Berita

RSUD SSMA Luncurkan Pengembangan Fitur Aplikasi Simponi V.2

PONTIANAK - RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak kini telah berusia 12 tahun. Sejak diresmikan tahun 2012 silam, RSUD SSMA tidak hanya melayani warga Kota Pontianak, tetapi warga kabupaten sekitar bahkan dari kabupaten lain di Kalbar.

Di ulang tahunnya yang ke-12 ini, RSUD SSMA merayakannya secara sederhana. Pada kesempatan itu pula, RSUD SSMA melaunching pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online (Simponi) versi dua (V.2) 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menghadiri syukuran ulang tahun RSUD yang berlokasi di Jalan Kom Yos Sudarso untuk memanjatkan doa agar RSUD ini terus bisa melayani masyarakat secara maksimal. Ia pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan di RSUD SSMA untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Saya berharap rumah sakit ini terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya agar mampu melayani masyarakat dengan lebih baik dan profesional,” ujarnya usai meluncurkan pengembangan aplikasi Simponi V.2 di Aula RSUD SSMA, Kamis (24/10/2024).

Tidak hanya menyoroti inovasi, Ani Sofian juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan humanisme dalam setiap pelayanan kesehatan. Tanpa dipungkiri, meski teknologi dan fasilitas menjadi faktor pendukung pelayanan rumah sakit, namun aspek kemanusiaan juga tidak kalah pentingnya. 

“Pelayanan yang ramah dan perhatian dari para tenaga medis akan selalu menjadi nilai lebih yang tak tergantikan oleh teknologi. Saya berharap, seluruh tenaga medis di rumah sakit ini selalu mengedepankan rasa empati dan kepedulian dalam melayani pasien,” tuturnya.

Ia juga berharap agar seluruh jajaran rumah sakit tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ucapan terima kasih ditujukannya kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk berkontribusi bagi RSUD SSMA.

“Perjalanan 12 tahun ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, kita berhasil melewati berbagai tantangan. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk membawa RSUD SSMA ke arah yang lebih baik di masa depan," imbuh Ani Sofian.

Pemerintah Kota Pontianak akan terus mendukung segala upaya yang dilakukan RSUD SSMA dalam meningkatkan pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya.

“Ini adalah komitmen kita untuk memastikan bahwa seluruh warga Pontianak mendapatkan layanan kesehatan terbaik yang mereka butuhkan,” katanya. 

Pengembangan Aplikasi Simponi V.2, Perkaya Fitur Mudahkan Pasien

Direktur RSUD SSMA Eva Nurfarihah menerangkan, pihaknya terus berupaya mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi Simponi V.2 adalah salah satu inovasi yang dimiliki RSUD SSMA.

“Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pasien rawat jalan mendaftar ke rumah sakit,” terangnya.

Selain tersedia berbagai informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, Simponi V.2 juga menyediakan menu Medical Check Up (MCU), fasilitas rumah sakit, informasi rawat inap, ketersediaan bed, jadwal operasi, jadwal dokter, kunjungan poliklinik hingga antrean farmasi.

“Saat ini, aplikasi Simponi V.2 telah dikembangkan dengan menambahkan fitur menu Informasi dan pengaduan. Dengan adanya penambahan menu di aplikasi ini, pasien rawat jalan bisa berkomunikasi dengan manajemen rumah sakit melalui satu aplikasi Simponi V.2,” jelas Eva. (prokopim)

Pemkot Deteksi Dini Kasus Gondongan di Sekolah

PONTIANAK – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)  Kota Pontianak mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kepala SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Kota Pontianak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus penyakit parotitis atau gondongan. Parotitis adalah penyakit akibat infeksi virus yang menyebabkan bengkaknya kelenjar parotis pada wajah. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dari golongan paramyxovirus yang menyerang kelenjar liur (kelenjar parotis) di dalam mulut.

Meski belum ditemukan kasus penyakit gondongan di Kota Pontianak, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyebut, langkah ini diambil untuk mencegah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, terutama di kalangan anak-anak. Dalam surat bernomor 400.2.5/6013.1/DIKDAS-DISDIKBUD/2024, seluruh satuan pendidikan diimbau untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penularan penyakit gondongan di lingkungan sekolah.

“Apabila di suatu sekolah terjadi kasus gondongan, segera laporkan ke puskesmas yang ada di wilayah sekolah masing-masing,” ujarnya, Senin (7/10/2024).

Ani Sofian bilang, sekolah-sekolah harus melakukan surveilans aktif melalui jejaring UKS untuk memantau perkembangan kasus gondongan di sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai deteksi dini terhadap penyakit gondongan.

“Apabila ada siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang teridentifikasi terkena gondongan, diminta tidak berinteraksi di sekolah, setidaknya selama tujuh hari sejak munculnya gejala,” ucapnya.

Kepala Disdikbud Kota Pontianak Sri Sujiharti menerangkan, sekolah-sekolah juga diminta untuk gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang parotitis atau gondongan.

“Tim UKS berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk mensosialisasikan penyakit gondongan di sekolah-sekolah sebagai upaya pencegahan,” katanya.

Kemudian, lanjut Sri lagi, apabila sekolah-sekolah ada yang terindikasi kasus gondongan, dianjurkan menggunakan masker, setidaknya selama tujuh hari setelah kasus terakhir dinyatakan sembuh.

“Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan penyebaran kasus gondongan di lingkungan sekolah serta melindungi kesehatan seluruh warga sekolah di Kota Pontianak,” imbuhnya. 

Kepala SMPN 24 Pontianak Teguh Santoso menyatakan, pihaknya sudah mulai menjalankan sosialisasi melalui Tim UKS bekerja sama dengan Puskesmas Kampung Bali.

“Kami sudah melakukan sosialisasi untuk mencegah sedini mungkin penyakit gondongan,” sebutnya.

Dia menuturkan, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kampung Bali dalam rangka pencegahan penyakit. Bahkan petugas puskesmas juga rutin berkunjung ke sekolah untuk menyampaikan sosialisasi pencegahan penyakit.

“Bukan hanya sosialisasi penyakit gondongan, pemberian tablet tambah darah untuk mencegah stunting juga masih berjalan hingga kini,” tuturnya. (prokopim)

PONTIANAK - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Selasa (1/10/2024). Program edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif kepada masyarakat. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar yang telah mengalokasikan anggaran untuk program penanganan stunting. Melalui edukasi konsumsi pangan lokal B2SA ini, ia berharap angka stunting di Kota Pontianak terus menurun. Di Kota Pontianak, penurunan stunting menunjukkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 2021 angka stunting berada di 24,4 persen, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Kemudian tahun 2023 angka stunting berhasil ditekan menjadi 16,7 persen.

“Mudah-mudahan target 14 persen di akhir 2024 bisa terealisasi, apalagi Kota Pontianak sempat mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat,” ujarnya usai membuka kegiatan itu.

Pada kesempatan itu juga Pemkot Pontianak juga menyerahkan bantuan beras cadangan pangan sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi dalam mensukseskan program ini.

"Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama di Pontianak Timur,” tuturnya.

Program edukasi ini merupakan bagian dari rencana aksi untuk percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak. Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini guna mencapai target penurunan angka stunting yang signifikan.

“Saya berharap melalui edukasi ini, masyarakat Pontianak akan lebih memahami bahwa pangan lokal kita kaya akan gizi sehingga bisa mencegah stunting dan membangun generasi yang lebih sehat,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Pj Wali Kota Pontianak Hadiri Rakornas Stunting

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen dalam mempercepat penurunan stunting. Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (4/9/2024). 

Rakornas Stunting sendiri merupakan pertemuan koordinasi tahunan untuk membahas program percepatan penurunan stunting pada tingkat nasional yang melibatkan peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ani Sofian mengatakan, sebagaimana disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rakornas, mengupas berbagai kemajuan yang telah ditunjukkan dalam upaya penurunan stunting di tanah air. Wapres bilang, selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting lima tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan. Di Kota Pontianak, penurunan stunting menunjukkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 2021 angka stunting berada di 24,4 persen, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Kemudian tahun 2023 angka stunting berhasil ditekan menjadi 16,7 persen.

“Mudah-mudahan target 14 persen di akhir 2024 bisa terealisasi, apalagi Kota Pontianak sempat mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (5/9/2024).

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak terus berupaya menurunkan angka stunting sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa stunting pada balita harus diturunkan sampai dengan angka 14 persen pada tahun 2024. Sebagaimana RPJMN tersebut, Pemkot Pontianak menargetkan penurunan prevalensi stunting balita menjadi 14 persen di tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Untuk mewujudkannya, berbagai langkah yang dilakukan pihaknya.

“Antara lain ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi penurunan stunting,” paparnya.

Lebih lanjut Ani Sofian menjelaskan, TPPS dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, rembuk stunting tingkat kota dan kecamatan rutin digelar. Tim pendamping keluarga juga dikerahkan ke lapangan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Tak kalah pentingnya, program-program dengan sasaran seribu hari pertama kehidupan dengan keterlibatan pentahelix pemangku kepentingan antara lain organisasi masyarakat seperti PKK, CSR perusahaan, media massa dan akademisi,” ucapnya.

Selain upaya tersebut di atas, Pemkot Pontianak juga menginisiasi hadirnya inovasi intervensi spesifik yang dikembangkan dalam rangka penurunan stunting. Intervensi spesifik ini mencakup antara lain pelayanan kesehatan terpadu bagi calon pengantin, pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan kader dengan pemberian beras Fortivit dan sebagainya. 

Selanjutnya, intervensi sensitif juga menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya penanganan daerah rawan pangan dengan pemberian bahan pangan pokok bagi keluarga yang memiliki balita dengan masalah gizi, perbaikan sanitasi dan rumah tak layak huni, sambungan air bersih serta kampung keluarga berkualitas dengan dapur sehat atasi stunting.

“Kita juga sudah memiliki sistem manajemen data stunting digital bersifat mobile dan dapat diakses oleh berbagai perangkat, yakni Pontianak Zero Stunting (PAZTI),” pungkasnya. (prokopim/kominfo)