Pengarusutamaan Gender Jadi Budaya Kerja Pemerintah

Rumah Singgah Jadi Wadah Solidaritas

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi peran pengemudi ojek online (ojol) dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, keberadaan transportasi berbasis aplikasi kini menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, keberadaan rumah singgah pengemudi ojol di Jalan Maluku, Kota Pontianak, diharapkan dapat mendukung mobilitas, sekaligus mempererat solidaritas antarpengemudi.

"Mudah-mudahan dengan adanya rumah singgah ini bisa menjadi tempat bagi para pengemudi ojek online untuk beristirahat, berdiskusi, dan bersilaturahmi. Sekaligus mengembangkan potensi yang ada, khususnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga," ujarnya usai bersilaturahmi dengan pengemudi ojol di rumah singgah tersebut, Jumat (30/10/2026).

Edi menyoroti kontribusi pengemudi ojol dalam mendukung perekonomian masyarakat. Melalui layanan pengantaran makanan dan barang, para pelaku UMKM memiliki kesempatan menjangkau konsumen secara lebih luas. Ia juga memahami bahwa banyak pengemudi ojol merupakan tulang punggung keluarga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas transportasi sehari-hari. Karena itu, keberadaan rumah singgah diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang kegiatan produktif bagi komunitas pengemudi.

Pemerintah Kota Pontianak juga membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan komunitas pengemudi ojol dalam berbagai program pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Pemkot Pontianak akan terus berupaya membangun sinergi dan kolaborasi agar pengemudi ojek online dapat terus eksis dan berperan dalam berbagai program kegiatan, termasuk kegiatan sosial dan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi warga," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Ojol Korps Sportif Bersatu (KSB), Herianto, menyambut baik hadirnya rumah singgah tersebut. Menurutnya, fasilitas ini sangat membantu para pengemudi yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di jalan untuk mencari nafkah.

"Kami sangat terbantu dengan adanya rumah singgah ini. Kawan-kawan ojol bisa beristirahat, mengisi daya HP, berbincang, berdiskusi, sekaligus merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial," ujarnya.

Herianto menjelaskan, rumah singgah tersebut terbuka bagi seluruh pengemudi ojol tanpa membedakan perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Mulai dari Gojek, Grab, Shopee, Maxim hingga aplikasi lokal lain, seluruh pengemudi dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Paguyuban KSB sendiri menaungi sekitar 20 komunitas pengemudi ojol. Dengan latar belakang komunitas dan aplikator yang beragam, keberadaan rumah singgah diharapkan dapat mempererat hubungan antarpengemudi.

"Rumah singgah ini bukan hanya untuk satu komunitas, tetapi terbuka bagi seluruh ojol. Semua komunitas boleh datang ke sini," jelasnya.

Ia mengungkapkan, bangunan yang kini dimanfaatkan sebagai rumah singgah tersebut sebelumnya merupakan rumah dinas Radio Republik Indonesia (RRI) yang sudah lama tidak ditempati. Melihat kondisi bangunan yang kosong, pihak paguyuban kemudian mengajukan permohonan pemanfaatan kepada pimpinan RRI dan mendapat persetujuan. Pemanfaatan bangunan tersebut bersifat pinjam pakai selama belum digunakan kembali oleh pihak RRI. Secara lisan, izin penggunaan disampaikan untuk jangka waktu satu tahun, dengan kemungkinan berlanjut apabila bangunan masih belum dibutuhkan.

Herianto juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan Wali Kota Pontianak saat hadir di rumah singgah. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung penyediaan fasilitas.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kawan-kawan ojol," ungkapnya.

Herianto menegaskan, keberadaan rumah singgah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan istirahat para pengemudi, tetapi juga menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan sosial. Melalui paguyuban, para pengemudi dapat menghimpun bantuan maupun terlibat langsung sebagai relawan ketika dibutuhkan masyarakat.

Baginya, rumah singgah di Jalan Maluku bukan sekadar tempat berteduh atau mengisi daya telepon genggam. Fasilitas tersebut menjadi simbol kebersamaan para pengemudi dari berbagai komunitas yang memiliki semangat saling membantu.

Dengan hadirnya rumah singgah pertama ini, Herianto berharap solidaritas antarpengemudi semakin kuat dan Paguyuban KSB dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Pontianak. (prokopim)

OJK Apresiasi Capaian TPAKD

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi, perluasan akses layanan keuangan, serta kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan industri jasa keuangan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peningkatan literasi keuangan penting agar masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan tersebut dengan aman, tepat dan bertanggung jawab.

“Sekarang akses keuangan semakin luas dan produknya semakin beragam. Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk keuangan dengan benar,” ujarnya usai peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong berbagai program yang menyasar pelajar, pelaku UMKM hingga masyarakat umum. Edi menilai literasi harus berjalan seiring dengan inklusi. Semakin luas akses masyarakat terhadap produk keuangan, menurutnya, harus diikuti dengan peningkatan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan, investasi ilegal maupun layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan berbagai produk keuangan, tetapi belum memahami risikonya. Karena itu edukasi harus terus dilakukan,” katanya.

Upaya itu juga diperkuat melalui digitalisasi pelayanan Pemerintah Kota Pontianak. Berbagai transaksi daerah, termasuk pembayaran pajak, terus diarahkan melalui kanal non-tunai untuk memberikan kemudahan sekaligus membiasakan masyarakat dengan transaksi keuangan digital. Namun Edi mengingatkan, penggunaan layanan digital juga harus diikuti pemahaman tentang keamanan transaksi.

“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Pemkot Pontianak mendapat apresiasi dari OJK Kalimantan Barat. Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati menyebut Pontianak sebagai kota dengan capaian terbaik di wilayah Kalimantan dalam pelaksanaan program TPAKD.

“Untuk tingkat kota, ada sembilan kota di wilayah Kalimantan. Apresiasi kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono, Pontianak terbaik di seluruh wilayah Kalimantan,” ujarnya.

Menurut OJK, capaian tersebut menjadi bagian dari kinerja TPAKD di Kalimantan Barat yang secara umum menunjukkan hasil positif. Berdasarkan monitoring dan evaluasi tahun 2025, realisasi capaian agregat rata-rata TPAKD Kalimantan Barat mencapai 135 persen. Seluruh 14 kabupaten/kota juga tercatat memiliki capaian di atas 100 persen. Secara angka, tingkat literasi keuangan Kalimantan Barat berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 tercatat 70,61 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan Kalbar berada pada angka 92,72 persen, sedikit di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan bersama agar perluasan akses dibarengi peningkatan pemahaman masyarakat.

Ia menilai kesenjangan antara literasi dan inklusi harus menjadi perhatian karena masih terdapat masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa memahami sepenuhnya manfaat maupun risikonya.

“Kalau inklusi tinggi tetapi literasinya tertinggal, di situlah ada celah terjadinya penipuan, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak dipahami dengan baik,” katanya.

OJK juga mencatat sekitar 95,4 persen pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening Simpanan Pelajar, lebih tinggi dari target nasional sebesar 91 persen.

“Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, semakin mudah mengakses layanan yang legal dan aman, serta semakin terlindungi dari risiko keuangan,” pungkasnya. (prokopim)