Bahasan Dorong INSA Perkuat Konektivitas Laut dan Logistik Pontianak

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, integritas harus dibangun sejak dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga dalam setiap pelayanan publik.

Bahasan mengingatkan agar korupsi tidak dipahami secara sempit seolah-olah hanya berkaitan dengan pejabat atau penyalahgunaan anggaran dalam skala besar. Menurutnya, perilaku jujur dan bertanggung jawab perlu dibiasakan dalam hal-hal sederhana. Kebiasaan tersebut menjadi fondasi ketika seseorang memperoleh amanah yang lebih besar, baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.

“Kalau bicara korupsi, jangan berasumsi seolah-olah hanya pejabat yang bisa melakukan. Kita semua manusia. Karena itu, pencegahannya harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat,” ujarnya ketika Sosialisasi Antikorupsi bagi Masyarakat Pontianak Timur dan Utara di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (29/9/2026).

Bahasan mencontohkan pentingnya integritas dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Ia mengingatkan ketua RT, RW, maupun unsur masyarakat agar tidak memasukkan penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria hanya karena faktor kedekatan pribadi.

“Kalau memang tidak layak mendapatkan bantuan, jangan dimasukkan walaupun dekat atau kerabat. Sebaliknya, kalau memang layak, jangan sampai tidak diusulkan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh memengaruhi pelayanan pemerintah maupun perlakuan kepada masyarakat. Prinsip tersebut merupakan bagian dari integritas dalam pelayanan publik. Pemerintah, aparatur, dan unsur masyarakat yang diberi amanah harus mampu menjalankan tugas secara adil dan bertanggung jawab. Ia menambahkan, pencegahan korupsi juga berkaitan erat dengan keterbukaan dan musyawarah. Dalam pelaksanaan program pemerintah di lingkungan masyarakat, komunikasi harus dilakukan sejak awal agar tidak membuka ruang kesalahpahaman maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Apapun programnya, harus dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan warga. Kalau semuanya terbuka dari awal, pelaksanaannya juga lebih mudah diawasi,” katanya.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati mengatakan korupsi bukan hanya bicara tentang uang, tetapi juga berkaitan dengan perilaku-perilaku koruptif lainnya. Misalnya, terkait antrean, kedisiplinan jam kerja, atau menyalahgunakan kedekatan antara pemberi layanan dengan masyarakat.

"Masyarakat boleh dan bisa melakukan pelaporan melalui laman resmi. Kita punya beberapa kanal. Kalau di tingkat kota, kita punya SP4N-LAPOR! Kemudian, perangkat daerah masing-masing juga memiliki kanal pengaduan melalui website," katanya.

Trisnawati menjelaskan Inspektorat Kota Pontianak juga memiliki website pengaduan. Selain itu, ada juga Whistleblowing System (WBS) yang menerima pengaduan masyarakat dan memastikan rahasia pelapornya terjamin.

"Laporan juga bisa disampaikan melalui media Instagram atau media sosial lainnya yang dimiliki perangkat daerah masing-masing," katanya.

Untuk itu, Inspektorat Kota Pontianak rutin menyosialisasikan kepada masyarakat terkait korupsi dan gratifikasi. Semua agar masyarakat mengambil peran, dan membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kota Pontianak agar lebih baik.

"Kami berharap masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan laporan, aduan, bahkan memberikan masukan atau insight yang positif bagi pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari keluarga. Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter, moral, dan perilaku generasi muda agar tidak mudah terjerumus ke lingkungan yang berisiko.

“Keluarga yang kuat, harmonis, dan memiliki komunikasi yang baik akan mampu menjadi pelindung pertama bagi anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan, termasuk bahaya narkoba,” ujarnya ketika membuka Sosialisasi P4GN di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Kesbangpol Kota Pontianak bekerja sama dengan PKK Kota Pontianak. 

Pemerintah Kota Pontianak bersama berbagai pihak terus berkomitmen mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Bahasan, penanganan narkoba tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Pencegahan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran keluarga, serta penguatan nilai sosial dan agama juga harus berjalan beriringan. 

“Kita ingin menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya,” katanya.

Ia mengingatkan, mewujudkan generasi menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten, tetapi juga generasi muda yang terbebas dari narkoba. Karena itu, Bahasan mengajak keluarga menjadikan rumah sebagai ruang dialog terbuka bagi anak-anak. Orang tua perlu memberikan perhatian, pendampingan, dan ruang yang aman bagi anak untuk bercerita.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai ruang dialog terbuka, tempat anak-anak merasa aman dan mendapatkan pendampingan yang baik,” ujarnya.

Selain lingkungan keluarga, Bahasan juga mendorong masyarakat menghidupkan lebih banyak aktivitas positif bagi generasi muda. Kegiatan sosial, olahraga, keagamaan, seni, dan ruang kreativitas dinilai dapat menjadi alternatif agar anak-anak memiliki lingkungan pergaulan yang sehat. Persoalan narkoba saat ini tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah. Berdasarkan pengamatannya, peredaran narkoba sudah menyebar dan membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. 

“Sekarang persoalannya sudah meluas. Tinggal bagaimana pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat berani berkolaborasi serta memiliki niat yang sama untuk menekan peredarannya,” katanya.

Bahasan menilai masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai bahaya narkoba, mulai dari jenis, dampak, sanksi hukum, hingga mekanisme asesmen dan rehabilitasi.

Ia juga meminta upaya pencegahan terus menyesuaikan dengan perkembangan modus dan jenis zat yang beredar. Produk-produk baru yang berpotensi disalahgunakan, termasuk yang dikemas melalui rokok elektrik dan bentuk lain, harus menjadi perhatian bersama. 

Menurutnya, dampak narkoba tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi dapat menghancurkan ketahanan ekonomi dan keharmonisan keluarga.

“Kalau ada satu anggota keluarga yang sudah kecanduan, seluruh keluarganya ikut merasakan dampaknya. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting,” ujarnya.

Bahasan juga menekankan pentingnya peran RT, RW, kader PKK, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur lingkungan dalam membangun keberanian bersama untuk menolak narkoba. Ia berharap sosialisasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar melahirkan gerakan nyata setelah peserta kembali ke lingkungan masing-masing.

“Sosialisasi ini harus berdampak. Setelah pulang, bapak ibu dan adik-adik harus ikut menyuarakan bahaya narkoba dan mengajak lingkungan untuk bergerak bersama,” tutupnya. (prokopim)