Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus mematangkan pelaksanaan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui workshop dan pelatihan yang menekankan pentingnya perspektif gender serta keterlibatan masyarakat.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak terkait, mulai dari tahapan pelaksanaan proyek hingga dampak lingkungan dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama agar program SPALD-T dapat berjalan dengan baik, mulai dari pelaksanaan hingga pemanfaatannya di tingkat rumah tangga,” ujarnya usai membuka workshop di Hotel Golden Tulip, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, program ini telah melalui berbagai kajian komprehensif dan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaannya tidak mengalami kendala berarti dan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Pontianak.

Saat ini, proyek SPALD-T telah memasuki tahap awal dengan penandatanganan kontrak dan segera dilaksanakan di lapangan. Bahasan mengakui, selama proses pembangunan, akan ada dampak seperti gangguan arus lalu lintas di beberapa titik.

“Ini perlu kita sosialisasikan secara menyeluruh agar masyarakat memahami dan mendukung program ini,” tambahnya.

Untuk tahap awal, pembangunan akan difokuskan di kawasan Martapura dan Nipah Kuning. Program ini didukung anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang direncanakan berjalan selama lima tahun, dengan target rampung pada 2029 dan mulai dimanfaatkan pada 2030.

“Sistem ini nantinya memiliki kapasitas sekitar 12.000 meter kubik per hari dan diperkirakan dapat melayani sekitar 16.000 rumah tangga,” terangnya.

Terkait pembiayaan, Bahasan menyebutkan skema tarif masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah akan menerapkan sistem berklaster, di mana sektor usaha kemungkinan dikenakan kewajiban tertentu, sementara masyarakat umum akan difasilitasi dengan skema yang tidak memberatkan.

“Kita ingin program ini mempermudah masyarakat, bukan malah menambah beban. Prinsipnya adalah bagaimana layanan ini bisa diakses dan dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan gender dalam mendukung keberhasilan program. Hingga saat ini, proses sosialisasi berjalan lancar tanpa penolakan signifikan dari masyarakat.

Menurutnya, keberadaan SPALD-T akan memberikan dampak positif terhadap kualitas sanitasi dan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan standar kota menuju kategori kota besar.

“Sanitasi yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai melakukan perubahan besar dalam sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Batulayang. Sistem lama berupa open dumping secara bertahap mulai ditutup dan digantikan dengan sistem yang lebih terkontrol melalui sanitary landfill dan controlled landfill.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, perubahan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Lingkungan Hidup saat melakukan kunjungan ke Kota Pontianak pada Juni 2025 lalu. Saat itu, Menteri Lingkungan Hidup meminta agar sistem open dumping di TPA Batulayang segera dihentikan karena dinilai tidak lagi sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

“Sesuai saran dari Menteri Lingkungan Hidup pada saat datang bulan Juni 2025 di sini, beliau minta supaya TPA yang open dumping ini ditutup. Sekarang kita sudah mulai tutup,” ujarnya saat meninjau TPA Batulayang, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini pembangunan fasilitas sanitary landfill dan controlled landfill di kawasan TPA Batulayang telah selesai. Area pengelolaan baru tersebut memiliki luas sekitar 4,5 hektare dan sudah mulai difungsikan untuk menggantikan sistem lama.

Menurutnya, area lama yang sebelumnya digunakan dengan sistem open dumping akan ditutup menggunakan terpal dan tanah. Setelah itu, kawasan tersebut akan ditata kembali, termasuk dengan penanaman pohon buah-buahan sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan.

Perbedaan mendasar antara open dumping dan sanitary landfill terletak pada perlakuan terhadap sampah. Pada sistem open dumping, sampah hanya ditimbun dan diratakan tanpa perlakuan khusus. Sementara pada sistem sanitary landfill, sampah dikelola secara lebih terkontrol agar tidak mencemari lingkungan. Dalam sistem sanitary landfill, tanah dasar terlebih dahulu diberi lapisan kedap air seperti geotextile sebelum dilakukan penimbunan sampah. Selain itu, pada bagian dasar dan lapisan sampah dipasang jaringan pipa untuk menangkap gas metana sekaligus mengalirkan air lindi menuju instalasi pengolahan.

“Air lindinya masuk ke pengolahan, ke IPAL, sehingga sampahnya tidak mencemari lingkungan,” jelasnya.

Air lindi atau cairan limbah dari tumpukan sampah tersebut akan diolah terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Lindi atau IPAL sebelum dilepas ke badan air atau dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan tertentu, seperti mencuci kendaraan operasional dan menyiram tanaman. Pemerintah Kota Pontianak juga akan melakukan pengujian laboratorium secara berkala terhadap air hasil olahan tersebut.

Selain pengelolaan air lindi, sistem baru ini juga memperhatikan pengendalian gas metana dan kualitas udara di kawasan TPA. Pengujian kualitas udara ambien akan dilakukan baik di dalam kawasan maupun di sekitar TPA Batulayang.

Wali Kota menyebut, penerapan sanitary landfill ini merupakan langkah transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu. Pemerintah Kota Pontianak juga menunggu realisasi pembangunan pusat pengelolaan sampah terpadu melalui program Local Service Delivery Improvement Project dari Kementerian Dalam Negeri.

"Insyaallah kalau itu jadi, masalah sampah di Kota Pontianak bisa teratasi,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan sampah yang masuk ke TPA Batulayang hanya berupa residu atau sisa akhir yang tidak lagi dapat diolah. Dengan demikian, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat ditekan secara signifikan.

“Harapan kita tahun 2029 sudah mulai berjalan pusat pengelolaan sampah terpadu. Jadi nanti yang dibuang ke sini hanya residu saja. Kalau sekarang masih sekitar 450 ton per hari, nanti bisa di bawah 100 ton per hari,” ungkapnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggaungkan semangat pelestarian lingkungan dalam momentum peringatan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April 2026. Melalui pesan bertema ‘Bumi Lestari, Kehidupan Berkelanjutan, Masa Depan Kita Bersama’, masyarakat diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Wali Kota PontianaK Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya peran bersama dalam menjaga kelestarian bumi, khususnya di Kota Pontianak. Menurutnya, upaya menciptakan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Peringatan Hari Bumi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui langkah sederhana seperti menanam pohon, mengelola sampah dengan baik, dan mengurangi penggunaan plastik, kita bisa memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan bumi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong berbagai program ramah lingkungan, mulai dari penghijauan kawasan perkotaan hingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi mewujudkan Pontianak sebagai kota yang hijau, bersih, dan berkelanjutan.

Dalam pesan yang disampaikan, juga ditegaskan ajakan untuk ‘Merawat Bumi, Mewujudkan Pontianak Hijau dan Berkelanjutan’. Ajakan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga.

Edi berharap, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan terus meningkat. Dengan demikian, Pontianak dapat menjadi contoh kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

“Jika kita bergerak bersama, saya optimistis Pontianak bisa menjadi kota yang tidak hanya maju, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Mitigasi dan Siaga Karhutla

PONTIANAK - Kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Kabupaten Kubu Raya mengakibatkan kondisi udara dilanda kabut asap. Berdasarkan hasil dari alat pemantauan kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada Minggu (29/3/2026) pukul 08.00 WIB tercatat kategori Tidak Sehat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa sumber asap yang menyelimuti Kota Pontianak saat ini bukan berasal dari dalam kota secara dominan, melainkan kiriman dari wilayah aglomerasi di sekitar Pontianak, khususnya Kabupaten Kubu Raya.

Ia mengungkapkan, kejadian kebakaran di dalam wilayah kota pada hari sebelumnya terjadi di ujung Jalan Purnama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kubu Raya dan telah berhasil dipadamkan. Namun, asap dari wilayah sekitar tetap terbawa angin hingga masuk ke Kota Pontianak.

“Akibatnya, kualitas udara terutama pada malam hari menjadi sangat tidak sehat. Berdasarkan alat pemantau kualitas udara yang beroperasi selama 24 jam, kondisi ini terpantau hingga pagi dan siang hari,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Edi menambahkan, kabut asap mulai terlihat sejak pagi dan dikhawatirkan akan terus berlangsung apabila tidak ada perubahan cuaca. Oleh karena itu, pihaknya berharap hujan dapat segera turun untuk membantu mengurangi konsentrasi asap di udara.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya penanganan karhutla tahun ini difokuskan pada aspek kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pemerintah kota, kata dia, lebih mengutamakan langkah pencegahan dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi.

“Yang paling utama adalah pencegahan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam kondisi apa pun. Ini sangat penting untuk mengurangi dampak kebakaran, dibandingkan jika api sudah meluas baru dilakukan pemadaman,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat kondisi udara yang mulai tidak sehat. 

“Terutama pengendara sepeda motor karena memperhatikan kualitas udara guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap,” pesan Edi.

Pemerintah Kota Pontianak juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitar serta instansi terkait dalam upaya pengendalian karhutla, guna meminimalisir dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. (prokopim)