Berita

PONTIANAK - Perangkat pintar seperti telepon seluler atau handphone menjadi alat penunjang komunikasi dan pekerjaan. Namun demikian, penggunaan handphone harus menyesuaikan waktu dan tempat kapan perangkat itu boleh digunakan. Terlebih bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi meminta agar para ASN tidak terpasung dengan handphone, apalagi ketika tengah memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Jangan saudara terpaku pada handphone karena saudara memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," ujarnya di hadapan para peserta pelatihan dasar CPNS Golongan III angkatan XCI tahun 2021 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (28/4/2021).

Menurutnya, sah-sah saja jika ASN menggunakan handphone atau smartphone, asalkan sesuai dengan pemanfaatannya. Selain itu, ia juga menekankan kepada para ASN supaya dalam aktivitas bermedia sosial (medsos) lebih bijak. Misalnya, tidak asal meneruskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. "Sesuatu yang kita tidak yakini kebenarannya dan tidak ada kepentingan kita di situ, jangan kita teruskan," tegas Sekda.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai seorang ASN sudah sepatutnya bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya. Para ASN harus memiliki semangat dalam menanamkan sikap disiplin di dalam diri masing-masing. Hal itu untuk memastikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Mulyadi mengingatkan agar ASN bekerja berdasarkan aturan. "Karena ada pertanggungjawaban, baik secara internal maupun eksternal termasuk kepada masyarakat," ungkapnya.

Dalam memberikan pelayanan, ASN harus mampu bertutur kata yang baik. Sebagai pelayan masyarakat sudah semestinya memahami etika komunikasi yang baik untuk diterapkan saat memberikan pelayanan. "Salah satu kunci sukses dari keberhasilan dalam pelayanan publik adalah dengan berinteraksi dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, dalam hal ini masyarakat," pungkasnya. (prokopim)

42 Kasus Konfirmasi Covid-19 Ditemukan di Poltekkes Kemenkes Pontianak

PONTIANAK - Menyikapi adanya temuan 42 kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkup Poltekkes Kemenkes Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, sebagaimana instruksi Gubernur Kalbar Sutarmidji bahwa seluruh kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi untuk sementara ditutup. Perkuliahan secara tatap muka tidak digelar seiring dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Provinsi Kalbar. Satgas Covid-19 Kota Pontianak langsung melakukan tracing ulang terhadap mahasiswa di kampus Poltekkes. "Selanjutnya, terhadap mahasiswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan diisolasi ketat di Rusunawa Nipah Kuning dan Upelkes," ujarnya, Senin (26/4/2021).

Menurutnya, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap mahasiswa Poltekkes, jumlah CT yang dikandung rendah, sementata kandungan viral loadnya cukup tinggi.

Adanya lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Kalbar menyebabkan daerah ini ditetapkan dalam PPKM. Pemkot Pontianak juga memutuskan menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. "Pembatasan ini bertujuan untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dari Covid-19," ungkapnya.

Edi bilang, meskipun vaksin Covid-19 sudah disuntikkan terhadap sebagian masyarakat, namun hal itu tidak menjamin pandemi Covid-19 berakhir. "Kita tetap harus ikhtiar dan berupaya untuk bisa bertahan dan melawan serta mengendalikan Covid-19 di Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan bantuan transportasi kepada guru ngaji tradisional, petugas fardhu kifayah dan posyandu. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, program ini sudah berjalan sejak beberapa tahun. "Ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka-mereka yang mengabdikan dirinya dalam menjalankan tugas sosial," ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (26/4/2021).

Masing-masing guru ngaji tradisional dan petugas fardhu kifayah menerima Rp1,8 juta per tahun. Sementara untuk posyandu menerima masing-masing Rp3 juta per tahun. Sedangkan jumlah penerima bantuan, untuk petugas fardhu kifayah sebanyak 240 orang, guru ngaji tradisional 330 orang dan 330 posyandu. "Kedepannya program tersebut akan disinergikan dengan Baznas Kota Pontianak," sebutnya.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yusnaldi menerangkan, tujuan pelaksanaan bantuan transportasi kepada petugas fardhu kifayah, guru ngaji tradisional dan posyandu ini sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang sudah dengan ikhlas melaksanakan tugas sosial. "Bantuan ini bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2021," tuturnya.

Ia berharap adanya bantuan ini bisa sedikit meringankan beban mereka yang telah menjalankan urusan sosial kemasyarakatan. "Semoga bantuan transportasi ini bermanfaat," pungkasnya. (prokopim) 

Mulai Tahun Ini Secara Bertahap dan Berkelanjutan

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelontorkan berbagai program untuk mengentaskan kawasan kumuh. Program bedah rumah tak layak huni dan  bedah fasilitas toilet merupakan bagian dari program tersebut. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, program bedah toilet bagi masyarakat kurang mampu ini dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun ini. "Walaupun tidak bisa dituntaskan dalam setahun ini tetapi secara bertahap dan berkelanjutan karena membutuhkan anggaran cukup besar," sebutnya, Senin (26/4/2021).

Program perbaikan toilet tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya toilet yang sesuai dengan standar, maka kesehatan masyarakat terjaga dan lebih produktif. "Toilet yang representatif akan berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga," ungkap Edi.

Ia berharap kondisi pandemi yang masih terjadi hingga kini tidak menyurutkan semangat warga untuk bersama-sama Pemkot Pontianak membangun Kota Pontianak. Selain program dari Pemkot Pontianak, lanjutnya, ada pula program dari Permodalan Nasional Madani yang memberikan peluang bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan modal kerja. Di Kota Pontianak, sudah ada 15 ribu warga yang mendapatkan bantuan modal tanpa agunan dengan nilai pinjaman berkisar antara Rp2 juta hingga Rp9 juta. "Bantuan modal ini bisa dimanfaatkan untuk berdagang atau berusaha, termasuk bantuan lainnya agar masyarakat terus melakukan kegiatan yang produktif," ujarnya.

Edi menuturkan, Kota Pontianak tidak memiliki hasil alam untuk dikelola seperti hasil tambang dan lainnya. Pontianak dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Keterbatasan itu dimanfaatkan dengan membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, dirinya yakin masyarakat Kota Pontianak tidak akan bertumpu mencari pekerjaan di kota ini. "Dengan skill yang berkualitas, SDM Kota Pontianak bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan, tidak hanya di luar Pontianak atau Kalbar, bahkan mungkin di luar negeri," pungkasnya. (prokopim)