Festival Melayu Khatulistiwa Perkuat Identitas Budaya dan Ekonomi Kreatif Kota

23 Oct, 2026
|
Kegiatan
Festival Melayu Khatulistiwa Perkuat Identitas Budaya dan Ekonomi Kreatif Kota
Festival Melayu Khatulistiwa Perkuat Identitas Budaya dan Ekonomi Kreatif Kota

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai Festival Melayu Khatulistiwa menjadi salah satu ruang penting untuk memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Pontianak.


Festival Melayu Khatulistiwa II digelar dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak dan berlangsung pada 22–25 Oktober 2026 di Alun-alun Kapuas. Rangkaian kegiatannya meliputi lomba tundang pelajar, senam jepin kreasi, tari Melayu, saprahan pelajar, mewarnai anak, fashion show corak insang, ekspresi komunitas, pameran dan pencucian pusaka hingga pertunjukan tari multietnis. Puluhan stand UMKM juga meramaikan ajang tersebut.


“Festival Melayu Khatulistiwa ini menjadi salah satu puncak kemeriahan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pontianak,” ujar Edi saat membuka kegiatan tersebut, Jumat (23/10/2026).


Menurutnya, festival budaya memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar pertunjukan. Kegiatan tersebut melibatkan seniman, budayawan, komunitas, pelaku seni hingga UMKM sehingga mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung.


“Saya mengapresiasi panitia yang terus berkontribusi menjadikan kegiatan budaya sebagai bagian dari ekonomi kreatif, dengan melibatkan para seniman, penggiat seni dan tentunya memberikan dampak juga kepada pelaku UMKM,” katanya.


Edi berharap penyelenggaraan Festival Melayu Khatulistiwa terus dievaluasi dan dikembangkan agar skalanya semakin besar. Ke depan, ia ingin festival tersebut tidak hanya diikuti peserta dari Pontianak maupun Kalimantan Barat. Pontianak memiliki modal budaya yang kuat untuk mengembangkan festival berskala lebih luas. Posisi Pontianak sebagai kota yang tumbuh dari pertemuan berbagai etnis dan budaya menjadi kekuatan yang dapat terus dikembangkan.


“Sebagai kota yang beradab dan berbudaya, kegiatan-kegiatan budaya harus kita dukung, fasilitasi dan kita beri ruang supaya kehidupan masyarakat semakin kaya dengan budaya khas masing-masing suku, terutama Melayu dan budaya lainnya,” katanya.


Ia menegaskan bahwa upaya memperkuat dan melestarikan khazanah budaya lokal merupakan tanggung jawab bersama. Warisan budaya harus terus diwariskan agar tidak hilang di tengah perubahan zaman.


“Tujuan mulianya adalah memperkuat dan melestarikan khazanah budaya lokal Pontianak, khususnya budaya Melayu. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar warisan luhur tersebut tidak pudar,” jelasnya.


Edi juga berharap festival dapat menjadi ruang lahirnya talenta-talenta baru di bidang seni dan budaya. Menurutnya, pembinaan generasi muda menjadi sangat penting agar regenerasi pelaku budaya terus berjalan. Beragam kegiatan yang dihadirkan menurutnya juga menunjukkan bahwa budaya dapat dikemas secara inovatif dan kreatif. Salah satunya melalui pameran dan pencucian pusaka yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Melayu Khatulistiwa II.


Edi menilai generasi muda perlu dilibatkan lebih aktif dalam setiap kegiatan budaya agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku yang memahami nilai dan makna tradisi.


“Terutama bagi generasi muda, budaya harus menjadi jati diri bangsa dan bagian dari kota yang beradab,” katanya.


Ia berharap Festival Melayu Khatulistiwa dapat terus berkembang menjadi agenda budaya yang memiliki daya tarik lebih luas, sekaligus memperkuat citra Pontianak sebagai kota yang kaya tradisi, terbuka dan kreatif.


“Budaya Melayu janganlah hilang, jadikan ia pedoman dan pegangan,” pungkasnya. (prokopim)

Oleh:
Kristiawan Balasa
Bagikan:
Bagikan

Berita Terkait

Dorong Nazir Kelola Wakaf Secara Profesional

Oct 23, 2026
|
Kegiatan

Kementerian Agama Tetapkan Pontianak sebagai Kota Wakaf


PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong para nazir atau pengelola wakaf untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola aset wakaf secara profesional, transparan, amanah dan produktif. Menurutnya, wakaf tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan umat dan penguatan ekonomi masyarakat.


Terlebih Pontianak dicanangkan sebagai Kota Wakaf. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kota yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, nilai-nilai keagamaan dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, potensi wakaf masih dapat dikembangkan jauh lebih luas. Selain tanah untuk masjid, musala maupun lembaga pendidikan, aset wakaf dapat dikelola secara produktif sepanjang sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.


“Wakaf ini harus kita lihat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Pengelolaannya harus semakin baik dan manfaatnya juga harus bisa dirasakan lebih luas,” katanya dalam Pembinaan Nazir usai Pencanangan Kota Pontianak sebagai Kota Wakaf pada momentum Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Jumat (23/10/2026).


Bahasan menilai pembinaan nazir menjadi penting karena persoalan wakaf di lapangan tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat, terutama ketika administrasi maupun pola pengelolaannya tidak dipahami secara bersama. Ia mencontohkan adanya sengketa atau gesekan yang terkadang muncul antara pengelola dengan ahli waris wakif. Karena itu, keterbukaan dan pemahaman yang baik mengenai status serta pengelolaan aset wakaf dinilai penting untuk mencegah persoalan di kemudian hari.


“Kadang wakaf menjadi polemik, bahkan ada ahli waris yang kemudian mempertanyakan kembali aset yang sudah diwakafkan. Hal-hal seperti ini harus kita minimalisir melalui keterbukaan, pemahaman dan penyelesaian secara kekeluargaan,” ujarnya.


Menurut Bahasan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia serta Kementerian Agama memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat dan para pengelola rumah ibadah tentang administrasi maupun tata kelola wakaf. Pemerintah kota juga terus berupaya hadir dalam penguatan kehidupan keagamaan. Dukungan diberikan kepada pondok pesantren, masjid, majelis taklim, guru mengaji hingga pengurus fardu kifayah sebagai bagian dari penguatan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.


Bahasan menyebut, pada tahun ini Pemkot Pontianak masih mengalokasikan dukungan kepada sejumlah pondok pesantren dan rumah ibadah meskipun menghadapi keterbatasan fiskal. Hal itu sebagai penguatan karakter dan kehidupan spiritual masyarakat.


“Apalah artinya pembangunan fisik, gedung tinggi dan megah, tetapi mental spiritual masyarakatnya kosong. Keduanya harus berjalan bersama,” ujarnya.


Bahasan juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan wakaf. Kepercayaan masyarakat, katanya, akan tumbuh apabila aset maupun dana wakaf dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahasan berharap sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, Badan Wakaf Indonesia dan masyarakat terus diperkuat sehingga wakaf tidak hanya menjadi aset sosial keagamaan, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi umat.


“Mari kita bangun sinergi dan kolaborasi agar wakaf benar-benar menjadi kekuatan ekonomi umat, memperkuat kepedulian sosial dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang,” pungkasnya. (prokopim)


RAPBD Pontianak 2027 Rp2,18 Triliun

Oct 23, 2026
|
Kegiatan

Pemkot Sesuaikan Program Akibat Perubahan Transfer Daerah


PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan volume sebesar Rp2,188 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp95,826 miliar atau 4,58 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,092 triliun.


Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 tetap diarahkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab, sekaligus berbasis pada kinerja dan manfaat bagi masyarakat.


“APBD bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi dan transparansi,” ujarnya dalam Pidato Wali Kota Pontianak atas Penyampaian Raperda Kota Pontianak tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di DPRD Pontianak, Jumat (23/10/2026).


Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,113 triliun. Angka itu meningkat Rp51,655 miliar atau 2,51 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,061 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,160 triliun, meningkat Rp87,585 miliar atau 4,23 persen dibandingkan belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp2,072 triliun.


Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp74,831 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp27,511 miliar.


Edi menjelaskan, struktur RAPBD 2027 masih harus mengalami penyesuaian menyusul adanya perubahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal daerah dan berpotensi menimbulkan defisit sebesar Rp43,304 miliar.


“Karena ada pengurangan dan penyesuaian transfer, beberapa program yang sebelumnya sudah kita rencanakan kemungkinan harus ditunda atau dilaksanakan secara bertahap,” katanya.


Menurutnya, penyesuaian tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tetap seimbang.


“Kita berharap pembahasan antara DPRD dan pemerintah kota berjalan lancar sehingga APBD 2027 dapat ditetapkan paling lambat akhir November,” ujarnya.


Edi menambahkan, tantangan pembangunan tahun 2027 tidak hanya berasal dari keterbatasan fiskal daerah. Kondisi ekonomi global, konflik internasional, perubahan cuaca dan potensi bencana turut memberi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Edi menilai UMKM tetap menjadi salah satu sektor penting dalam menjaga pergerakan ekonomi Pontianak.


“Kita ini kota jasa dan perdagangan. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling menentukan, karena aktivitas ekonomi masyarakat banyak bergerak di sana,” ujarnya.


Di sisi lain, karakter Pontianak sebagai kota urban juga membawa sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, mulai dari kepadatan dan kemacetan, sampah, air bersih, drainase, sanitasi, kesehatan hingga pendidikan. Menurut Edi, keterbatasan kemampuan fiskal membuat penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.


“Sebagai kota yang terus berkembang, persoalan-persoalan dasar seperti kemacetan, air bersih, drainase, sanitasi dan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Tetapi tentu kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.


Ia berharap kondisi ekonomi pada 2027 semakin membaik sehingga kapasitas fiskal daerah juga dapat kembali menguat dan program-program pembangunan yang sempat tertunda dapat dilanjutkan.


“Yang terpenting pembangunan tetap berjalan. Kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal, kita tentukan prioritas, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian,” pungkasnya. (prokopim)