Berita

Wali Kota Tinjau Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Gang Pajajaran V

PONTIANAK - Rumah milik pasangan Davidi dan Julia Margareta, warga Gang Pajajaran V Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat mulai diperbaiki. Perbaikan rumah tersebut merupakan donasi dari masyarakat, pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. 

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Gubernur Kalbar Ria Norsan berkunjung ke rumah calon peserta didik Sekolah Rakyat yang merupakan anak dari Davidi dan Julia Margareta beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Edi melihat kondisi rumah yang dinilai tidak layak huni karena banyak kerusakan dan perlu penanganan segera. Demikian pula rumah di sebelahnya, juga perlu dilakukan perbaikan.

“Hari ini ada dua rumah yang diperbaiki oleh tim Tagana dibantu RT, RW, dan masyarakat setempat,” ujarnya usai melihat langsung perbaikan rumah, Jumat (15/8/2025).

Selain program bedah rumah, pihaknya juga menjalankan program bedah WC yang bersinergi dengan pemerintah pusat. Edi menegaskan, fokus perbaikan tidak hanya pada konstruksi bangunan, tetapi juga pada kelayakan hunian dari sisi sirkulasi udara, pencahayaan, dan aspek kesehatan lainnya.

“Kondisi keluarga Davidi sendiri tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori D2 dan kita juga telah mendaftarkan anak Davidi ke Sekolah Rakyat agar mendapatkan akses pendidikan,” ungkap Edi.

Ia mengimbau pengurus RT dan RW untuk aktif melaporkan kondisi warganya, baik terkait kelayakan hunian maupun permasalahan sosial lainnya.

“Kita akan berusaha menanggulangi dan mengatasi masalah yang ada di masyarakat,” tuturnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pontianak saat kunjungan bersama Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu. 

“Kami berkolaborasi dengan dinas lain, tokoh masyarakat, dan warga sekitar untuk membantu keluarga Pak Davidi. Selain itu, ada juga bantuan perbaikan rumah untuk keluarga Bu Aida yang merupakan seorang janda,” sebutnya.

Perbaikan rumah meliputi penggantian atap, lantai, plafon, perbaikan aliran listrik, hingga pembangunan WC dengan bantuan Dinas Pekerjaan Umum. Sebelum pembangunan, tim terlebih dahulu melakukan pembersihan rumah dari barang-barang yang tidak terpakai. 

“Pengerjaan kami targetkan selesai dalam empat hari, dua hari untuk pembersihan dan dua hari untuk pembangunan,” terang Trisnawati.

Davidi (43) mengaku bersyukur rumahnya mendapat bantuan perbaikan. Sebelumnya, kondisi rumah yang ia tinggali bersama keluarganya sering bocor ketika hujan. 

“Saya berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, pemerintah kota dan semua pihak yang membantu. Rumah ini akan saya jaga dan rawat sebaik mungkin,” pungkasnya. (prokopim)

Kanwil Kemenkumham Gelar Donor Darah di Hari Pengayoman

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat untuk aktif melakukan donor darah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI di Aula Soepomo, Kanwil Kemenkumham Kalbar, Rabu (13/8/2025). 

Kegiatan yang diikuti oleh pegawai dan staf di lingkungan Kemenkumham Kalbar itu berhasil mengumpulkan sekitar 60 kantong darah pada pagi hari. Edi, yang juga menjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak, turut menjadi pendonor.

“Alhamdulillah, sebagai Ketua PMI Kota Pontianak saya bersyukur karena kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan darah yang cukup besar di Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi menjelaskan, rerata kebutuhan darah di Pontianak mencapai 120–150 kantong per hari. Oleh karena itu, kegiatan donor darah yang dilakukan instansi pemerintah, swasta, maupun organisasi kemasyarakatan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Donor darah adalah wujud empati dan solidaritas. Semakin banyak masyarakat yang berdonor, semakin mudah kita memenuhi kebutuhan darah,” katanya.

Edi menambahkan, PMI Kota Pontianak rutin berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggelar donor darah, termasuk pada momen-momen khusus seperti HUT Kemerdekaan RI dan HUT Kota Pontianak.

“Donor darah tidak mengenal waktu atau momen tertentu. Selama masyarakat mau berbagi, akan banyak nyawa yang tertolong,” pungkasnya.

Selain donor darah, rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-80 juga diisi pasar murah dan bakti sosial di Kabupaten Mempawah yang diikuti sekitar 180 warga. Target pengumpulan darah pada kegiatan di Kanwil Kemenkumham Kalbar kali ini mencapai 100 kantong. (prokopim)

Legalitas Tanah Wakaf Harus Jelas Demi Kenyamanan Umat Beribadah

PONTIANAK  – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf, terutama yang digunakan sebagai tempat ibadah. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, dalam Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Rumah Ibadah yang digelar  di Masjid At-Taqwa Komplek Asrama Polri, Kamis (7/8/2025) malam.

Bahasan menyatakan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk membersamai Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pontianak dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait legalitas tanah wakaf yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai rumah ibadah di Pontianak.

“Kita tahu masih banyak masjid, surau, langgar, maupun musala yang status hukumnya belum jelas. Ini sering kali menimbulkan gesekan di antara pengurus, bahkan keluarga pengurus takmir,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan legalisasi tanah wakaf penting untuk menghindari konflik internal serta memberikan kepastian hukum bagi pengelola dan jamaah. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi yang juga dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bahasan berharap pejabat BPN bisa membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita harap pejabat baru bisa lebih siap menghadapi tantangan ini,” tambahnya.

Bahasan juga mengungkapkan bahwa selain tanah wakaf, masih ada sekitar 3.500 bidang tanah milik Pemerintah Kota Pontianak yang belum bersertifikat, termasuk jalan lingkungan.

Ia juga berharap kegiatan sosialisasi ini mampu memperjelas regulasi dan tata kelola sertifikasi tanah wakaf lintas agama di Pontianak. 

“Ada enam agama yang hidup berdampingan di kota ini. Kita ingin semua tempat ibadah, tanpa terkecuali, memiliki legalitas yang sah,” katanya.

Bahasan mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk bersinergi dan tidak menyerah dalam menghadapi kendala yang ada, terutama penyelesaian persoalan tanah wakaf rumah ibadah.

“Semangat harus terus dijaga. Apapun tantangannya, jika kita menyampaikan secara terbuka dan sesuai regulasi, baik dari sisi hukum negara maupun syariat, saya yakin masyarakat akan menerima dengan lapang dada,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat kecamatan se-Kota Pontianak periode 2025–2029 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Sabtu (2/8/2025). 

Pelantikan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat nilai-nilai persatuan dalam bingkai kebhinekaan.

Edi menekankan pentingnya peran FPK sebagai wadah strategis untuk memelihara keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Pontianak yang multikultural.

“Mari bersama-sama menjaga keharmonisan, memperkuat pembauran antar suku, agama dan budaya. Kota Pontianak adalah rumah besar bagi kita semua,” ujarnya.

Ia memaparkan data terbaru jumlah penduduk Kota Pontianak per Juli 2025 yang mencapai 687.440 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 532.650 jiwa atau sekitar 77 persen penduduk mencantumkan agama Islam dalam data kependudukan. Diikuti oleh pemeluk agama Buddha sebanyak 76.150 jiwa, Katolik 40.949 jiwa, Kristen 33.384 jiwa, Hindu 33 jiwa, dan penganut kepercayaan sebanyak 6 jiwa.

“Ini mencerminkan bahwa Kota Pontianak sangat majemuk, baik dari sisi agama maupun suku bangsa. Semuanya hidup berdampingan secara harmonis,” ucap Edi.

Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Pontianak berasal dari beragam latar belakang suku seperti Melayu, Tionghoa, Jawa, Madura, Dayak, dan lainnya. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang berasal dari campuran Jawa, Sambas dan Sintang.

Kepada para pengurus FPK yang baru dilantik, Edi berpesan agar mereka menjadi motor penggerak dalam menciptakan ruang dialog dan kerja sama antarkelompok masyarakat.

“FPK harus hadir sebagai jembatan yang memperkuat integrasi sosial, mencegah konflik, serta memperkokoh rasa kebangsaan,” pesannya.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pontianak, Hendri Pangestu Lim, mengapresiasi pengukuhan pengurus FPK tingkat kecamatan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Menurut Hendri, pengukuhan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat peran FPK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan antarwarga dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang secara langsung mengukuhkan seluruh pengurus FPK di enam kecamatan. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar memperhatikan dan mendukung penuh keberadaan FPK,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya para pengurus FPK kecamatan untuk segera aktif dan turun ke lapangan, menjalin kedekatan dengan tokoh masyarakat, RT, dan warga setempat.

“FPK adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Oleh karena itu, visi-misi Wali Kota harus menjadi semangat kita bersama untuk digerakkan secara cepat dan tanggap,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hendri juga menyampaikan harapan agar ke depan dukungan anggaran bagi forum-forum kebangsaan dapat lebih merata dan setara.

“FPK Kota Pontianak saat ini memiliki lebih dari 150 personel aktif. Jika memungkinkan, kami ingin memperluas pembentukan FPK hingga ke tingkat kelurahan,” tutupnya. 

Kegiatan pelantikan ini juga dirangkaikan dengan dialog kebangsaan dan penyerahan simbolis SK kepada para ketua FPK tingkat kecamatan. Dengan pengukuhan ini, diharapkan koordinasi dan program kerja FPK di tingkat kecamatan dapat berjalan optimal dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Kota Pontianak. (prokopim)