PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk memperkuat peran dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. LPM memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.
“Namanya juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Kota sangat berharap LPM bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya saat menghadiri dialog kemasyarakatan LPM yang digelar di Grand Mahkota Hotel, Senin (16/3/2026) sore.
Menurutnya, keberadaan LPM harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai organisasi formal di tingkat kelurahan. Ia menilai selama ini peran LPM di beberapa wilayah masih belum optimal. Karena itu, ia mendorong agar ke depan peran LPM diperkuat melalui regulasi yang jelas serta ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses perencanaan pembangunan.
Salah satunya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilai menjadi ruang strategis bagi LPM untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan potensi wilayah.
“Nanti kita buat aturan yang lebih jelas, supaya dalam setiap pembahasan Musrenbang peran LPM bisa lebih besar,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap wilayah di Kota Pontianak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Kota Pontianak ini memang kecil, tetapi setiap kecamatan dan kelurahan memiliki karakter yang berbeda. Ada kawasan perdagangan, ada kawasan permukiman, ada juga yang berada di wilayah pesisir sungai,” ungkapnya.
Menurut Edi, perbedaan karakter wilayah tersebut justru menjadi potensi yang harus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ia mencontohkan, beberapa kawasan memiliki potensi budaya yang kuat, sementara kawasan lain berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, maupun jasa.
“Kalau masyarakat bisa bersinergi, terutama dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, tentu pemerintah akan lebih mudah mewujudkan visi pembangunan kota,” katanya.
Edi berharap LPM dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi maupun permasalahan yang ada di wilayah masing-masing sehingga dapat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya suatu wilayah membutuhkan fasilitas olahraga, penguatan sektor pendidikan, atau pengembangan potensi budaya.
"Itu bisa dirumuskan melalui LPM dan disampaikan dalam forum perencanaan pembangunan,” tuturnya.
Ketua LPM Kota Pontianak Agus Sugianto menekankan pentingnya penguatan peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. LPM memiliki tugas dan fungsi yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, mulai dari mendukung pelayanan masyarakat, pembangunan lingkungan hingga penguatan nilai-nilai sosial dan budaya di wilayah masing-masing.
Namun demikian, Agus mengakui bahwa di lapangan masih terdapat tantangan dalam menjalankan peran tersebut. Salah satunya adalah persepsi bahwa LPM hanya dilibatkan pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Saya sering mendengar dari teman-teman bahwa LPM ini kadang hanya dipanggil ketika Musrenbang saja. Padahal sesuai aturan, LPM adalah mitra kelurahan dan juga mitra masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini mengatakan perlukan kolaborasi yang kuat antara pengurus LPM dengan pemerintah kelurahan. Menurutnya, sinergi antara lurah dan ketua LPM menjadi kunci agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
“Kalau LPM-nya aktif tetapi lurahnya tidak interaktif, tentu sulit berjalan bersama. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada komunikasi dan kolaborasi yang baik antara lurah dan LPM,” katanya.
Agus juga mendorong para pengurus LPM di tingkat kelurahan agar lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta berperan aktif dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Ia berharap LPM dapat menjadi wadah yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah daerah.
“Kita ingin LPM ini benar-benar berdaya dan menjadi tombak pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan pemerintah agar pembangunan di Kota Pontianak dapat berjalan lebih baik,” pungkasnya. (prokopim)
