Pancasila Perekat Keberagaman

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyebut Bank Perekonomian Rakyat atau BPR memiliki peran penting sebagai jembatan antara potensi masyarakat dan peluang ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasalnya, lebih dari 60 persen nasabah BPR merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Angka tersebut membuktikan bahwa BPR memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Data menunjukkan lebih dari 60 persen nasabah BPR adalah pelaku UMKM. Ini membuktikan BPR adalah garda terdepan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” jelasnya saat membuka kegiatan Funwalk dalam rangka Hari BPR-BPRS Nasional di Halaman Museum Kalbar, Minggu (31/5/2026) pagi. 

Ia menegaskan, BPR bukan sekadar lembaga perbankan. Lebih dari itu, BPR hadir sebagai jembatan yang menghubungkan potensi masyarakat dengan peluang usaha, akses pembiayaan, dan penguatan ekonomi lokal. Karenanya dalam momentum Hari BPR-BPRS Nasional ini, ia mengajak agenda yang digagas tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang BPR dalam mengabdi kepada masyarakat. 

“Di balik setiap cerita sukses UMKM, sering kali ada BPR yang bekerja dalam diam tanpa sorotan kamera, namun dengan dedikasi yang luar biasa dan berkontribusi nyata,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Amirullah menekankan tiga hal penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan oleh BPR. Pertama, kedekatan BPR dengan masyarakat. Kedua, inovasi pelayanan. Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola. 

Menurutnya, BPR memang menghadapi tantangan, mulai dari persaingan dengan bank umum hingga perubahan perilaku nasabah. Namun di balik tantangan itu, BPR memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak lembaga keuangan lain, yaitu kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat.

“Inilah modal yang harus dimanfaatkan untuk membangun layanan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Ia berharap BPR dan BPRS terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan UMKM, membuka akses pembiayaan yang lebih dekat, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya mengucapkan selamat Hari BPR-BPRS Nasional kepada seluruh insan BPR dan BPRS, khususnya di Kalimantan Barat,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menargetkan periode 2026 hingga 2030 sebagai “tahun revolusi sanitasi” melalui percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Proyek strategis nasional itu dinilai menjadi momentum penting dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi dan limbah domestik secara modern serta berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, Sidig Handanu, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Review Mission ADB Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) atau SPALD-T Kota Pontianak Tahun 2026, di Aula Rohana Muthalib Bapperida Kota Pontianak, Jumat (29/5/2026).

Sidig menyebut pembangunan SPALD-T merupakan bagian dari perubahan besar tata kelola sanitasi kota. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam aspek sanitasi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi bersama.

“Mudah-mudahan kita semua berkomitmen mendukung proyek ini sampai dengan tahun 2030. Ini yang saya sebut sebagai periode revolusi sanitasi. Jangan hanya membangun monumen, tetapi memang harus kita sukseskan karena ini menyangkut perubahan perilaku,” ujarnya usai membuka acara.

Ia menambahkan, revolusi sanitasi tersebut berjalan beriringan dengan upaya pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Saat ini, pengelolaan sampah juga mulai didukung dengan pembangunan fasilitas terpadu pengolahan sampah melalui program LSDP (Local Service Delivery Improvement Project) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bank Dunia.

“Momentum ini benar-benar sangat penting karena ada pembangunan SPALD-T yang mengubah air limbah domestik menjadi dikelola dengan baik,” katanya.

Sidig menjelaskan, proyek SPALD-T di Pontianak telah dirancang sejak tahun 2018. Menurutnya, persoalan lahan masih menjadi tantangan utama dalam percepatan proyek tersebut. Ia menegaskan pembangunan belum dapat berjalan optimal apabila persoalan lahan belum tuntas.

“Untuk itu kita mohon dukungan dari masyarakat pemilik lahan terdampak,” tegasnya.

Tahun 2030 ditargetkan minimal terdapat 3.000 sambungan rumah. Sebanyak 1.500 sambungan dibangun melalui proyek ini dan 1.500 lainnya berasal dari dukungan Pemerintah Kota Pontianak.

Jumlah sambungan rumah tersebut nantinya akan terus ditingkatkan hingga mencapai 32 ribu sambungan secara bertahap dengan skema pelayanan berdasarkan klaster masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa proses pembangunan kemungkinan akan menimbulkan dampak sementara seperti kemacetan dan gangguan lalu lintas di sejumlah titik pekerjaan. Karena itu, komunikasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara intensif.

Sidig menegaskan, proyek SPALD-T merupakan proyek bersama yang membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal hingga masyarakat.

“Proyek ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemkot Pontianak. Kuncinya adalah dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat,” pungkasnya. (kominfo)