Berita

Wali Kota Edi Kamtono Jadi Keynote Speaker Rakerwil IPARI Kalbar

PONTIANAK – Kehadiran penyuluh agama dalam lingkungan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan dan moral masyarakat. Hal itu diungkapkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat didapuk menjadi pembicara (keynote speaker) pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-2 Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel G Pontianak, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, penyuluh agama adalah sosok penting yang hadir untuk memberikan bimbingan, nasihat, serta teladan dalam kehidupan beragama.

“Penyuluh agama adalah kebutuhan dasar masyarakat, sebab kehidupan bangsa ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama warganya,” ujarnya.

Edi menilai, meskipun masyarakat Pontianak hidup dalam keberagaman, hubungan antarumat beragama selama ini berjalan harmonis. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 690 ribu jiwa dengan mayoritas beragama Islam sekitar 78 persen, disusul Buddha, Katolik, Kristen, Hindu, dan penganut kepercayaan.

“Secara umum, persoalan agama di Pontianak relatif bisa diatasi dengan baik. Hanya saja, memang ada dinamika yang memerlukan koordinasi lebih intensif. Namun, itu bisa diselesaikan melalui forum kerukunan umat beragama,” jelasnya.

Untuk itu, Edi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh agama dan para penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dibutuhkan agar nilai-nilai agama benar-benar tercermin dalam perilaku sehari-hari warga.

“Kita harus mampu bekerja sama dalam membimbing masyarakat agar pemahaman agamanya tidak hanya tertulis di KTP, tetapi juga tercermin dalam sikap dan kehidupan sosial. Dengan begitu, Kota Pontianak akan tetap aman, rukun dan harmonis,” tukasnya.

Ketua IPARI Kalbar, Kartono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting bagi penyuluh agama yang selama ini tidak hanya menyampaikan dakwah atau pembinaan keagamaan, tetapi juga turut serta menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Penyuluh agama hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di majelis taklim atau rumah ibadah. Melalui bahasa agama, kami juga menyampaikan informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Selain itu, Kartono menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan penyuluh agama. Ia berharap seluruh kabupaten/kota di Kalbar dapat terus mendukung program kerja IPARI dalam menjalankan peran edukasi, pembinaan, sekaligus penguatan nilai moral dan spiritual masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah, terutama Pemkot Pontianak, yang ikut memberdayakan penyuluh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Insya Allah, Rakerwil ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi akan menghasilkan program kerja nyata yang berdampak,” pungkasnya. (prokopim)

Wako Tinjau Kondisi Rumah Tak Layak Huni di Alpokat Indah

PONTIANAK – Kondisi rumah milik Norma (59), warga Gang Alpokat Indah Jalur V Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat sangat memprihatinkan. Rumah kayu yang ditempati bersama lima orang cucunya yang sudah yatim dan piatu itu, mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) dan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Wali Kota Edi melihat langsung kondisi rumah yang ditempati Norma bersama cucu-cucunya. 

Edi memastikan rumah milik Norma akan masuk dalam program perbaikan rumah tidak layak huni yang mulai dikerjakan awal September mendatang. 

“Di perubahan anggaran sudah kita masukkan dan Insya Allah paling lambat awal September mulai dikerjakan. Ini bagian dari persiapan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujarnya usai meninjau rumah itu, Selasa (26/8/2025).

Edi menambahkan, pihaknya tidak hanya terfokus pada satu rumah, tetapi juga mendorong camat, lurah, RW, dan RT lebih proaktif melaporkan kondisi warga yang membutuhkan. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau semua wilayah.

“Kalau tidak ada informasi, tentu kami terbatas. Makanya begitu ada laporan, langsung kita tindaklanjuti. Setiap tahun kita punya program bedah rumah dan pembangunan sanitasi. Jumlahnya sudah cukup banyak,” tuturnya.

Selain perbaikan rumah, Pemkot Pontianak juga memberikan intervensi berupa sambungan air bersih melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dipasang gratis, serta memastikan warga memperoleh akses listrik. Edi menegaskan, tidak boleh ada warga Kota Pontianak yang ber-KTP Pontianak luput dari fasilitas dasar.

“Untuk pendidikan, anak-anak usia sekolah kita masukkan ke sekolah dan ditanggung semuanya, termasuk kesehatan. Bahkan cucu-cucu dari keluarga penerima manfaat ini juga kita gratiskan,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, yang ikut mendampingi peninjauan, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada Norma dan keluarganya.

“Melihat kondisi rumah Bu Norma yang sangat tidak layak, tadi langsung Bapak Wali Kota memutuskan untuk segera dilakukan bedah rumah melalui Dinas Perkim dan PU. Targetnya bulan September sudah mulai dieksekusi,” ungkapnya.

Selain program bedah rumah, lanjutnya, bantuan yang disalurkan juga meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan bagi cucu Norma, BPJS Kesehatan, serta sembako dari Pemkot Pontianak. Bantuan serupa juga sebelumnya telah disalurkan melalui Baznas.

Trisnawati menjelaskan, data penerima manfaat berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan, mulai dari PKH, BPNT, hingga program bedah rumah.

“Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi,” terangnya.

Keluarga Norma tinggal bersama dua anaknya, Pani dan Dewi, yang masing-masing telah berstatus duda dan janda. Pani bekerja sebagai buruh harian lepas, sementara Dewi bekerja sebagai tukang masak. Mereka membesarkan lima anak, dengan cucu termuda masih berusia tiga tahun.

“Harapan kami bantuan ini bisa meringankan beban Bu Norma dan keluarga. Bahkan ke depan, anak-anaknya juga bisa ikut diberdayakan melalui program sekolah rakyat maupun pelatihan keterampilan menjahit,” tambah Trisnawati.

Selain bedah rumah, rencana perbaikan juga mencakup fasilitas sanitasi dan WC. Dinsos turut berkoordinasi dengan PLN untuk mendukung penyediaan listrik melalui program bantuan khusus bagi masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Norma yang rumahnya akan diperbaiki, tak kuasa menahan rasa syukur. Terlebih rumah yang ditempatinya selama lebih 20 tahun ini dikunjungi langsung Wali Kota Pontianak.

“Terima kasih banyak atas bantuan ini, semoga bantuan yang diberikan kepada kami ini bisa memperbaiki kehidupan keluarga kami,” ucapnya terharu.

Norma mengaku sudah hampir 20 tahun tinggal di rumah sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Ia menuturkan, kehidupannya sehari-hari dijalani dengan bekerja serabutan.

“Kadang saya nyuci baju orang, kadang jual kerupuk, atau jual ikan kalau ada yang pesan. Yang penting bisa dapat untuk beli beras, walau hanya sedikit,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Program ‘Like Sedekah Jumat’ yang digalakkan di sekolah-sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pontianak berhasil menghimpun dana lebih dari Rp215 juta sepanjang tahun ini. Dana tersebut diwujudkan dalam penyaluran 1.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP.

Sebanyak 157 sekolah terlibat dalam program ini, terdiri atas 129 SD dan 28 SMP. Untuk tingkat SD, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Pontianak Timur mencatat perolehan tertinggi Rp69,2 juta, disusul Pontianak Selatan Rp30,6 juta, dan Pontianak Barat Rp29,3 juta. Juara umum tingkat SD se-Kota Pontianak diraih SD Negeri 09 Pontianak Utara dengan Rp8,1 juta.

Pada jenjang SMP, penghargaan pengumpulan terbanyak diraih SMP Negeri 03 Pontianak sebesar Rp10,2 juta, diikuti SMP Negeri 01 Pontianak Rp9,6 juta, dan SMP Negeri 04 Pontianak Rp7,1 juta. Panitia juga menetapkan kategori rasio sedekah tertinggi berdasarkan jumlah murid, yakni SMP Negeri 26 Pontianak dengan Rp23 ribu per murid dan SD Plus Bina Empat Lima dengan Rp19 ribu per murid.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengapresiasi semangat kepedulian sosial dari sekolah-sekolah yang terlibat. Menurutnya, meski seribu paket masih jauh dari kebutuhan lebih 40 ribu siswa SD dan SMP, langkah ini memberi dorongan besar bagi anak-anak untuk tetap percaya diri dalam belajar.

“Pemerintah Kota juga sudah menganggarkan melalui APBD untuk perlengkapan sekolah, seragam, dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Perlu kolaborasi agar tidak ada anak usia sekolah yang putus sekolah. Data siswa, terutama yatim piatu, harus valid by name by address supaya tepat sasaran,” ujarnya usai menyerahkan bantuan, di halaman Kantor Wali Kota Jumat (22/8).

Edi turut menyinggung program pendidikan strategis lain, termasuk pembangunan sekolah rakyat terpadu di lahan lima hektare.

“Sekolah rakyat ini akan menampung siswa dari SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama,” jelasnya.

Selain pendidikan, ia juga menegaskan komitmen Pemkot menyiapkan 55 dapur makan gratis serta mempercepat program zero stunting.

“Kuncinya hanya satu, peduli. Kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, semua program ini tidak mungkin mencapai hasil optimal,” tegasnya.

Ketua Baznas Kota Pontianak, Sulaiman, menyampaikan penghargaan kepada sekolah dan UPZ yang berpartisipasi. Menurutnya, sejak diluncurkan tiga tahun lalu, program ini berkembang pesat: dari 50 paket bantuan pada tahun pertama, 700 paket pada tahun kedua, hingga 1.000 paket tahun ini. Tahun depan ditargetkan 2.000 paket dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan madrasah.

“Alhamdulillah, dari sedekah Rp1.000 yang diberikan anak-anak setiap Jumat, bisa terkumpul Rp215.133.822 dalam setahun. Dana ini sepenuhnya kembali untuk membantu anak-anak sekolah yang membutuhkan,” imbunya.

Ia menambahkan, Kementerian Agama juga berencana bergabung sehingga cakupan program meluas ke madrasah ibtidaiyah, MTs, hingga MA. Selain ‘Like Sedekah Jumat’, Baznas Pontianak terus menjalankan lima program utama di bidang kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan advokasi, serta pendidikan, mulai dari bantuan sembako, layanan kesehatan, pelatihan ekonomi, insentif guru ngaji, hingga beasiswa.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah kota. Semoga program ini terus berlanjut dan makin banyak anak-anak yang merasakan manfaatnya,” pungkas Sulaiman. (kominfo/prokopim)

Serahkan Remisi bagi Warga Binaan di Lapas Kelas IIA

PONTIANAK – Momen haru mewarnai penyerahan remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak. Sebagian dari narapidana yang menerima remisi mendapat kesempatan langsung menghirup udara bebas. Penyerahan remisi ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Pontianak, Minggu (17/8/2025).

Wali Kota Edi Kamtono mengatakan, remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, patuh terhadap aturan, dan aktif mengikuti program pembinaan. 

“Remisi ini merupakan hak yang diberikan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat. Diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemberian remisi bukan hanya wujud kepedulian negara terhadap warga binaan, tetapi juga bagian dari upaya pemasyarakatan untuk menyiapkan mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. 

“Setelah bebas nanti, mereka bisa kembali berkontribusi, bekerja, dan hidup lebih baik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Edi juga mengingatkan pentingnya dukungan dari keluarga dan masyarakat ketika para warga binaan kembali ke lingkungan sosialnya. 

“Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Yang terpenting adalah kesempatan untuk memperbaiki diri,” tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalbar, Jayanta menjelaskan, pemberian remisi didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, serta berbagai ketentuan teknis Kementerian Hukum dan HAM.

“Remisi Dasawarsa diberikan khusus setiap 10 tahun sekali bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Tahun ini, narapidana yang disiplin, aktif dalam pembinaan, serta berkomitmen memperbaiki diri mendapatkan penghargaan berupa pengurangan masa pidana,” jelasnya.

Adapun rincian jumlah warga binaan di Kalbar per 16 Agustus 2025 mencapai 7.468 orang, terdiri dari 5.797 narapidana dan 1.671 tahanan. Dari jumlah tersebut, penerima Remisi Umum 2025 terbagi atas 2.144 narapidana pidana umum dan 2.222 narapidana pidana khusus. Sementara penerima Remisi Dasawarsa terdiri dari 2.583 narapidana pidana umum dan 2.117 narapidana pidana khusus.

Jayanta menerangkan, pemberian remisi memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik narapidana, memotivasi partisipasi aktif dalam program pembinaan, serta mendukung reintegrasi sosial agar mereka siap kembali ke masyarakat.

“Dengan pemberian remisi ini, kami berharap narapidana dan anak binaan semakin termotivasi untuk terus berkelakuan baik, serta siap kembali ke masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” psannya.

Sebanyak 4.700 narapidana di Kalbar memperoleh Remisi Dasawarsa bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Selain itu, 4.366 narapidana juga menerima Remisi Umum, dengan total 218 orang langsung bebas. (prokopim)