Berita

Wali Kota Apresiasi Relawan TIK Kalbar

PONTIANAK - Sektor pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Menghadapi derasnya arus informasi di era kekinian, tenaga pendidik diharapkan mampu menerangkan kepada siswa dan siswi untuk dapat mengolah informasi yang masuk.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengimbau generasi muda, khususnya peserta didik, agar membekali diri dengan literasi digital yang mumpuni. Keterampilan tersebut, menurutnya, amat urgensi terutama pada zaman modern seperti sekarang.

“Literasi digital harus terus berlanjut, karena masyarakat terus bertumbuh dan berkembang. Perubahan sekarang begitu cepat,” paparnya usai membuka secara resmi Kick Off Literasi Digital bagi Sekolah Menengah Kejuruan Kota Pontianak oleh Relawan TIK Kalimantan Barat (Kalbar) di Aula Binaul Diskominfo Provinsi Kalbar, Rabu (28/9/2022).

Edi menilai, keperluan sebuah individu akan gawai atau handphone sangat tinggi, bahkan menjadi keperluan premier. Pada beberapa kasus, dirinya menggambarkan, ada orang yang lebih memilih kehilangan dompet ketimbang gawai.

Dia kemudian memberikan apresiasi kepada penyelenggara Literasi Digital, yaitu RTIK Kalbar. Agenda serupa dikatakannya tidak boleh berhenti karena dinilai membentengi dampak negatif dari media sosial.

“Semoga para relawan ini tetap semangat, karena saya yakin mereka telah bekerja secara gerilya ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Mari kita jadikan literasi digital ini sebagai sarana diskusi, harus kita gunakan di kepentingan kemajuan. Jadi, lingkungan kita bisa memberikan suasana yang positif,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Edi, pemahaman terhadap data juga tidak kalah penting. Dia berpesan agar peserta bisa menyimak dengan baik penjelasan narasumber. Hal itu agar data-data yang terhimpun dalam suatu wadah, bisa dioptimalkan sehingga tercipta kebijakan dan program kerja yang menyentuh akar permasalahan di elemen masyarakat.

“Biasanya setiap daerah punya dinas yang mengurus itu, kalau di Kota Pontianak ada diskominfo yang membawahi pontive center. Di sana tersimpan seluruh data yang ada di Kota Pontianak, informasi seputar perkotaan. Ada pula co-working space, siapapun boleh menggunakan fasilitas itu,” tuturnya.

Pemanfaatan teknologi juga membantu sektor pendidikan dengan aplikasi yang telah dibangun. Edi meminta peserta untuk memahami dunia virtual sebagai upaya efisiensi pekerjaan. 

“Misalnya saya ingin tahu pendapatan Kota Pontianak hari ini secara real time, atau juga melihat CCTV kondisi jalan. Nah itu kemudahan yang sudah tersedia, tapi jangan sampai kecanduan,” imbuhnya.

Edi menyampaikan, terdapat empat pilar literasi digital yang harus diketahui. Keempat pilar itu adalah etika, budaya, keamanan hingga skill digital.

“Pesan saya silahkan bermain media sosial tapi dengan bijak. Jika ada hal yang tidak disukai, jangan buru-buru disampaikan. Tapi tahan dan resapi maknanya, atau sampaikan dengan santun,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Peran lembaga keagamaan di tengah masyarakat sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Pontianak menggelar Pembinaan Lembaga Keagamaan se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Senin (26/9/2022).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembinaan lembaga-lembaga keagamaan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pengurus lembaga keagamaan yang ada untuk bagaimana agama-agama yang ada ini memberikan kebahagiaan dunia akhirat bagi umat atau pemeluknya.

"Dengan hidup berdampingan, saling toleransi, rukun dan damai, saling menghargai serta saling membantu antar umat beragama," ujarnya.

Edi mengajak, para pemeluk agama, tidak hanya memahami kitab sucinya masing-masing, tetapi bagaimana memaknai arti yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mengamalkan kebersihan sebagian dari pada iman.

"Kita tidak akan membuang sampah sembarangan. Kebersihan menjadi motto hidup kita, baik di rumah, lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat," ungkapnya.

Ia menyebut, peran lembaga keagamaan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Munculnya organisasi keagamaan, satu diantaranya dalam rangka mengakomodir dan mewadahi berbagai keanekaragaman dalam lingkungan masyarakat. 

"Keanekaragaman itu diantaranya corak berpikir, kepentingan, orientasi dan tujuan para penganut agama itu sendiri," tutur Edi.

Menurutnya, apabila lembaga keagamaan difungsikan dengan baik maka akan melahirkan tipe umat beragama yang toleran serta menjunjung tinggi perbedaan. Menjadikan lembaga agama sebagai wadah kegiatan, pembinaan dan pengembangan para anggotanya. 

"Peran lembaga keagamaan adalah meningkatkan pemahaman keagamaan sehingga mampu melahirkan perilaku umat beragama yang memandang positif perbedaan yang ada," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sebanyak 34 titik reklame berbagai jenis ditertibkan oleh Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak. Penertiban dilakukan terhadap sejumlah reklame yang belum melunasi pajaknya dengan memasang segel bertuliskan 'Reklame Ini Belum Membayar Pajak Daerah, Dalam Pengawasan Pemerintah Kota Pontianak'. Beberapa jenis reklame, di antaranya reklame jenis billboard berukuran besar dengan berbagai merek produk turut disegel dengan ditutupi sebagian baliho bertuliskan reklame tersebut belum membayar pajak.

Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak, Irwan Prayitno mengatakan, kegiatan penertiban ini ditujukan terhadap reklame-reklame yang telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. 

"Dimana reklame-reklame tersebut terdapat tunggakan pajak dan hingga kini belum ada penyelesaian oleh pihak pemilik reklame," ujarnya usai memimpin tim penertiban pajak reklame, Senin (26/9/2022).

Dari sejumlah reklame yang ditertibkan, didominasi oleh produk handphone atau smartphone, merek kendaraan bermotor dan reklame transportasi online. Masa tayang pajak yang belum dibayar bervariasi mulai dari bulanan, satu tahun hingga dua tahun. Menurut Irwan, sebelum dilakukan tindakan penyegelan ini, pihaknya sudah terlebih dahulu melayangkan surat teguran beberapa kali kepada pemilik titik-titik atau penyelenggara reklame tersebut. Namun disayangkan hingga saat dilakukan penindakan ini, belum ada tindak lanjut pemilik reklame untuk menyelesaikan kewajibannya. Umumnya pelanggaran yang paling sering dilakukan pemilik reklame adalah memasang reklame dulu padahal pajak reklamenya belum dibayar dan  ini jelas tidak sesuai ketentuan.

"Setelah penyegelan ini, apabila dalam waktu 7x24 jam pemilik titik reklame tersebut belum menindaklanjutinya, maka kita akan melakukan penurunan terhadap reklame tersebut," tegasnya.

Selanjutnya, terhadap produk-produk tersebut akan dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Ketika produk bersangkutan masuk dalam daftar blacklist, maka terhadap seluruh produk mereka tidak diperkenankan untuk ditayangkan reklamenya di Wilayah Kota Pontianak.

Masyarakat yang ingin memasang reklame diimbau untuk melapor dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya  dahulu sebelum dilakukan pemasangan. Sedangkan bagi para wajib pajak yang memiliki objek pajak reklame atau yang telah memasang reklame namun belum terdaftar, untuk lebih sadar pajak dengan segera mendaftarkan dan membayar pajak reklamenya. 

"Serta bagi yang telah lewat masa tayang  diharapkan segera melakukan pengajuan perpanjangan pemasangan dan lunasi pajak reklamenya karena Pajak yang dibayarkan untuk membangun Kota Pontianak," imbau Irwan.

Bagi masyarakat atau Wajib Pajak yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi terkait pajak daerah, BKD Kota Pontianak menyediakan Hotline informasi melalui saluran khusus 'Kring Pengawasan' dengan nomor Whatsapp 0853-8-9999-100. 

"Melalui Kring Pengawasan, wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak," pungkasnya. (*)

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kawasan Parit Nanas

PONTIANAK - Pengentasan kawasan kumuh menjadi fokus Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Namun tak kalah pentingnya adalah bagaimana memelihara sarana dan prasarana um yang telah dibangun di lokasi yang telah ditata. Untuk itu, Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Kalbar  bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura menggelar Pelatihan Vokasi NSUP-Program KOTAKU Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan di Hotel Golden Tulip, Senin (19/9/2022).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai, penataan kawasan kumuh tidak semata pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih dari itu, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat ikut memelihara dan menjaga sarana yang telah dibangun. Sebagai contoh kolaborasi penanganan kawasan kumuh yang sudah terlihat adalah kawasan Teras Parit Nanas. Kawasan ini menjadi kawasan yang tertata baik dan berkembang sebagai destinasi wisata air yang baru. Oleh sebab itu, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di sana harus dijaga dan dipelihara bersama. Dengan adanya pemeliharaan PSU di sana maka akan dapat memperpanjang usia pakai, menekan biaya perbaikan dan dapat mempertahankan fungsi infrastruktur tersebut.

"Lewat pelatihan vokasi ini, agar tujuan pemeliharaan dan pengembangan kawasan Parit Nanas berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Menurutnya, luasan kawasan kumuh di Kota Pontianak tersisa 3,9 hektare, dengan kategori sedang. Dirinya berharap kawasan kumuh terus semakin berkurang dengan adanya program-program yang digelontorkan Kementerian PUPR bersinergi dengan Pemkot Pontianak. Setelah kawasan Parit Nanas, selanjutnya menyasar kawasan di Gang Semut untuk dilakukan penataan.

"Di Gang Semut juga akan dilakukan penataan untuk mengurangi kawasan kumuh," sebut Edi.

Untuk menghapus sebuah kawasan kumuh, hal yang harus diperhatikan adalah meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, drainase, ketersediaan sambungan air bersih, pengolahan sampah, termasuk rumah tinggal yang tidak layak huni dibedah agar menjadi layak huni. Toilet dan sanitasi yang layak serta akses bagi pemadam kebakaran juga harus tersedia. Tak kalah pentingnya adalah penghijauan sebab kawasan yang hijau dan teduh oleh pohon akan membuat suasana lebih segar dan tidak kumuh.

"Upayakan tidak ada ruang terbuka yang tidak ditanami pohon, baik yang ditanami langsung di tanah maupun di pot," tuturnya.

Kawasan kumuh yang tersisa 3,9 hektare masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Pihaknya menargetkan tahun 2023-2024 pengentasan kawasan kumuh tersebut bisa diselesaikan. Kalau pun masih ada, hanya tersisa bagian-bagian kecil saja. 

"Kita tidak hanya terfokus pada pengentasan kawasan kumuh saja, tetapi juga menjaga agar tidak muncul kawasan kumuh baru," imbuh Edi.

Kepala Satker Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Kalbar, Irawanto menjelaskan, ada dua program yang digelontorkan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Kalbar untuk mengentaskan kawasan kumuh, yakni Program KOTAKU dan PSU.

"Kita berupaya dari kedua program itu pemerintah pusat mencoba untuk mengurangi kekumuhan yang ada di Kota Pontianak," jelasnya.

Di Pontianak, pihaknya sudah melaksanakan program tersebut dengan pembangunan jalan lingkungan, penataan drainase, pengolahan persampahan dan tentunya untuk penanganan permukiman di tepian sungai lewat waterfrontnya, salah satunya di Teras Parit Nanas. Hasilnya sudah bisa dirasakan masyarakat saat ini. Lingkungan yang ada juga terlihat berubah drastis dari yang sebelumnya kumuh, sekarang lebih tertata rapi.

"Kita masih terus menjalankan program KOTAKU ke kawasan-kawasan yang masih kumuh," pungkasnya. (prokopim)