Kapuas, ia pun ikut mengayuh sampan diiringi oleh anak-anak dengan kano mereka masing-masing. Usai bersampan bersama anak-anak sekitar, Edi kembali berbaur bersama warga untuk menikmati santap siang dengan saprahan di teras apung yang dibuat secara swadaya oleh warga Kampung Caping.

Ia mengapresiasi inisiatif warga di kampung tersebut yang menyediakan ruang terapung untuk berbagai aktivitas masyarakat. Hasil kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkannya bisa menjadikan Kampung Caping semakin berkembang. "Sehingga Kampung Caping sebagai destinasi wisata baru berbasis budaya kearifan lokal bisa terwujud," ujarnya usai syukuran teras apung di Kampung Caping, Sabtu (20/3/2021).

Edi yakin apabila kawasan di Kampung Caping ini dikemas dalam bentuk paket wisata termasuk kuliner dengan makan saprahan secara terapung, akan menjadi hal yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, lanjut dia, akan memberikan dukungan dan bantuan, baik  infrastruktur berupa rumah budaya maupun bantuan-bantuan lainnya seperti capacity building untuk masyarakat agar masyarakat siap ambil bagian dalam wisata budaya ini. "Ciptakan kampung yang aman, bersih dan kreatif sehingga kampung ini bisa menjadi role model bagi kampung-kampung lainnya," pesannya.

Sementara untuk infrastruktur Kampung Caping ini dinilainya sudah cukup memadai. Hanya nanti akan ada pembongkaran rumah-rumah yang ada di bantaran sungai. Kemudian jalan-jalan lingkungan akan ditingkatkan dan ditambah penghijauan serta kebersihan yang selalu terjaga. Adanya keinginan warga untuk mendapatkan bantuan motor air sebagai angkutan bahan baku pembuatan caping yang ada di Kabupaten Kubu Raya, akan dipertimbangkan oleh Pemkot Pontianak untuk dialokasikan. "Ada pula beberapa warga yang memiliki rumah tua ingin rumahnya untuk direstorasi. Rumah tua itu bentuk bangunan aslinya tetap dipertahankan untuk menjaga nilai historisnya," sebut Edi.

Alamulhudah, Ketua Relawan Kampung Caping menuturkan, para pengrajin caping yang terdiri dari 60 orang pengrajin saat ini sangat membutuhkan sarana transportasi berupa motor air untuk angkutan bahan baku caping berupa daun mengkuang yang hanya ada di pinggiran sungai. Selama ini untuk angkutan bahan baku tersebut mereka terpaksa merogoh uang untuk menyewa motor air. Sehingga para pengrajin berharap adanya bantuan motor air dari Pemkot Pontianak. "Mudah-mudahan apa yang kami usulkan ini bisa diakomodir oleh Bapak Wali Kota," imbuhnya.

Di tengah pandemi, pembuatan caping tetap berjalan meski tak sebanyak kala sebelum pandemi melanda. Bahkan caping yang umumnya dianyam oleh kaum ibu, sekarang juga mulai digeluti oleh kaum pria lantaran  sebagian mereka ada yang sudah tidak bekerja lagi akibat dampak pandemi Covid-19. Pembuatan caping ini sedikit banyak cukup membantu dalam menunjang perekonomian warga di kampung itu. "Caping ini dijual di toko-toko di pasar tengah untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat di pedalaman yang banyak menggunakan caping," ungkapnya.

Alamulhudah menjelaskan, dalam satu bulan, bahan baku daun mengkuang yang dibutuhkan para pengrajin caping total sebanyak 600 ikat. Dengan asumsi, satu pengrajin masing-masing 10 ikat. Pembuatan caping harus selesai dalam waktu sepekan. Dalam sepekan, mereka bisa menghasilkan masing-masing Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Harga caping kisaran Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per buah. Sementara harga jual per kodi (20 buah) kisaran Rp150 ribu hingga Rp200 ribu. "Tergantung masing-masing ukuran caping," jelasnya.

Sementara itu, bersama para relawan yang ada di kampung ini, dirinya menginisiasi untuk membuat teras apung dengan swadaya gotong royong masyarakat. Keberadaan teras apung ini bersifat multifungsi, artinya bisa digunakan untuk berbagai aktivitas warga sekitar. Kebetulan di Kampung Caping ini ada Rumah Ide yang terdapat perpustakaan. Sehingga anak-anak yang ingin membaca, bilamana ruang yang ada tidak mencukupi, mereka bisa memanfaatkan teras apung ini. Kemudian teras apung ini juga bisa digunakan bagi mereka yang ingin menikmati kuliner yang dijajakan di sekitar kawasan. "Teras apung juga berfungsi sebagai tempat menggelar rapat warga sekitar," terangnya. (prokopim)

Edi Kamtono Kembali Jabat Ketua DMI Pontianak

PONTIANAK - Edi Rusdi Kamtono kembali dilantik sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak periode 2021-2025 oleh Ketua DMI Provinsi Kalbar Ria Norsan. Prosesi pelantikan digelar di Aula Masjid Raya Mujahidin usai Salat Jumat, Jumat (19/3/2021).

Mendapat amanah jabatan sebagai Ketua DMI Kota Pontianak untuk periode kedua ini, Edi akan berupaya memakmurkan masjid-masjid khususnya di wilayah Kota Pontianak. Menurutnya, masjid selain sebagai tempat ibadah umat Islam, juga dapat berfungsi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. "Kita berharap keberadaan masjid-masjid tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitar," ujarnya.

Hal tersebut menjadi bagian dari program kerjanya selaku Ketua DMI Kota Pontianak. Apalagi wilayah Kota Pontianak yang tak begitu luas, diyakininya program kerja DMI bisa berjalan maksimal. Dengan jumlah 340 masjid yang ada di Kota Pontianak, ia berharap antara masjid yang satu dengan lainnya tidak saling bersaing. Sebaliknya, seluruh masjid saling bersinergi menjadikan fungsi masjid untuk kebaikan. "Kita juga akan meningkatkan kualitas masjid agar semakin baik," ucap Edi yang juga selaku Wali Kota Pontianak.

Ketua DMI Provinsi Kalbar Ria Norsan mengingatkan kepada para pengurus DMI Kota Pontianak yang baru dilantik untuk tidak hanya mengutamakan keindahan dan kemegahan masjid. "Tetapi bagaimana masjid tersebut dipenuhi jamaahnya, apabila masjid bagus dan ramai, barulah masjid itu dikatakan makmur," tuturnya.

Norsan juga berpesan agar jajaran pengurus DMI terus berinovasi dalam memberikan program manajemen masjid yang baik. Seperti halnya salah satu masjid yang pernah dikunjunginya di Yogyakarta. Dia menilai keberadaan masjid tersebut telah mampu memberikan dampak besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. "Masyarakat kurang mampu terayomi sebab dana masjid dari masyarakat dikembalikan bagi masyarakat setempat," pungkasnya. (prokopim)

Polresta Pontianak Kota Canangkan Zona Integritas WBK Menuju WBBM

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap pelayanan publik di Kota Pontianak menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk mewujudkannya dibutuhkan Zona Integritas. "Zona integritas ini sebagai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya usai pencanangan pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM di Aula Polresta Pontianak Kota, Rabu (17/3).

Ia juga meminta seluruh jajaran yang memberikan pelayanan publik bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat sehingga semakin maju dengan kolaborasi bersama serta dukungan masyarakat. Dicanangkannya WBK/WBBM di lingkungan Polresta Pontianak Kota diharapkannya menjadi momentum bersama untuk berkomitmen mewujudkan pelayanan yang bersih dan melayani. "Tidak hanya dilakukan oleh Polresta Pontianak Kota, tetapi diharapkan seluruh wilayah Kota Pontianak bisa mewujudkan hal serupa," ungkapnya.

Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Wali Kota Edi memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kapolresta Pontianak Kota beserta jajarannya dalam mewujudkan zona integritas WBK/WBBM. "Semangat terus jajaran Polresta Pontianak Kota untuk melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan dari sisi tugas dan fungsi di Kota Pontianak ini," imbuhnya. 

Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kota, Kombes (Pol) Leo Joko Triwibowo mendeklarasikan zona integritas Polresta Pontianak dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Zona integritas ini akan menjadi tolak ukur Polresta Pontianak dari WBK menuju WBBM dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang presisi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah yang telah diganti menjadi Permenpan Nomor 10 tahun 2019,” jelasnya.

Ia menyatakan, dengan adanya zona integritas Polresta Pontianak akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) kepada masyarakat. “Kami berharap dengan adanya zona integritas ini Polresta Pontianak dapat lebih baik dalam menjalankan tupoksinya yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

Lantik 111 Pejabat Eselon Tiga dan Empat 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik 111 pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dari jumlah tersebut, 18 pejabat administrator setara eselon tiga, 75 pejabat pengawas setara eselon empat dan 18 pejabat fungsional. Dua diantaranya adalah Lurah Sungai Jawi Dalam, Mawardi dan Lurah Sungai Bangkong, Ernawati. Edi mengatakan, pelantikan ini merupakan hal biasa dalam pemerintahan untuk mengisi jabatan yang kosong, mutasi maupun pengukuhan karena ada nomenklatur baru. Dalam penempatan para pejabat itu sudah melalui mekanisme setelah dikaji oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) dan hasil audit kinerja melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta eksternal. "Saya berusaha seobyektif mungkin menempatkan pejabat sesuai kompetensinya," tuturnya usai pelantikan di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Selasa (16/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) peka terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini. Kondisi perekonomian akibat dihantam pandemi berimbas pada semua lapisan masyarakat. "Oleh sebab itu saya minta saudara yang baru saja dilantik bisa menjalankan amanah secara optimal," ujarnya.

Sebagai pelayan masyarakat, Edi meminta para ASN tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada masyarakat. Keluhan yang datang dari masyarakat hendaknya segera direspon dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. "Pelayanan publik harus terus dimaksimalkan agar masyarakat merasa puas dengan layanan yang kita berikan," ucapnya.

Ia menambahkan, selama ini Pemkot Pontianak meraih skor 98,7 untuk pelayanan publik dan masuk zona hijau. Kendati demikian, pihaknya akan terus meningkatkan dan melakukan evaluasi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus cepat dan mudah. Bagi kepala OPD yang memberikan pelayanan, dirinya memberikan warning agar mereka meningkatkan pelayanan publik yang ada di masing-masing OPD. "Kita akan lihat SOP-nya apakah sudah dilaksanakan atau tidak," tegasnya. (prokopim)