Berita

PONTIANAK - Upaya Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat untuk Skrinning Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular Hipertensi dan Diabetes Melitus (Tamasya Pedia) oleh UPT Puskesmas Siantan Hilir efektif dalam pelaksanaannya sejak pertengahan 2021 lalu. Terutama dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyakit Tidak Menular (PTM) hipertensi dan diabetes melitus di wilayah kerja mereka. 

Data dari Dinas Kesehatan menyebutkan jumlah penduduk di Kelurahan Siantan Hilir pada tahun 2021 adalah 30.577 penduduk. Jumlah penduduk usia 15-59 tahun ada 20.738 penduduk. Sedangkan estimasi penderita hipertensi ada 7.784, sedangkan estimasi untuk penderita diabetes melitus adalah 645. 

"Untuk indikator pasien hipertensi, tahun 2020 baru 1.757 orang, setelah inovasi tahun 2021 jadi 3.735 orang dan 2022 jadi 4.627 orang. Sedangkan indikator pasien diabetes melitus, tahun 2020 ada 271 orang, jadi 587 dan 1.138 di tahun 2021 dan 2022," jelas inovator Tamasya Pedia UPT Puskesmas Siantan Hilir, Tri Yulinda Lestari, Rabu (5/7/2023).

Dia menjelaskan, skrinning ini penting lantaran angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tidak menular tinggi. Perlu pencegahan dan pengendalian faktor risiko untuk menekan hal tersebut. Di sisi lain, biaya pengobatan penyakit tidak menular juga lumayan mahal.

"Dengan skrining, kita jadi tahu dan bisa mengendalikan faktor risiko tadi. Sehingga bisa dikembalikan pada tingkatan normal," katanya.

Di sisi lain, inovasi Tamasya Pedia juga berhasil menggaet swasta dalam skrining tersebut. Di antaranya PT Sumber Djantin dan Pertamina yang berlokasi di Siantan Hilir. Kini, para pekerja mereka juga berhasil dijangkau. 

"Saat kunjungan ke masyarakat, PT Sumber Djantin dan Pertamina juga memberikan doorprize," katanya.

Untuk meningkatkan inovasi, di tahun 2023 telah dibentuk kader PTM UPT Puskesmas Siantan Hilir. Mereka berasal dari masyarakat dan akan membantu di lapangan.

"Tamasya Pedia juga menyediakan kartu kontrol khusus dengan diagnosa hipertensi dan diabetes melitus, sehingga pasien bisa mengetahui hasil cek kesehatannya tiap bulannya dan memberikan sinyal kepada pasien untuk rutin periksa kesehatannya," tutupnya. (*)

Temu Kerja Evaluasi Semester I TPPS Seluruh Indonesia

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengikuti Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) seluruh Indonesia bertempat di Wyndham Opi Hotel Palembang Jalan Gubernur H A Bastari, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (3/7/2023). Evaluasi itu membahas sejumlah persoalan, salah satunya upaya perbaikan delapan aksi konvergensi stunting di Kota Pontianak serta pengawasannya di lapangan oleh TPPS Kota Pontianak.

“Konvergensi harus dimulai dari TPPS tingkat kelurahan karena mereka yang memahami situasi kondisi masyarakat sekitar. Selain itu juga memiliki data yang valid dan akurat,” ungkapnya yang juga didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro.

Pemkot Pontianak lewat TPPS terus memastikan semua aksi konvergensi terpenuhi. Khususnya pada tahun 2024, Bahasan menyebut, pihaknya menargetkan penurunan angka stunting secara efektif menjadi 14 persen sesuai arahan pemerintah pusat.

“Di tahun 2022 kami bisa menurunkan angka stunting sebesar 4,7 persen. Di tahun ini dan tahun depan kami optimis bisa mencapai target nasional dengan penurunan lagi sebesar 5 persen. Dan impian kita bersama tentunya, semoga Pontianak bisa zero stunting,” terang Ketua TPPS Kota Pontianak ini.

Seusai agenda Temu Kerja Evaluasi Semester I TPPS itu, ia akan mengumpulkan seluruh tim penurunan stunting di Kota Pontianak untuk memastikan aksi konvergensi dilaksanakan secara bahu-membahu. Selain memastikan kesiapan tim di lapangan, Bahasan juga akan melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya melakukan aksi konvergensi mandiri. Ia mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk merubah pola hidup, mulai dari pola pikir sampai pola makan.

“Kita mulai dari pencegahan terlebih dahulu, yaitu memberikan edukasi kepada calon pengantin. Kita sosialisasikan juga kepada ibu hamil. Biasanya faktor stunting ini karena orang tua yang sengaja mengabaikan gizi anaknya,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Inovasi Gema Sejiwa (Gerakan Bersama Sehatkan Jiwa) dari UPT Puskesmas Siantan Hilir berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat. Dari yang semula 64,05 persen, menjadi 84,37 persen di tahun 2022. 

"Dari target 64 orang ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), 54 di antaranya sudah dilayani. Sebelumnya hanya 41 orang," terang inovator Gema Sejiwa Puskesmas Siantan Hilir, Littha Oktariany Bramd, Senin (3/7/2023).

Isu kesehatan jiwa masih jadi hal tabu di masyarakat. Sebagian besar pasien dan keluarga memilih tidak memeriksakan diri lantaran malu. Untuk itu, inovasi ini muncul dengan langsung door to door. Pelayanan tak hanya di puskesmas, tapi juga di rumah pasien. 

"Karena masih banyak masyarakat malu membawa pasien berobat, tahun 2022 kami membentuk Kader Tanggap Jiwa (KETAWA) untuk membantu petugas dalam memberikan informasi dan edukasi dengan pembinaan langsung dari dokter," terang Littha.

Tak hanya Kader Tanggap Jiwa, mereka juga menginisiasi Pos Jiwa Terpadu (Posjitu) yang diselenggarakan berpindah-pindah. Tujuannya mendekatkan layanan dan menghilangkan kesan malu berobat.

"Kami membuat booklet Jiwai Jiwa agar pasien berobat dengan teratur. Petugas juga melakukan kunjungan rumah kepada orang dengan gangguan jiwa untuk memberikan edukasi kepada keluarga dan memantau minum obat dengan teratur," jelasnya.

Dalam gerak di lapangan, Puskesmas Siantan Hilir juga bekerja sama dengan Camat, Bhabinsa, Bhabinkantibmas, RT/RW dan Dinas Sosial Kota Pontianak. Jejaring ini memudahkan koordinasi dan tindakan di lapangan. Selain itu, Gewa Sejiwa juga bergerak ke sekolah dan pesantren untuk melakukan screening kesehatan jiwa. 

"Kami juga terbuka untuk kalobrasi dengan banyak pihak. Terutama terkait edukasi isu kesehatan jiwa ini," tutupnya. (*)

Bahasan Minta OPD Hilangkan Ego Sektoral Dalam Penanganan Stunting

PONTIANAK - Persoalan stunting terus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Data terakhir menunjukan, stunting di Kota Pontianak berada di angka 19,7 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 24,4 persen. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan, saat ini jajarannya sedang bergerak di lapangan untuk mengintervensi balita pengidap stunting. Pihaknya tengah memprioritaskan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada seribu hari pertama kehidupan.

"Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sementara intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi," terangnya usai membuka secara resmi Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Pontianak Tahun 2023, di Hotel Mercure, Selasa (20/6/2023).

Bahasan menekankan, persoalan stunting pada balita menandakan masih terdapat masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar. Pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai hingga belum menyentuh secara lengkap kelompok prioritas.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting kemudian memperkuat payung hukum strategis nasional. Dengan demikian kerangka intervensi perangkat daerah yang bertanggung jawab turut diperkuat. Perpres itu mengukuhkan lima pilar utama percepatan penurunan stunting. Kelimanya adalah komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi serta, monitoring dan evaluasi.

"Masalah stunting balita harus segera kita atasi demi terwujudnya visi Kota Pontianak dan perwujudan arahan Presiden. Semua sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Targetnya di tahun 2024, angka stunting nasional turun menjadi 14 persen. Pontianak juga harus demikian, kalau bisa kita tekan sampai zero stunting," tegasnya.

Untuk mencapai cita-cita itu, seluruh pihak harus berkolaborasi mulai dari pemerintah daerah, TP-PKK, Dharma Wanita, dinas terkait, kecamatan dan kelurahan hingga kelompok masyarakat di akar rumput. Bahasan mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk bahu-membahu mengentaskan stunting di Kota Pontianak.

"Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua, setiap OPD yang terlibat saya minta menghilangkan ego sektoral. Karena konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi. Sebagai contoh penanganan stunting yang baik yaitu Kecamatan Pontianak Timur," tutupnya. (prokopim/kominfo)